Pendahuluan
Berkembangnya suatu
daerah membuat pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas dalam melayani
masyarakat secara efektif, efisien dan �transparan.
Tidak dipungkiri di Era globalisasi ini merupakan harapan baru bagi pemerintahan
untuk membuktikan pada masyarakat dalam menjalan� sistem pemerintahan yang lebih baik, dimana
hal ini� diperkuat dengan adanya Otonomi
daerah yang membentuk sistem untuk mengatur
dan mengurus segala keperluan masyarakat sesuai dengan yang dibuat oleh warga setempat, dan yang telah dibentuk dalam perundang undangan (Ramadhani, 2013) Pemerintah daerah sebagai
pengelola daerah tentu akan membutuhkan
biaya yang besar dalam proses pengelolaan daerah guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
yang diwujudkan melalui pelayanan publik (Choiriyah & Fanida, 2013).
Berbicara masalah biaya,
dalam menjalankan sebuah tata kelola keuangan daerah telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang� Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan pendapatan
daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Aira, 2014) Kebijakan keuangan daerah
ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan keuangan pada suatu daerah dimana
pendapatan asli daerah ini nantinya
akan digunakan oleh daerah masing-masing untuk membiayai kebutuhan daerahnya,� Selain itu, Koswara
dalam (Ismanudin, 2011) menyatakan bahwa:
�ciri utama untuk membuktikan dimana suatu daerah
otonom yang sudah berotonomi, yaitu terletak kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah yang harus memiliki� suatu kewenangan atau kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam
daerahnya untuk membiayai daerahnya sendiri�. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan seluruh elemen masyarakat, baik pribadi atau
badan tanpa adanya imbalan yang seimbang, yang ketentuannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk kepentingan pemertintah daerah untuk membangun suatu daerah. Menurut (Misbak, 2017) Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan yang diperoleh daerah tanpa campur
tangan pihak asing. Pendapatan tersebut bisa dikatakan
sebagai bentuk kemandirian sebuah daerah. Pajak merupakan
salah satu sektor terbesar yang masih mampudigali dan memberikan kontribusi lebih terhadap Pendapat Asli Daerah
(PAD), dimana pajak sangatlah krusial karena didalmnya rawan dengan penyalahgunaan
pajak. Menurut Data
Ombudsman Republik Indonesia pada tahun
2017 memberikan bukti bahwa permasalahan pajak telah masuk
dalam daftar Substansi Laporan Ombusman Republik Indonesia yang telah diadukan oleh masyarakat.
Gambar 1
Substansi Laporan Pengaduan Masyarakat
Kepada Ombudsman RI
Sumber: Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2017
(Periode
1 Oktober- Desember 2017) (https://ombudsman.go.id/)
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa Pajak memperoleh
1.8% menempti urutan ke-14 dalam Substansi Laporan masyarakat mengenai masalah
pajak. Prosentase tersebut memang tidak sebesar prosentase pengaduan di bidang
lain, akan tetapi hal tersebut perhatian lebih bagi� pemerintah terhadap permasalahan pajak. Hal
ini mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk ikut dalam upaya pencegahan kebocoran
pajak daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang
memunculkan sebuah inovasi pelayanan pada bidang perpajakan suatu daerah dengan
memanfaatkan E- Government
Inovasi organisasi pemerintah melalui penciptaan dan
berbagai pengetahuan dapat dilakukan melaui perubahan sebuah sitematis yang
dilakukan secara oleh anggotanya dan diadaptasi ke masyarakat. Keberhasilan
proses perubahan yang telah ditentukan oleh beberapa sebab Menurut Sumarto
dalam (Nurmadi, 2006) ada empat faktor yaitu Pertama, orang yang terlibat dalam proses
governance itu yaitu orang yang membuat dan memelihara suatu kebijakan
tersebut; Kedua, pemimpin yang memiliki kekuatan, dimana pemimpin yang
mempunyai suatu wewenang yang dapat mempengaruhi orang lain; Ketiga,
komunikatif antar pencetus perubahan dengan pihak lain dimana hal ini mencakup
bahwa suatu relasi penting untuk meningkatkan suatu inovasi baru yang akan
diterapkan; Keempat, dedikasi pegawai dalam melakukan perubaan, dengan dukungan
dari publik, dan politis yang berperan aktif dalam jalannya suatu roda
pemerintahan untuk inovasi yang baru.��
Manfaat penggunaan e-government tentu sangat mengubah
budaya pemerintah dalam sistem pelayanan untuk lebih baik. Pemerintah Kota
Surabaya mengembangkan hal ini sebagai hal baru ke dalam sistem pengelolaan
keuangan dan pajak daerah e-government yang dinamakan E-SPTPD (surat
pemberitahuan pajak daerah berbasis elektronik)
E-SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah berbasis
elektronik) didefinisikan sebagai sebuah sistem�
untuk pelaporan pajak hotel, restoran, dan hiburan secara online, dengan
tujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. dan
juga ini menjadi sebuah sistem� yang� juga�
dapat� digunakan� untuk�
mengetahui� tunggakan� dan�
ketetapantagihan yang harus dilunasi. Adapun Tujuan utama dari adanya
inovasi bertujuan untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak dan meringankan
dalam melakukan pembayaran wajib pajak dan pelaporan pajak agar lebih mudah dan
efisien dalam pelaksanaannya.
