Jurnal Syntax Transformation

Vol. 1 No. 7, September 2020

p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769

Sosial Sains

 

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN E-GOVERNMENT  DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERAUKE

 

Yunita Hanysyah Musaad

Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: yunitamusaad89@gmail.com,

 

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima 2 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi

15 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi

20 September 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-government  di Kabupaten Merauke dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam pengembangan penerapan e-government . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data yang dilakukan peneliti dengan triangulasi dan melakukan analisis SWOT untuk mencari strategi dalam pelaksanaan e-government  di Kabupaten Merauke. Hasil dari penelitian ini yaitu; 1) penerapan Kebijakan  e-government  di Dikominfo Kabupaten Merauke, yang dilihat dengan menggunakan 3 (tiga) aspek yaitu; (a) support pemerintah dalam pengembangan e-government  belum maksimal; (b) ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Kominfo Merauke masih terbatas; dan (c) manfaat dari diterapkannya e-government  di Kabupaten Merauke masih terbatas; (2) peneliti memberikan 15 strategi untuk Dinas Kominfo Kabupaten Merauke dalam Penerapan Kebijakan e-government .

Kata kunci:

e-government ;  Merauke dan kebijakan.

 



Pendahuluan

          Pengembangan  kebijakan electronic government  di  Indonesia dimulai  dengan  terbitnya  Instruksi  Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Pengembangan Electronic Government. Pembentukan electronic government disini dimaksudkan untuk mempermudah layanan masyarakat serta mengintegrasikan pemerintahan dari daerah hingga pusat (Kumorotomo, 2012). Padahal e-government memiliki banyak manfaat dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Ada tiga dimensi dalam melihat manfaat dari penerapan e-government, yaitu dimensi, ekonomi, sosial, dan pemerintahan (Misuraca, 2012). Penggunaan teknologi di  pemerintahan sudah diterapkan sejak lama oleh negara-negara maju lainnya jauh hari sebelumnya, sedangkan di Indonesia sendiri baru dimulai pada tahun 2003. Berdasarkan hasil penelitian dari United Nations pada tahun 2014 daftar Negara-negara dengan tingkat penggunaan IT dalam pemerintahannya yang paling tinggi adalah

Prancis, yang kemudian diikuti oleh Singapura. Negara di Asia yang masuk ke dalam daftar penerapan e-government terbaik adalah Singapura, Korea, Jepang, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

          Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lainnya perihal penerapan e-government dalam pemerintahannya. Hal ini akan berdampak buruk bagi Indonesia, ditengah ramainya pembahasan tentang Revolusi Industri 4.0. Revolusi ini menitikberatkan pada hal-hal berkaitan dengan teknologi dan bagaimana semua keperluan manusia telah digantikan oleh teknologi dan mesin. Menurut (Massepe, 2018) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerpakan program making Indonesia 4.0 yang menekankan pada bagaimana pemerintah, pelaku industri (besar/kecil), akademisi, dan masyarakat luas menghadapi potensi-potensi disruptive  yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang informasi teknologi yang berpengaruh terhadap model bisnis. (Maskikit, 2017) menyebutkan bahwa revolusi Industri 4.0 menekankan pada segala bidang yang akan dipenuhi oleh teknologi dan semuanya serba satu tombol untuk bisa mengakses ataupun melakukan sesuatu. Hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia, jika Indonesia tidak segera menerapkan e-government pada sistem pemerintahannya maka Indonesia dapat tertinggal dalam banyak hal, seperti dalam peningkatan SDM serta perkembangan ekonominya (Tjandrawinata, 2016) Selain untuk menghadapi revolusi industri 4.0, penerapan e-government  di Indonesia ini terkait dengan transparansi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi lebih efektif dan efisien (Damanik & Purwaningsih, 2017).

