Jurnal Syntax Transformation

Vol. 1 No. 7, September 2020

p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769

Sosial Sains

 

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Tebo)

 

Sri Rahma

Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : irahma90@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima 2 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi

15 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi

20 September 2020

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Tebo)”. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, (2) untuk memberikan bukti empiris bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja aparat aparat pemerintah daerah, (3) untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja aparat  pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Eselon Dua, Tiga dan Empat pada SKPD Kabupaten Tebo yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh  terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, (2) peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, (3) partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kata kunci:

Partisipasi penyusunan anggara; peran manajerial pengelola keuangan daerah dan  kinerja aparat.



Pendahuluan

Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berbagai peraturan yang ada diantaranya adalah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; paket UU di bidang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management). Proses pengelolaan keuangan (financial management) tersebut, mencakup aktivitas yang berkaitan dengan; planning, budget setting, activity of budget implementation, budget monitoring and control, and review.  Lahirnya otonomi merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan, yakni sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented).  Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Pelimpahan tanggungjawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, bahkan sampai ke hirarki yang lebih rendah. Hal ini berakibat pada fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh pejabat di daerah. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Value for Money) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan.

Anggaran daerah, khususnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan etonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Hadi Poernomo (2011)  dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V MPR RI/DPD RI Jakarta pada hari Kamis (6 Oktober 2011) menegaskan bahwa berdasarkan hasil audit BPK Semester I Tahun 2011, ternyata kinerja pemerintah daerah (pemda) di tanah air masih jauh dari memuaskan karena belum transparan dan akuntabel. Kinerja pemda belum sepenuhnya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan pemerintah tahun 2005. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya personel baik kualitas maupun kuantitas, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Tebo dipilih sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa kabupaten Tebo merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo, sehingga perlu diteliti partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola Keuangan Daerah. Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat berpengaruh pada kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini ingin menguji tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan mengambil lokasi penelitian pada Pemerintah Kabupaten Tebo.

 

Metode Penelitian

          Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.. Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pejabat struktural SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terlibat selaku pengguna dan kuasa pengguna anggaran pada setiap divisi/unit di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo. Pemerintahan Kabupaten Tebo memiliki 34 SKPD dan jumlah populasi sebanyak 362 orang yang terdiri dari pejabat eselon dua, pejabat eselon tiga dan pejabat eselon empat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo bekerja sebagai Sekretaris, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala bidang, kepala sub bidang dan  kepala seksi yang dianggap mampu untuk menggambarkan kinerja dari tiap sekretaris daerah, dinas-dinas dan lembaga teknis daerah secara keseluruhan.

          Metode pengumpulan data yaitu menggunakan Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini yang akan diberikan kuesioner adalah pejabat eselon dua, tiga, dan empat dari 34 SKPD Kabupaten Tebo.

          Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi berganda (multiple regression). Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokan model prediksi ke dalam sebuah model yang dimasukan ke dalam serangkaian data. Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dan analisis regresi sederhana, kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua atau lebih. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS 17.0 for window.

 

Hasil dan Pembahasan

1.    Deskripsi Responden

          Responden  dalam penelitian  ini  adalah subyek yang terlibat dalam penyusunan anggaran yakni pejabat eselon dua, tiga dan empat di setiap SKPD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran pada Pemerintah Kabupaten Tebo. Setiap Responden menjawab 6 pernyataan  partisipasi penyusunan anggaran, 7 pernyataan peran manajerial pengelola keuangan daerah, dan 8 pernyataan tentang kinerja aparat pemerintah daerah. Dari kuesioner penelitian yang telah disebarkan sebanyak 177 kuesioner,  hanya 136 kuesioner yang dikembalikan dan diisi oleh responden, atau sekitar 76,84% dari total keseluruhan kuesioner. Seluruh kuesioner yang diterima dapat diolah dan dianalisis oleh peneliti.

 

2.    Pengujian Instrumen Penelitian

1.      Uji Kualitas Data

a.      Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap item pernyataan partisipasi penyusunan anggaran (x1)

Item pertanyaan

r-hitung

r –table

Keterangan

1

0,629

0,000

Valid

2

0,649

0,000

Valid

3

0,716

0,000

Valid

4

0,695

0,000

Valid

5

0,637

0,000

Valid

6

0,594

0,000

Valid

 

         Berdasarkan hasil pengujian pada tabel setiap item pernyataan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah enam pernyataan dalam penelitian ini dinilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya di­ukur, yakni variabel  partisipasi penyusunan anggaran (X1).Hasil uji validitas terhadap item pernyataan peran manajerial pengelola keuangan daerah (x2).

 

Item Pertanyaan

r-hitung

r –tabel

Keterangan

1

0,661

0,000

Valid

2

0,539

0,000

Valid

3

0,498

0,000

Valid

4

0,553

0,000

Valid

5

0,552

0,000

Valid

6

0,562

0,000

Valid

7

0,480

0,000

Valid

 

      Berdasarkan hasil pengujian pada, setiap item pernyataan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah tujuh pernyataan dalam penelitian ini dinilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya di­ukur, yakni variabel  peran manajerial pengelola keuangan daerah (X2). Hasil Uji Validitas terhadap Item Pernyataan Kinerja Aparat (Y).