Dengan melihat produk inovasi yang dikembangkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya menarik untuk dianalisa Tentunya dengan sebuah inovasi
berbasis eletronik tak luput dari pendahuluya yang berbasis manual, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pajak DaerahKota Surabaya masih memberlalkukan sitem
manual seperti �Jemput Bola� untuk datang ke kantor secara langsung, akan
tetapi tentunya program yang diputuskan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Kota Surabaya ini perlu untuk mendapatkan apresiasi secara akademis sebagai
bagian dari inovasi daerah. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk
mengeksplorasi pendapat akademis mengenai inovasi sektor publik serta
menyediakan tinjauan reflektif terhadap program E-SPTPD (surat pemberitahuan pajak
daerah berbasis elektronik) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota
Surabaya.
Metode Penelitian
Penelitian jenis ini
adalah penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian peneliti yang berkenan dengan metode pengumpuln data pustaka, atau penelitian
yang dimana objek penelitiannya digali melalui beragam informasi yang didapat dalam kepusakaan. Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan
teori terdahulu sebagai acun untuk
digunakan dalam suau teori atau
penelitian yang akan datang. Mencari kepustakaan yang terkait merupakansuatu tugas yang harus dilakukan, dan menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan setiap keperluan penelitian. Dalam penyusunan kajian pustaka inimelakukan identifikasi secara sistematis dan analisis dokumen dokumen yang telah berhubugan dengan masalah dalam penelitian yang telah dilakukan. Fokus dalam penelitian
ini adalah faktor-faktor keberhasilan peran suatu inovasi
E-SPTPD (surat pemberitahuan
pajak daerah berbasis elektronik)� di pemeritahan Adapun tipikal dari penelitian ini adalah model analisis deskriptif, yakni penguraian secaa teratur dan data yang teah diperoleh diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat lebih mudah dipahami
dengan baik oleh pembaca.
Hasil dan Pembahasan
Sebuah inovasi baru yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat diharapkan� menjadidaya tarik bagi masayarakat yang menginginkan sebuah efisiensi dan sebuah kefektivitasan dalam menjangkau fasilitas pelayanan yang baik,tetapi sebuah inovasi harus bisa diterima
dan dimengerti oleh masyarakat
dan didalam pelaksanaannya.Strategi
menjadi sangat penting yang
dimana nantinya sebuah inovasi mampu membantu masyarkat dalam menjangkau suatu kebijakan pemerintah yang dibuat serta sebuah
fasilitas yang disediakan
oleh pemerintah. Proses mulai
dikenalkan suatu hal baru hingga
digunakan oleh masyarakat secara luas ini
disebut prosesdifusi.
Difusi sendiri adalah
sebuah kejadian dimana perpindahan partikel dari lingkungan
dengan konsentrasi tinggi menuju lingkungan
dengan konsentrasi rendah (Kuntari et al., 2019) namun dalam konteks
ini adalah dibuat suatu pemahaman
bahwa sebuah partikel dari lingkungan
tinggi adalah lingkungan di dalam pemerintahan yang membuat suatu inovasi untuk
publik atau masyarakat, jika lingkungan berkonsentrasi rendah adalah masyarakat
yang menikmati inovasi tersebut, jadi dalam hal ini� dapat dikatakan saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan apa itu difusi.