          Langkah awal penerapan e-government  menurut Inpres No. 3 tahun 2003 Tentang kebijakan dan Strategi Pengembangan Electronic Government dimulai dengan membangun situs web pada setiap instansi pemerintahan. Hasil survei data dari pemerintah berkaitan dengan daerah dan pemaksimalan penggunaan teknologi didapatkan bahwa Provinsi Papua terdiri dari 30 pemerintah daerah dan dari 30 Pemda tersebut belum ada satu Pemda pun yang melalui tahap pemanfaatan. Artinya disini adalah belum ada Pemda di provinsi Papua yang memanfaatkan Portal Website Pemerintah untuk menjalankan bagian dari e-government  (Yunita & Aprianto, 2018). Di tahun 2016 pembangunan e-government di Kabupaten Merauke mulai berjalan dengan mengacu kepada kedua undang-undang tersebut sebagai landasan yuridis ditandai dengan launcing situs website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke (www.merauke.go.id). Sitokdana & Winarno (2015) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah lama memanfaatkan aplikasi e-government , namun belum optimal karena setiap SKPD membuat Sistem Informasi masing-masing (masih ada ego sektoral) sehingga tidak mudah untuk diintegrasi, hal ini dipengaruhi juga dengan kondisi perkantoran yang letaknya terpisah-pisah, dan tidak meratanya infrastruktur SI/TI . Padahal jika dikaji dari segi kondisi wilayah dan ekonomi, sebagai Daerah Otonomi Khusus, Provinsi Papua sudah dapat menganggarkan pelaksanaan e-governement dengan memberikan pelatihan kepada SDM di setiap distriknya serta infra-suprastruktur dalam menjalankan e-government .

          (Faizah, 2012) menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-government untuk pelayanan publik adalah adanya komitmen pimpinan pemerintahan daerah, dan kompetensi sumberdaya manusia. Akan tetapi, dalam penerapan egovernment ini masih banyak menemukan kendala. Dewi dan (Heryana, T. & Dewi, 2013) dalam penelitiannya juga menemukan fakta bahwa Sistem Informasi (SI) yang dibangun sejauh ini belum optimal, artinya yang dibangun hanya untuk lingkup unit organisasi yang menerapkan SI dan belum terintegrasi dengan unit organisasi lainnya yang memiliki hubungan dengan proses bisni. Hal ini terjadi karena  belum ada perencanaan yang baik, misalnya aspek-aspek penting keberhasilan sistem informasi e-government  seperti regulisasi atau aturan yang jelas dan tegas dari gubernur dan kelembagaan dibidang e-government  belum ada, infrastruktur jaringan belum terdistribusi dengan baik, dan SDM belum memadai. Selain itu, belum menemukan rencana strategis yang tegas dan jelas untuk pengembangkan e-government . Pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai motor penggerak dalam pelaksanaannya telah berkomitmen dalam penerapan e-government  yang sudah ditandai dengan membangun situs Web Pemerintah Daerah dengan nama http://merauke.go.id. Situs tersebut adalah sebagai sarana untuk memberikan pelayanan publik secara penuh dan terbuka kepada masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya visi pemerintahan yaitu untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat. Dalam permasalahan pelaksanaannya menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke berkomitmen dalam penerapan e-government  namun komitmen ini masih belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai arah di dalam penerapan e-government  (Fadhilla, 2012). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terhadap penerapan e-government  di Kabupaten Merauke dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja pelayanan publik dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam pengembangan penerapan e-government .

 

Metode Penelitian

          Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokasi dimana penelitian dilakukan. Desain penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk mendalami dan menjajaki serta mendeskripsikan  peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penerapan kebijakan electronic government di Kabupaten Merauke.

 

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Penerapan Kebijakan  Electronic Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke Belum Optimal

1.    Support

              Sampai saat ini belum ada regulasi atau produk hukum lokal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk mengatur pelaksanaan e-government  tersebut. Tentu saja hal ini membuat pelaksanaan e-government  tidak maksimal. Disebabkan, tidak adanya aturan yang mengatur tentang pelaksanaan maupun penganggaran terkait dengan pelaksaan e-government  itu seperti apa membuat bukti nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke saat ini hanya kesepakatan dan dukungan pemerintah yaitu dengan membangun situs website resmi pemerintahan daerah dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara terbuka sehingga tercipta pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas yang muaranya adalah agar dapat terciptanya good governance. Proses penerapan e-government  tidak selalu berjalan dengan mulus tetapi ada kendala-kendala yang dihadapi tetapi setiap permasalahan dalam penerapan tersebut biasanya langsung di sampaikan ke atasan agar di evaluasi sehingga dari berbagai regulasi yang digunakan di dalam penerapan e-government .

