Jurnal Syntax Transformation

Vol. 1 No. 7, September 2020

p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769

Sosial Sains

 

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) YANG MENGARAH PADA PENIPUAN

 

Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, dan Suharizal

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email : kurniawanoktriadi@gmail.com, ariazurnetti@gmail.com dan aripdg@yahoo.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima 2 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi

15 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi

20 September 2020

Arus globalisasi yang saat ini menjadikan jarak antar negara bukanlah suatu problematika lagi. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau E-Commerce. Dalam jual beli online terdapat perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Dimana adanya suatu hubungan hukum perjanjian akan melahirkan suatu perikatan bagi para pihak, untuk menjadi dasar agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian terjadi banyak persoalan atau wanprestasi dalam transaksi e-commerce dimana gambar dan penjelasan yang penjelasan yang ditampilkan penjual sering tidak sesuai dengan kenyataan ketika pembeli menerima barang. Adanya perkembangan dalam transaksi bisnis tersebut memerlukan suatu perangkat hukum kontrak nasional yang baru. Sejalan dengan itu, Unidroit Principles of International Commercial Contract dan Konvensi Jual Beli Internasional (UNCITRAL CISG 1980) memuat prinsip-prinsip yang dapat diadopsi ke dalam hukum kontrak nasional yang baru nanti. Pada teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri penekanan  pada  pentingnya  kepastian  hukum  dan  predictability. Sebaliknya, teori hukum perjanjian yang modern mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial.

Kata kunci:

Perjanjian, Jual Beli; e- Commerce dan Wanprestasi.



Pendahuluan

          Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri (Miru, Ahmadi, 2018). Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensuil, perjanjian formil, dan perjanjian riil.

          Dalam perjanjian konsensuil, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja (Muljadi, 2006) telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan laksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu (Muljadi, 2006).

          Termasuk didalamnya perjanjian jual beli yang dirumuskan pada Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

          Dari rumusan Pasal 1457 yang dipertegas kembali oleh ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terlihat bahwa dalam jual beli, segera setelah para pihak sepakat untuk bersepakat mengenai harga dan kebendaan yang dijual atau dibeli, pihak penjual diwajibkan untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut, dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian dari kebendaan yang dibeli olehnya tersebut.

          Di negara-negara maju yang menganut civil law system, seperti Perancis, Belanda, dan Jerman, pengadilan memberlakukan asas iktikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan (the duty of good faith in negotiation), sehingga janji-janji prakontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

          Akan tetapi, beberapa putusan pengadilan di Indonesia tidak menerapkan asas iktikad baik dalam proses negosiasi, karena menurut teori klasik jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji pihak lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi.

          Di negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika Serikat, pengadilan menerapkan doktrin promisory estoppel untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan (reasonably relied) terhadap janji-janji yang diberikan lawannya dalam tahap prakontrak (preliminary negotiation).

          Perjanjian jual beli pada dewasa ini sudah melalui proses yang lebih sederhana dan menemukan pola-pola baru dalam melakukan transaksi. Saat ini banyak bermunculan digital marketplace yang menyederhanakan sistem jual beli barang dimana pada awalnya penjual dan pembeli hanya bertemu di pasar atau toko fisik menjadi pertemuan melalui dunia maya. Seorang pembeli dapat melihat barang yang akan dibeli hanya melalui kecanggihan teknologi informasi di sebuah situs internet.

          Dan seorang penjual hanya perlu mencantumkan gambar dari produk yang ditawarkan pada situs tersebut. Manfaat dari teknologi tersebut bukan hanya dapat menghubungkan satu pihak dari negara yang sama bahkan bisa menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya yang berbeda negara.

          Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Perbedaan sistem hukum memberikan pengaruh yang signifikan kepada masing-masing negara dalam pembentukan hukum (undang -undang) yang mengatur mengenai kontrak baik dari aspek formil maupun materiilnya. Hukum kontrak pada kenyataanya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing -masing negara tersebut.

           Pada umumnya masing-masing negara yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di Negara mereka (Widjaja, 2000), dimana setiap negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda.

          Selain manfaat yang baik tentang penggunaan teknologi dalam transaksi jual beli, tidak bisa dipungkiri adanya sisi negatif dari pemanfaatan teknologi dalam perdagangan online. Ketidaksesuaian antara gambar dan penjelasan yang dipajang pada situs jual beli dengan barang yang dikirim kepada konsumen sebagai pihak pembeli menjadi kendala yang paling sering ditemukan. Hal-hal tersebut belum terlalu konkrit dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga diperlukan pembaharuan atau ketentuan pendukung untuk perjanjian jual beli.

 

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

 

Hasil dan Pembahasan

          Dalam perjanjian jual beli yang berlaku sekarang disikapi dengan kemajuan teknologi yang memudahkan seseorang melakukan suatu janji mengikat pihak lain dalam transaksi jual beli. Lahirnya jual beli elektronik dikarenakan adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Sayangnya, hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum mengenai jual beli di Indonesia. Hal ini karena belum terakomodirnya syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik secara khusus. Namun prinsip dasar syarat syahnya suatu kontrak yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik. Era ini sering juga disebut dengan disruption era.