Untuk melihat sejauh
mana inovasi pelayanan
E-SPTPD ini berlangsung dengan menggunakan sebuah kacamata pandangan analisis� Everett Rogers� dalam bukunyaDiffusion of Innovations menjelaskannya
sebagai proses dimana keberhasilan inovasidikatakan berhasil maka harus
memiliki empat faktor berikut, yaitu: sebuah karakteristik
dari inovasi, adanya saluran komunikasi untuk menyampaikan inovasi tersebut, adanya upaya dari agen
pemerintahan untuk mengembangkan inovasi tersebut dan dipengaruhi sistem sosial di masyarakat . Dalam empat faktor penentu
keberhasilan difusi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, jika dilihat menggunakan teori Rogers, yaitu:
1.
Karakteristik Inovasi (Produk).
Sebuah produk baru adalah sebuah
hal yang sangat awam bagi masyarakat tetapi harapan dari suatu inovasi
harus mampu memberikan suatu solusi baru bagi
msayarakat dan menjadi suatu kemajuan yang baik bagi inovasi
seelumnya yang sudah ada. Inovasi hadir
karena adanya suatu kemauan akan
efesiensi dan suatu kefektifitasan pemberian suatu layanan dari� pemerintah utuk menjangkau setiap elemen masyarakat
dalam memenuhi kewajibannya, sebagai langkah awal pula dalam proses penerapan inovasi ini pihak
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota Surabaya mengeluarkan
sebuah sistem e- SPTPD pada
tanggal 09 dan 10 Agustus
2016 dan selanjutnya dilaksakan
pada bulan November 2016, tetapi
hal ini masih
memberlakukan pelaporan pajak daerah secara
manual yaitu dengan datang langsung ke kantor. Sebagai
contoh data yang diperoleh
dan diolah setelah satu tahun peluncuran
sistem ini dapat menunjukan� bagaimana
implementasi e-SPTPD
Tabel 1
Rekapitulasi Data Objek Pajakdi KotaSurabayayang
Menggunakan e-SPTPD dan ManualBulan
Januari s.d.September
2017
|
BULAN |
JENIS
PAJAK |
|||||||
|
PAJAK HOTEL |
PAJAK RESTORAN |
PAJAK HIBURAN |
PAJAK PARKIR |
|||||
|
MANUAL |
ONLINE |
MANUAL |
ONLINE |
MANUAL |
ONLINE |
MANUAL |
ONLINE |
|
|
JANUARI |
588 |
77 |
1545 |
367 |
324 |
68 |
1331 |
135 |
|
FEBRUARI |
625 |
85 |
1513 |
496 |
326 |
80 |
1307 |
151 |
|
MARET |
604 |
99 |
603 |
574 |
327 |
93 |
1603 |
161 |
|
APRIL |
558 |
102 |
1350 |
655 |
327 |
105 |
1719 |
168 |
|
MEI |
612 |
113 |
1312 |
675 |
325 |
113 |
1708 |
168 |
|
JUNI |
569 |
109 |
1331 |
749 |
263 |
104 |
1699 |
177 |
|
JULI |
578 |
114 |
1413 |
800 |
317 |
106 |
1704 |
169 |
|
AGUSTUS |
734 |
114 |
1453 |
753 |
323 |
103 |
1685 |
176 |
|
SEPTEMBER |
665 |
118 |
1352 |
747 |
318 |
113 |
1650 |
179 |
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pajak Daerah Kota Surabaya
*)data diolah oleh: Sri Bintang
Annisa�ul Choiriyah
S-1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat
dilihat dari kebiasaan pengguna e-SPTPD dari pajak hotel sampai pajak parkir
selama 9 bulan terakhir sejak diluncurkan sistem ini mengalami perbedaan dan
kesenjangan yang cukup jauh antara objek pajak yang sudah dilaporkan secara
online yaitu menggunakan e-SPTPD dengan pelaporan objek pajak secara manua,
jadi diperlukannya sebuah evaluasi setelah satu tahun sistem ini berjalan.