              Di Kabupaten Merauke belum terlihat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Merauke yang khusus mengatur tentang pelaksanaan electronic government di Kabupaten Merauke, penerapan e-government  di Kabupaten Merauke hanya berlandaskan Instruksi  Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan Electronic Government, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar penerapan, sehingga bukti adanya kesepakatan di dalam penerapan e-government  terlihat kurang kuat.

              Selain itu, Pemerintah   Daerah   perlu   mensosialisasikan   adanya   penerapan   e-government  agar masyarakat mengetahui dan menikmasti layanan pemerintah yang berbasis elektronik. Pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan sosialisasi sebanyak dua dalam tahun 2018 di dalam memperkenalkan konsep e-government  kepada SKPD dengan mengumpulkan seluruh Kepala SKPD se-Kabupaten Merauke bertempat di Kantor Kabupaten Merauke dan di Distrik-Distrik sekabupaten Merauke dengan pemateri dari Diskominfo. Diskominfo juga harus melihatnya luasnya kabupaten merauke ini agar memperhatikan infrastruktur sehingga pemerataan penerapan e-government ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten merauke yang berada jauh dari pusat Kota. Padahal, jika kita ingin melihat lebih jauh sejatinya perbaikan / peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah semata-mata untuk masyarakat tetapi melihat kondisi daerah yang luas tidak mudah untuk proses penerapan e-government .

              Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan website resmi Kabupaten Merauke sehingga masyarakat pengguna website belum mencapai titik optimal. Masyarakat yang telah mengunjungi atau mengakses website tersebut mengetahui dengan googling sendiri atau dari teman bukan  mengetahui dari sosialisasi pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpukan bahwa support pemerintah dalam pengembangan e-government  belum sepenuhnya diberikan.

 

2.    Capacity

a.      Sumber Daya Manusia

            Setiap SKPD di Kabupaten Merauke telah mempunyai teknisi yang menangani kebutuhan pengelolaan teknologi informasi akan tetapi kuantitasnya masih sangat kurang karena hanya ada satu atau dua  pegawai di tiap SKPD. SDM di Bidang Kominfo sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan e-government  di Kabupaten Merauke hingga saat ini masih sangat terbatas. Ketimpangan jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Kominfo antara jumlah formasi berdasarkan analisis beban kerja jumlah pegawai tidak sesuai dengan pendidikannya sehingga menjadi pengaruh dalam penerapan e-government yang membutuhkan operator di bidang Teknologi Informasi. Ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Kominfo sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan e-government  di Kabupaten Merauke sampai saat ini masih terbatas. Pegawai yang menguasai IT dan memiliki kompetensi di bidang IT masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia bagi operator, programmer dan analis, pemahaman pegawai tentang e-government  yang masih minim.

 

b.    Sumber Daya Keuangan

            Sumber daya keuangan juga berfungsi mendukung untuk tersedianya sumber daya yang lain, seperti dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu sebagai modal untuk peningkatan kompetensi pegawai berupa pelatihan maupun bimtek-bimtek. Selain itu sebagai pendukung dalam peningkatan sumber daya infrastruktur yaitu berupa penambahan dan perawatan alat-alat teknologi baik komputer maupun jaringannya. Penerapan e-government  di Kabupaten Merauke setiap tahunnya sudah mulai terdapat peningkatan pengadaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga jika ada kendala yang terjadi Dinas Kominfo segera mengevaluasi dan melakukan perbaikan sistem. Untuk kerjasama dengan pihak swasta pun belum dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan e-government  ini. Kerjasama dengan pihak swasta perlu dilakukan sebab kita sadari bahwa membangun sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

 

c.     Sumber Daya Infrastruktur

            Karena sistem e-government  yang diterapkan di Merauke ini masih dalam tahap pengembangan, maka sumber daya infrastruktur dalam penerapan e-government  di Kabupaten Merauke ini masih terus dilakukan perbaikan dan penambahan. Daya keuangan dalam penerapan e-government  di Kabupaten Merauke hanya bersumber dari APBD saja, sehingga jumlah anggaran masih terbatas karena disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Topologi jaringan yang digunakan masih bersifat lokal internal SKPD (Diskominfo) yaitu menggunakan topologi jaringan Local Area Network (LAN) oleh sebab itu, seluruh SKPD belum optimal dapat terhubung secara online (melalui komputer) yang memungkinkan file dan printer sharing, remote desktop, serta kemudahan di dalam sharing data lainnya.