          Disruption pada akhirnya menciptakan suatu dunia baru; digital marketplace. Karena wujudnya yang tak terlihat, semuanya menjadi perlu merasa hati-hati dan terkadang berburuk sangka. Padahal, mungkin sekali diantara pemain-pemain bisnis online itu tersebar banyak pembawa kebaikan.

          Digital Marketplace memungkinkan tercapainya kemajuan dalam bidang kesehatan, Pendidikan, transportasi, keagamaan, perdagangan, dan masih banyak lagi, meski tentu saja digital marketplace juga bisa memungkinkan berkembang pesatnya kegiatan-kegiatan negatif seperti kriminalitas, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan kejahatan-kejahatan lainnya antara lain masuk kategori Deep Net (Kasali, Rhenald, 2019).

          Pada praktik jual beli online, terdapat perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam mengikatkan diri atas suatu barang yang hendak diperjualbelikan. Saat pembeli menyetujui untuk membeli suatu barang atau jasa melalui website, berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdata, maka pada saat itu konsumen sudah melakukan perikatan dengan penjual. Untuk itu, ketika seorang pembeli telah menekan tombol setuju pada situs tersebut, maka itu merupakan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli online. Persetujuan atas penawaran dari transaksi jual beli juga telah diatur dalam Pasal 20 UU ITE. Setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli, maka kedua belah pihak sudah terikat dan wajib mematuhi perjanjian tersebut.

          Tanggung jawab para pihak di dalam jual beli online terjadi pada saat salah satu pihak menuntut adanya barang yang ditawarkan, dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan kemudian dengan harga yang telah disepakati. Terdapat empat unsur penting dalam terselenggaranya perjanjian jual beli online, yakni penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Setelah semua proses sampai dengan penyerahan barang terjadi, maka perjanjian tersebut berakhir. Mengenai kapan waktu pengiriman dan penerimaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU ITE.

          Berbeda dengan jual beli konvensional yang dilakukan dengan tatap muka, jual beli yang dilakukan secara online hanya mempertemukan penjual dan pembeli melalui situs jual beli melalui jaringan internet. Penjual memajang sebuah gambar dan penjelasannya dalam situs tersebut dan pembeli dapat melihat barang yang mau dibeli melalui situs tersebut pula.

          Pada dasarnya dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang, demikian juga halnya pada jual beli melalui media elektronik (e-commerce) yang menggunakan jaringan internet. Adanya jaringan internet dalam transaksi e- commerce dapat membuat proses jual beli atau hubungan hukum yang terjadi dapat menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana maka, secara hukum tidak ada perubahan konsep dalam suatu transaksi yang berlangsung.

          Di suatu situs toko online, sebagai contoh www.amazon.com, selain disajikan deskripsi mengenai barang yang ditawarkan, juga disajikan mengenai syarat dan kondisi (terms and condition) yang berlaku apabila pembeli melakukan transaksi jual beli. Melihat apa yang telah ditetapkan pada syarat dan kondisi (terms and condition) di situs tersebut maka pihak pembeli yang berbelanja di situs www.amazon.com harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku tersebut.

          Kemudian terjadi banyak persoalan atau wanprestasi dalam transaksi e-commerce bahwasannya gambar dan penjelasan yang ditampilkan penjual sering tidak sesuai dengan kenyataan ketika pembeli menerima barang. Hal ini menimbulkan sebuah problematika dalam perjanjian jual beli melalui online sehingga pembeli merasa dirugikan atas sebuah janji pada gambar dan penjelasan yang dilihat dan merasa dikecewakan oleh penjual. Seharusnya pembeli bisa mengajukan gugatan secara perdata ke depan pengadilan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Menurut pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

a.       Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b.      Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

c.       Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

d.      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, R., 1998).

          Atas        dasar    wanprestasi tersebut, seorang pembeli dapat mengajukan pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukannya secara online. Menurut Nieuwenhuis mengemukakan 4 syarat adanya “Penyalahgunaan Keadaan” (Misbruik Van Omstandigheden), yaitu:

1.      Keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden);

2.      Suatu hal yang  nyata (kenbaarheid);

3.      Penyalahgunaan (misbruik);

4.      Hubungan kausal (causaal verband). (Panggabean, 2010)

          Dalam transaksi e-commerce, banyak hal yang bisa menimbulkan suatu kerugian berupa wanprestasi sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menurunkan rasa kepercayaan konsumen terhadap sistem e-commerce, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Walaupun dalam contoh wanprestasi diatas bahwa situs www.amazon.com sudah mengatur secara rinci mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku (terms and condition) tetapi mungkin saja penjual pada situs www.amazon.com tetap melakukun wanprestasi. Masalah yang sering muncul dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi e- commerce pada situs seperti www.amazon.com yang bersifat internasional adalah menentukan hukum atau pengadilan mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

          Adanya perkembangan dalam transaksi bisnis seperti transaksi jual beli online, (e-commerce) memerlukan suatu perangkat hukum kontrak nasional yang baru. Sejalan dengan itu, Unidroit Principles of International Commercial Contract dan Konvensi Jual Beli Internasional (UNCITRAL CISG 1980) memuat prinsip-prinsip yang dapat diadopsi ke dalam hukum kontrak nasional yang baru nanti. Oleh karena itu seyogyianya dalam pembaharuan hukum kontrak diterapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan UNIDROIT Principle for Intemasional Commercial Contract, Penerapan prinsip-prinsip dalam CISG yang didasari oleh CERD dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku di berbagai negara di belahan dunia dapat diadopsi kedalam hukum kontrak Indonesia baru, sehingga hukum kontrak Indonesia yang akan datang dapat mengakomodir kepentingan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada para pelaku usaha.

          Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran kontrak memainkan peran penting dalam CISG. Kerugian atau kompensasi moneter dapat menjadi pilihan yang tersedia hanya untuk pihak yang dirugikan. Dapat dikatakan juga bahwa kerugian adalah alasan utama berdasarkan CISG. Menurut Karla C. Shippey, untuk mengendalikan resiko atas kegagalan dan biaya yang muncul akibat kegagalan adalah dengan memasukkan ketentuan ganti rugi (Shippey, 2001). Ganti rugi untuk pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak dapat berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 78 CISG tentang ganti rugi. Ganti rugi itu termasuk kehilangan keuntungan, yang diderita oleh pihak lain akibat pelanggaran kontrak tersebut.

          Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan e-commerce sepenuhnya bersifat online, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila penyelesaian sengketa pun dilakukan secara online, mengingat bahwa para pihak berkedudukan di negara yang berbeda yang tentunya bila penyelesaian sengketa dilakukan dengan pertemuan secara fisik akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Di Amerika bermunculan situs-situs untuk menyelesaikan permasalahan e-commerce secara online seperti Cybersettle.com, E-Resolutions.com, iCourthouse, dan Online Mediators. Hal tersebut sepenuhnya harus menjadi perhatian oleh negara-negara lain dalam alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online (e-commerce).

 

Kesimpulan

          Teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan predictability. Fungsi utama suatu kontrak ialah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip iktikad baik dalam sistem hukum civil law dan promisory estoppel dalam sistem hukum common law hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

          Sebaliknya, teori hukum perjanjian yang modern mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin consideration dan penerapan doktrin promisory estoppel serta asas iktikad baik dalam proses negosiasi merupakan contoh yang jelas dari teori hukum perjanjian yang modern.

          Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli online berupa ketidaksesuaian antara gambar dan penjelasan yang ditampilkan dalam situs jual beli online dengan barang yang dikirim merupakan sebuah cidera janji. Hal tersebut dapat dituntut ganti rugi. Di dalam Pasal 1249 KUHPerdata, ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya, menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam: ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita pembeli dalam bentuk harta/kekayaan/benda, sedangkan kerugian immaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh pembeli yang tidsk bernilai uang, seperti rasa kecewa, waktu, dan lain-lain.

          Pemenuhan janji atas apa yang ditampilkan pada gambar dan penjelasan di toko online harusnya menjadi perhatian penjual sehingga tidak menimbulkan janji kepada pembeli. Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata berlaku kepada transaksi yang bersifat modern seperti e-commerce. Hal-hal yang dapat mencederai perjanjian juga berlaku seperti perjanjian jual beli dalam bentuk konvensional. Peraturan pendukung seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen juga dapat menjadi payung hukum apabila gugatan perdata terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan pihak penjual apabila tidak memenuhi janji yang telah ditampilkan pada toko online terhadap barang yang diperjualbelikan.

          Pemerintah juga seharusnya perlu memperhatikan tentang pemenuhan akan kebutuhan peraturan yang mengatur tentang hal-hal terkait perjanjian jual beli online (e-commerce) sehingga masyarakat Indonesia mendapat keadilan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan serta melakukan langkah-langkah komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan terkait perjanjian dagang modern yang sudah dijalani dan akan terjadi di masa yang akan datang.

          Dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce yang bersifat internasional ditentukan berdasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak perjanjian jual beli (e-commerce) yang bersifat internasional. Dalam praktik penyelesaian sengketa e-commerce dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia belum sepenuhnya bersifat online, namun UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara online tanpa harus bertemu satu sama lain.

 

BIBLIOGRAFI

 

Beatson, Jack dan Daniel Friedman, 1995, Good Faith dan Faults in Contract Law, Oxford: Clarendon Press.

 

Burght, Van der, 1999, Buku tentang Perikatan dalam Teori dan Praktik Yurisprudensi, terj. F. Tengker, Bandung: Mandar Maju.

 

Haris,   Donald dan Denis Tallon, 1989, Contract Law Today: Anglo French Comparison, Oxford: Clarendon Press.

 

Kasali, Rhenald. (2019). Disruption,. PT. Gramedia Pustaka Utama.

 

Miru, Ahmadi,  dan S. P. (2018). Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW). Rajawali Pers.

 

Muljadi, K. dan G. W. (2006). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. RajaGrafindo Persada.

 

Subekti, R. (1998). Hukum Perjanjian. PT. Intermasa.