THE PERFORMANCE OF HIGH RESOLUTION NEUTRON POWDER DIFFRACTOMETE

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat pada era globalisasi mengakibatkan percepatan aliran informasi kepada masyarakat. Keperluan terhadap informasi sudah menjadi salah satu keperluan utama untuk masyarakat, oleh karena itu pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini seakan-akan menuntut semua orang supaya paham dan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang tersedia. Tekonologi informasi bisa memberikan bantuan dan memberi kemudahan kepada manusia guna mendapatkan informasi berdasarkan beragam sumber dengan cepat, tepat, dan akurat yang kemudian bisa menghemat tenaga, waktu, biaya serta sumber daya. (Davara, 2011). Membuktikan manfaat yang diterima dari perkembangan teknologi informasi tidak cuma berdampak kepada sektor bisnis namun pula kepada sektor pemerintah seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). (Ratnaningsih & Suaryana, 2014). Membuktikan pemanfaatan teknologi informasi pada sektor pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik atau masyarakat secara transparan dan meminimalisir terjadinya tindak kecurangan atau fraud. Hal tersebut dilihat semakin luas penggunaan informasi teknologi sektor publik diantaranya yakni diwujudkan pemakaian serta pengelolaan database pada pengelolaan data keuangan dan non keuangan. Pada penelitiannya (Juliarsa, 2012). Juga membuktikan bahwa sistem informasi itu sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi.

Pemerintah wajib bisa menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan yang benar-benar memiliki kualitas. Pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dideskripsikan mengenai laporan keuangan yang memiliki kualitas tersebut bisa mencukupi karakteristik seperti berikut: relevan, andal, bisa dibandingkan serta bisa dimengerti sesuai isi Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Pada implementasinya dalam pemerintah daerah belum semuanya bisa melakukan penyusunan laporan keuangan serta masih belum bisa mengerti sistem akuntnasi yang benar dan sesuai. Demikian pula atas laporan keuangan pemerintah daerah yang tiap tahunnya diperiksa dan memperoleh penilaian atas auditor pemerintah. Pada kondisi tersebut yang bertindak sebagai auditor Negara Indonesia adalah BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) bersumber atas Pasal 23 ayat E, F, dan G Amandemen UUD Tahun 1945. Hasil Pemeriksaan keuangan negara diserahkan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berdasarkan pada kewenangan mereka. Hasil pemeriksaan itu kemudian ditindaklanjuti dari lembaga perwakilan sesuai yang ditetapkan Undang-Undang. Anggota dari BPK RI dilakukan pemilihan dari DPR melalui memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) serta dilakukan peresmian dari Presiden. Pimpinan BPK RI dilakukan pemilihan dari dan oleh anggotanua. BPK memiliki keudukan pada ibu kota negara serta mempunyai kantor perwakilan pada tiap provinsi. (Rini & Damiyati, 2017) membuktikan dengan penelitiannya bahwa rata-rata jumlah korupsi masih tinggi dan punya tren meningkat sehingga perlu adanya tindak lanjut.

Tugas dari BPK yang pertama adalah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, BLU (Badan Layanan Umum), BUMD serta Lembaga ataupun Badan lainnya yang melakukan pengelolaan atas keuangan negara. Tugas yang kedua dari BPK adalah melaporkan hasil pemeriksaannya terhadap lembaga perwakilan pada perihal tersebut yakni DPR, DPD, serta DPRD berdasarkan atas tiap-tiap kewenangan mereka. Setelah itu hasil pemeriksaan itu disampaikan juga pada pemerintah serta pimpinan pihak yang dilakukan pemeriksaan guna dilakukan tindak lanjut. BPK melakukan pemantauan atas aktualisasi tindak lanjut yang dilaksanakan dari pemerintah serta pihak yang dilakukan proses pemeriksaan. Jika pada pemeriksaan didapatkan indikasi unsur tindak pidana, BPK harus melakukan pelaporan atas perihal itu terhadap instansi atau pihak yang mempunyai wewenang. Kemudian, BPK melaksanakan proses penyampaian atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan juga hasil peninjauan tindak lanjut, penyelesaian kerugian negara serta temuan yang terindikasi berisi unsur tindak pidana itu pada IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester). BPK melaksanakan proses penyampaian atas IHPS terhadap Lembaga Perwakilan serta Pemerintah tiga bulan sesudah semester bersangkutan selesai.