       Penyediaan infrastruktur yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah telah membangun layanan internet gratis untuk masyarakat Kabupaten Merauke (freehotspot) yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke. Selain adanya freehotspot, pemerintah telah membangun website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke  di tahun 2012. Di dalam pengelolaannya, website tidak selalu di update secara regular. Web tidak selalu di update setiap harinya karena belum memiliki aplikasi updating website.

 

3.    Value

       Manfaat dari diterapkannya e-government  di Kabupaten Merauke masih sebatas pada pemberian informasi seputar Kabupaten Merauke secara cepat dan mudah. Melalui website  resmi  Kabupaten  Merauke masyarakat pengguna layanan e-government  mendapatkan berbagai informasi mengenai Kabupaten Merauke. Masyarakat  juga  dapat  berkomunikasi dengan pemerintah dengan memberikan berbagai kritik dan saran kepada pemerintah tanpa harus datang ke tempat melalui fasilitas yang telah tersedia pada website. Namun,  tidak  semua masyarakat pengguna layanan e-government  merasakan manfaat dari adanya fasilitas tersebut. Terbukti dari beberapa masyarakat yang menilai bahwa website belum memberikan informasi yang lengkap sehingga informasi yang ingin didapat tidak tersedia seperti produk hukum yang kurang lengkap dan tidak adanya data RKPD serta APBD Kabupaten Merauke. Strategi dalam penerapan  Kebijakan Electronic Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke.

       Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sebagaimana disampaiakan sebelumnya, selanjutnya perumusan strategi yang mungkin dapat di implementasikan dengan cara refleksi atas berbagai kemungkinan kombinasi dari keempat indikator diatas untuk merumuskan empat macam strategi, yaitu : strategi SO (maksi-maksi), strategi WO (mini-maksi), strategi ST (maksi-mini), dan strategi WT (mini-mini).

 

Kesimpulan

          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) Penerapan Kebijakan  Electronic Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke, yang dilihat dengan menggunakan 3 (tiga) aspek yaitu; (a) support / dukungan : support pemerintah dalam pengembangan e-government  belum sepenuhnya diberikan; (b) capacity yaitu Sumber Daya Manusia, ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Kominfo sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan e-government  di Kabupaten Merauke sampai saat ini masih terbatas; dan (c) value yaitu manfaat dari diterapkannya e-government  di Kabupaten Merauke masih sebatas pada pemberian informasi seputar Kabupaten Merauke secara cepat dan mudah melalui website  resmi  Kabupaten  Merauke; (2) Peneliti memberikan 15 strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke dalam Penerapan Kebijakan Electronic Government.

BIBLIOGRAFI

Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 21(2), 223355.

 

Fadhilla, P. (2012). New Public Governance. Malang: UB Press.

 

Faizah, N. & S. D. I. (2012). Faktor-Faktor Sukses Implementasi E-Government di Empat Kabupaten di Indonesia. Digital Information & System Conference.

 

Heryana, T. & Dewi, S. . (2013). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan.

 

Kumorotomo, W. (2012). Pengembangan E-Government Untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya.

 

Maskikit, C. (2017). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi E-government Di Kabupaten Merauke. Di Akses Pada Tanggal 15 Desember 2018.

 

Massepe, A. N. B. (2018). Making Indonesia 4.0 Babak Baru Industri Kita. Researchgate. Net.

 

Tjandrawinata, R. R. (2016). Industri 4.0: Revolusi Industri Abad Ini dan Pengaruhnya Pada Bidang Kesehatan Dan Bioteknologi. Working Paper from Dexa Medica Group.

 

Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 330.