2. Saluran Komunikasi Inovasi. Masyarakat tentunya menginginkan informasi yang
dianggap memudahkan bagi mereka individu maupun suatu kelompok, hal ini yang
dimaksud adalah bagaimana suatu produk baru atau sebuah inovasi akan cepat
memperluas penyebaran ke masyarakat jika perusahaan atau pihak pemerintah dapat
memanfaatkan dengan saluran komunikasi yang baik dan juga sebuah saluran yang
memliki sebuah jangkauan yang luas didalamnya. Saluran komunikasi inovasi dapat
berupa suatu pemanfaatan dari sebuah inovasi teknologi yang ada.Menurut
menyatakan bahwa inovasi teknologi dalam sebuah organisasi dapat membantu
mencapai keunggulan kompetitif yang ingin dicapai dan layanan serta proses yang
lebih efekti dan efisien. Dalam setiap organisasi mengikuti perkembangan
teknologi merupakan hal yang wajib, pasalnya hal inimenjadi penting agar
oraganisasi tersebut dapat bertahan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang
ada d masa sekarang maupun mendatang. Hal tersebut dapat dilihat melalui
kehadiran
e-SPTPD yang dibuat sebagai layanan
yang berdasar dari sebuah inovasi teknologi di bidang pemerintahan yitu pajak untuk
memenuhi wajib pajak agar sitem pembayaran pajak menjadi lebih baik dan mudah
dijangkau, dimana layanan ini berbasis elektronik dan dapat diakses secara
mudah melalui situs website resmi https://bpkpd.surabaya.go.id/ yang sudah
disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya khususnya Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
3. Upaya Perubahan dari Agen Perusahaan.
Agen perusahaan disini dapat diartikan
sebgai Pemerintah sebagai pembuat suatu inovsi atau kebijakan harus dapat
mempengaruhi konsumen atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat� untuk menerima dan menggunakan produk baru
yang belum pernah digunakan sebelumnya. Melihat dari keinginan dari pemerintah
juga dilihat dari sumber daya manusia yang ada dalam� staff pemerintahan yang menunjang hal ini
sampai ke masyarakat menurut (Sedermayanti,
2010) yang menyatakan bahwa pelatihan dan
pengembangan karyawan merupakan usaha untuk menghilangkan kesenjangan antara
karyawan dengan tujuan organisasi. Dalam hal�
ini upaya pemerintah kota surabaya juga bekerjasama dengan beberapa
pihak BUMNseperti PT Bank Mandiri (persero) Tbk.� Yusron Sumartono,� Kepala DPPK Kota Surabaya, mengungakpkan
yakni menurutya untuk mempermudah administrasi penyampaian laporan WP ke DPPK,
salah satunya dengan meminimalkan cara manual dalam penyampaian dan pembayaran
pajak.
�Selama ini, masih banyak WP yang
terlambat membayar dengan alasan tertentu. Untuk mempermudah yang selama ini
dilakukan secara manual dan harus datang ke kantor, maka sekarang cukup melalui
website dinas kami,"
(https://news.ddtc.co.id/kota-surabaya-antisipasi-kebocoran-pajak-e-sptpd-diluncurkan-7292,
diakses pada 14 april 2020)
Meurut R. Edward Djoko Hermawan, CEO
Bank Mandiri Region 8 Jawa Timur, Awal Bulan Mei 2018, 8 jenis pembayaran pajak
seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, Penerangan Jalan (PPJ), parkir, air
dan tanah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) akan direalisasikan
�Surabaya, Detik.com, Biasanya,warga
berbondong-bondong ke kantor pajak, kini cukup membayar melalui SMS banking,
mobile banking system, internet banking, khususnya ATM banking mandiri yang
saat ini jumlahnya mencapai 1.050 se-Jawa Timur,".