 

Item Pertanyaan

r-hitung

r –table

Keterangan

1

0,357

0,000

Valid

2

0,754

0,000

Valid

3

0,783

0,000

Valid

4

0,579

0,000

Valid

5

0,573

0,000

Valid

6

0,582

0,000

Valid

7

0,772

0,000

Valid

8

0,785

0,000

Valid

 

      Menyajikan  hasil validitas terhadap item pernyataan  Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y). Hasil pengujian kedelapam item pernyataan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel. Berdasarkan hasil ini maka seluruh item pernyataan variabel komitmen profesi telah teruji validitasnya, sehingga dinyatakan mampu mengukur variabel kinerja aparat pemerintah daerah (Y).

 

b.         Uji Reliabilitas

      Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrumen dari variabel partisipasi penyusunan anggaran, peran manajerial pengelola keuangan daerah dan kinerja aparat pemerintah daerah teruji reliabilitasnya sehingga dinilai cukup keandalannya.

 

2.      Uji Asumsi Klasik

       Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan   dalam menganalisis.

 

a.      Uji Normalitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pola plot-plot  berada disekitar garis grafik P-P plot, pola ini menunjukkan bahwa data dari masing-masing variabel dalam penelitian ini tersebar secara normal. Untuk melengkapi hasil analisis grafik normal Probability plot, digunakan uji statistik non parametrik one sample Kolmograv Simornov dapat dilihat pada table dibawah ini :

 

One-Sample Kolmogorov

Smirnov Test

 

 

 

Unstandardized Predicted Value

N

136

Normal Parametersa,,b

Mean

27.8823529

Std. Deviation

3.31900552

Most Extreme Differences

Absolute

.114

Positive

.080

Negative

-.114

Kolmogorov-Smirnov Z

1.329

Asymp. Sig. (2-tailed)

.059

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

 

          Dari hasil uji normalitas pada tabel 9 dapat diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 1,329 dengan asymp sig 0,59. Hal ini berarti data berdistribusi normal karena asymp sig lebih besar dari pada nilai α (0,059 > 0,05).

 

b.      Uji Heteroskedastisitas

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel penelitian, dengan demikian asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan terpenuhi.

 

3.      Analisis Data

          Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto, 2002). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda dengan bantuan komputer melalui program SPSS 17.0 for Windows.

 

a.    Regresi Berganda

Hasil Analisis Regresi Berganda

       Dari hasil regresi tersebut sebagaimana tertera pada tabel 5.10 diperoleh persamaan sebagaimana regresi sebagai berikut:

 

Y = 1.180+0,535X1+0,591X

 

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut :

1.      Konstanta sebesar 1.180 memberikan arti bahwa apabila partisipasi penyusunan anggaran ) dan peran manajerial pengelola keuangan daerah   diasumsikan = 0, kinerja aparat pemerintah daerah secara konstan bernilai sebesar 1.180

2.      Koefisien regresi variabel partisipasi penyusunan anggaran () sebesar 0,535 positif memberikan arti bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan partisipasi penyusunan anggaran maka akan terjadi kenaikan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,535. Dan begitu juga sebaliknya.

3.      Koefisien regresi variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah () sebesar 0,591 memberikan arti bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan peran manajerial pengelola keuangan daerah maka akan terjadi kenaikan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,591. Dan begitu juga sebaliknya.

 

 

4. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis dengan Uji F

ANOVAb

Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

1487.133

2

743.566

44.328

.000a

Residual

2230.985

133

16.774

 

 

Total

3718.118

135

 

 

 

a. Predictors: (Constant), peran, Partisipasi

b. Dependent Variable: kinerja

 

b. Pengujian Hipotesis dengan Uji

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

T

Sig

Collinearity Statistics

 

B

 Std. Error

Beta

(Constant)

1.180

2.974

.397

.692

 

 

Partisipasi

.535

.119

4.511

.000

.678

1.476

Peran

.591

.139

4.243

.000

.678

1.476

 

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

.632a

.400

.391

4.096

 

tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.      Pengujian hipotesis 1, koefisien regresi variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1). Nilai t-hitung variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1)  adalah sebesar 4.511. Level signifikansi variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1)  adalah sebesar 0,000(<0,05), dengan demikian Hipotesis pertama diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipsi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

2.      Pengujian hipotesis 2, koefisien regresi variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah (X2). Nilai t-hitung variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah (X2)  adalah sebesar 4.243. Level signifikansi variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah (X2)  adalah sebesar 0,000 (<0,05), dengan demikian Hipotesis kedua juga diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

 

Model Summaryb

 

a.  Predictors : (Constant), peran, Partisipasi

b. Dependent Variable: kinerja

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka Adjusted R Square (R2) sebesar 0,391 atau 39,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 39,1%. Sedangkan 60,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

 

Kesimpulan

          (1.) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipsi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif  (X1)  dengan koefisien regresi sebesar 0,535. Level signifikansi variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1)  adalah sebesar 0,000(<0,05), dengan demikian H1 diterima. Peran manajerial peng (2.) Pengelola keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhdap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan level signifikansi variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah (X2)  adalah sebesar 0,000 (<0,05), dengan demikian H2 diterima. dan nilai koefisien regresinya menunjukkan hasil yang positif, yaitu sebesar  0,591. (3.) Partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah menunjukkan hasil bahwa terdapat  pengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu nilai signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari taraf signifikan yang diperoleh yakni 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

Ginting, Hartika Sari. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Karo. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.

 

Halim,Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen      KeuanganDaerah. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN. hlm 143

 

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

 

Rohman, Abdul. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah). Jurnal Maksi, Vol 7 No 2 Agustus 2007, hal 206-220.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: ALFABETA.

 

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada kabupaten dan kota si provinsi Maluku). Finance and Banking Journal vol 10 juni 2008