(https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3974381/keren-pajak-daerah-di-surabaya-bisa-dibayar-via-online,
diakses pada 14 april 2020)
Dari beberapa uraian tersebut
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan inovasi pelayanan e- SPTPD (Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) pemerintah Kota Surabaya
menggunakan upaya menggunakan potensi yang ada dengan mengajak peran salah satu
BUMN agar menciptakan efektivitas pembayaran pajak bagi mereka yang� wajib Pajak demi menghindari terjadinya
kebocoran pajak daerah dan memberikan kemudahan kewajiban mebayar pajak dalam
pelaporan pajak daerah.
4. Sistem Sosial
Sistem social ada merupakan unsure social
yang saling berhubungan satu sama lain yang mana hubungan tersebut saling
mempengaruhi dalam kesatuan social. Pada umumnya sebuah siste social masyarakat
yang lebih modern lebih mudah menerima suatu produk baru yang berupa inovasi� dari pemerintah, yang mana perubahan ini
mempengaruhi kebiasaan sebelumnya, yang dianggap sudah benar pada pelayanan
yang suda dibuat dan terbiasa dinikmti oleh masyarakat. Kota surabaya adalah
kota yang majemuk dimana masyarakat di dalamnya berasal dari beberapa golongan
dan lapisn masyarakat yang berbeda, hal ini menimbulkan� suatu stigma bahwasanya masyarakat yang masih
bergantung pada sistem social tradisional lebih cenderung memiliki sikap
negatif terhadap perubahan yang diterapkan, tetapi bagi masyarakat yang berasal
dari kaum atau golongan modern umumnya lebih �open minded� dalam menghadapi
perubahan yang terjadi, sehingga mempermudahmasukan dan penerimaan ide-ide baru
dalam sistem social. Dalam suatu inovasi yang baru tentu didalmnya ada sebuah� risiko, dimana resiko ini dapat digunakan
sebagai alat pengukuran dan penilaian agar sebuah inovasi tetap dapat berjalan
dan berkembang. Adapun masalah yangterjadi dengan adanya sebuah inovasi
pelayanan berbasis elektronik ini yaitu sebuah kebiasaan wajib pajak yang
enggan beralih dari pelayanan tradisional atau manual ke pelayanan berbasis
elektronik dikarenakan sudah menjadi trend kebiasaan dengan pelayanan manual
seperti itu. Selain hal ini minimnya pengetahuan tentang layanan e-SPTPD ini
adalah rumitnya sistem yang akan diakses membuat masyarakat tetap bersikeras
terhadap pembayaran manual yang kuarang efesien sebenarnya.
Pemerintah kota surabaya melalui Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya melakukan sosialisasi
tentang bagaimana teknis� e�SPTPD,
dilansir dari news.ddtc.co.id sosialisasi ini berlangsung di Graha Sawunggaling
Surabaya pada tanggal 8 september yang dilaksanakan selam dua hari dengan
kehadiran sekitar 850 wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir pada
hari pertama, dan hari kedua diikuti wajib pajak restoran dan
hiburan.Menurut�� Yusron Sumartono,
Kepala DPPK Surabaya, sosialisai e-SPTPD untuk pajak hotel, parkir, restoran,
hiburan merupakan suatucara baru dalam pembayaran pajak secara elektronik kepada
ratusan wajib pajak di Kota Pahlawan secara bertahap. Salah satu terbentuknya
inovasi e-SPTPD ini adalah untuk mencegah kebocoran pajak. Yang selama ini,
ketika menyampaikan pajak dilakukan secara manual, masih memungkinkan masih ada
wajib pajak yang menyampaikan bahwa mereka terlambat dalam menyampaikan pajak
karena alasan tertentu.
�Penyampaian SPTPD secara daring (dalam
jaringan) atau online tersebut bisa dibuka di website DPPK. Nantinya, DPPK akan
memberikan user password nya kepada setiap wajib pajak. Jadi, setiap wajib
pajak akan melaporkan SPTPD bulanannya melalui website.�
(https://jatim.antaranews.com/berita/182112/dppk-surabaya-kenalkan-penyampaian-sptpd-elektronik,
diakses 14 april 2020)
Dengan pernyataan tersebut dapat
diketahui bahwa sebenarnya pihak� BPKBD
telah melakukan sosilalisi bagaimana cara menjangkau informasi tentang
pembayaran wajib pajak yang lebih mudah agar masayrakat dapat memenuhi
kewajibannya sebgai warga negara yang taat pajak.
Kesimpulan
Implementasi� e-SPTPD (Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah Berbasis Elektronik) oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah
Kota Surabaya, dapat disimpulkan
bahwa implementasi dari inovasi ini
sudah cukup baik, meskipun terdapat kendala- kendala dalam pelaksanaannya,
namun hal tersebut sudah dapat di atasi dengan upaya-upaya �analisis keberhasilan inovasi pelayanan e-SPTPD ini mengacu pada Faktor Keberhasilan Inovasi menurut Rogers terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu�pertama�karakteristik,Berdasarkan
datayang ada maka dapat diambil
kesimpulan 9 bulan terakhir sejak diluncurkan sistem ini mengalami perbedaan
dan kesenjangan yang cukup jauh antara objek
pajak yang sudah dilaporkan secara online yaitu menggunakan e-SPTPD dengan pelaporan objek pajak secara
manual, jadi diperlukannya sebuah evaluasi setelah satu tahun
sistem ini berjalan dan digunakan hingga sekarang.
�kedua� Saluran Komunikasi Inovasie-SPTPD yang dibuat sebagai layanan yang berdasar dari sebuah inovasi
teknologi di bidang pemerintahan untuk memenuhi wajib pajak yang dapat diakses secara mudah melalui situs website resmi https://bpkpd.surabaya.go.id/jadi hal
ini mampu membuat saluran komunikasi inovasi yang diharapkan oleh pemerintah mampu tersalurkan dengan baik hingga
ke masyarakat.
�ketiga� adanya upaya dari agen
perusaahan, dimana disini Pemerintah sebagai agen perusahaan
yang memproduksi suatu inovasiatau pembuat suatu kebijakan harus dapat mempengaruhi
masyarakat untuk menggunakan inovasi tersebut untuk mencapai suatu pelayanan yang efisien dan mudah dijangkau, sebuah langakh yang tepat ketika Pemerintah
Kota Surabaya dengan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah
Kota Surabaya mengajak slah
satu perusahaan yaitu PT Bank Mandiri (persero)Tbk untuk
memenuhi implementasi dari hadirnya e-SPTPD bagi masyarakat Wajib Pajak.
�keempat� Sistem sosial adalah segala
sesuatu unsur sosial yang saling mempengruhi� sebgai sebuah sistem
solid didalamnya, masyarakat
menjadi penikmat dari hadirnya inovasi
ini, kepuasan masyarakat manjadi parameter sejauh mana sebuh inovasi mampu diterima
oleh semua kalangan masyarakat, dengan adanya upaya sosialisasi� pemerintah menginkan adanya kedekatan dengan masyarakat melalui pelayanan yang akurat� dengan berbasis eleltronik diharapkn mampu menciptakan efiensi waktu dan meningkatkan masyarakat yang taat pajak, utuk meningkatkan
pendapatan pajak daerah Kota Surabaya.
Bibliografi
Aira, A. (2014). Peran manajemen aset dalam
pembangunan daerah. Penelitian Social Keagamaan, 17(1), 21�39.
Choiriyah, S. B. A., & Fanida, E. H.
(2013). Inovasi Pelayanan E-Sptpd (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis
Elektronik) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Journal
of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689�1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Ismanudin. (2011). Pelaksanaan Otonomi
Daerah Dan Kemandirian Daerah Kab Indramayau. 1, 1�7.
Kuntari, F. R., Pranoto, S., Tiswati, K.
A., & Sutresno, A. (2019). Studi Proses Difusi melalui Membran dengan
Pendekatan Kompartemen. Jurnal Fisika Dan Aplikasinya, 15(2), 62.
https://doi.org/10.12962/j24604682.v15i2.4617.
Misbak, M. (2017). Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Melalui Pajak Hotel. Syntax Literate;
Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(11), 106�117.
Nurmadi. (2006). Inovasi Organisasi Publik:
Implementasi Knowledge Management Mendorong Inovasi. In Jurnal Kebijakan
& Administrasi Publik (Vol. 10, Issue 2, pp. 133�148).
Ramadhani, F. R. (2013). Analisis
Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Journal
of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689�1699.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Sedermayanti. (2010). Manajemen Sumber
daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