Setelah auditor melakukan tugas mengaudit, auditor lalu akan memberikan opini atas hasil audit pada suatu instansi atau perusahaan yang menjadi kliennya tersebut. Opini yang akan diberikan auditor terdiri dari 4 macam, yakni: Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pendapat Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak memberikan pendapat ataupun tidak memberikan pendapat (Disclaimer). Ketika BPK membagikan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berarti Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah sudah memenuhi SAP ataupun bisa dinyatakan Laporan Keuangan itu telah disajikan serta diungkapkan dengan relevan, andal, bisa dipercaya serta bisa dapat dibandingkan. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dinamakan Laporan Hasil Pemeriksaan. (Suwanda, 2015). Membuktikan pada penelitiannya penerapan SAP besar pengaruhnya terhadap SPI, kualitas SDM dan kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan opini dari BPK.

BPK telah mengembangkan sistem e-Audit dalam pemeriksaan keuangan negara. BPK RI sudah memiliki database mengenai pemeriksaan. Dalam menjadikan efektif database harus disambungkan pada database yang tersedia di pihak auditee (institusi sektor publik). Penyambung diantara database BPK RI serta auditee bisa digunakan untuk setidanya pengambilan data (data sharing) ataupun tinjauan terhadap aplikasi yang dipunya auditee. BPK juga mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), SIPTL yakni aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan serta dirancang dari BPK. Terdapatnya SIPTL, data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang sampai sekarang dengan cara manual disampaikan kepada BPK akan dilakukan penggantian oleh elektronik data. Dengan sistem status tindak lanjut atas data yang disampaikan dari entitas bisa diakses serta dilihat secara real time serta dapat mengemat biaya yang dikeluarkan negara. Sejak 6 Januari 2017, BPK dengan cara bertahap mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Aplikasi dimanfaatkan guna menyampaikan dokumen informasi penunjang tindak lanjut terkait rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas terdokumentasi dengan baik dan lebih baik. Untuk BPK, aplikasi tersebut diharap bisa menjadikan lebih cepat penentuan status rekomendasi. Lain daripada itu, pemakaian aplikasi tersebtu diharap bisa menghasilkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang lebih mutakhir, akurat, serta informatif. Dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya sistem informasi pemantauan tindak lanjut hasil menunjukkan sudah tepat terhadap rekomendasi setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali di tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 0,7%. Selain itu masih banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas sehingga menimbulkan permasalahan yang bisa menjadi bahan penelitian oleh peneliti.

Berdasarkan fenomena yang diperoleh peneliti pada saat peneliti melakukan kegiatan magang atau internship di Kantor BPK RI, terdapat hal yang menarik untuk dievaluasi dan dilakukan penelitian, dimana pihak BPK RI sedang melaksanakan pengembangan pada sistem database dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Sistem database ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah informan mendapat informasi mengenai opini dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor dari Laporan Hasil Pemeriksaan kepada suatu daerah atau entitas tersebut dengan cara yang sudah komputerisasi dan tidak lagi dengan cara manual yang mengharuskan informan membuka Laporan Hasil Pemeriksaan dengan jumlah halaman yang sangat banyak sehingga dapat menghemat waktu maupun biaya. Dalam mempermudah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK pula mempunyai aplikasi berbasis web yang dilakukan pengembangan atas tujuan guna melakukan pengelolaan data pemantauan tindak lanjut dengan cara real time. Aplikasi tersebut diantara Badan Pemeriksa Keuangan terhadap entitas yang dilakukan pemeriksaan atas plikasi tersebut adalah SIPTL. Aplikasi SIPTL ialah sebuah media ataupun alat sehingga Kemenkumham wajib melakukan tindak lanjut terhadap apa yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara cepat serta tepat berdasarkan atas Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan salah satu unit yang ber-partnership atau bekerja sama dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal tindaklanjut hasil pemeriksaan. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tindak lanjut dari suatu daerah atau entitas tersebut atas rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan auditor kepada entitas tersebut, apakah sudah lebih efektif dan efisien setelah menggunakan sistem sehingga rekomendasi yang diberikan BPK telah ditindak lanjuti oleh entitas yang diperiksa. Selain itu pada penelitian ini peneliti akan mengevaluasi permasalahan mengenai tindak lanjut suatu entitas terhadap rekomendasi yang masih muncul saat SIPTL telah diterapkan. Contoh permasalahannya yaitu masih banyaknya angka rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada analisa faktor-faktor yang membuat masih adanya entitas yang belum melakukan tindaklanjut bahkan sampai tidak bisa dilakukakannya tindak lanjut dengan metode wawancara dengan pihak Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan pihak Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Kantor BPK RI.

Bersumber atas latar belakang yang sudah diuraikan di atas, bisa dirumuskan permasalah seperti berikut bagaimana tingkat efektivitas dari penerapan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut dan mengapa masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti entitas dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas.

Metode Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan, sehingga metode penelitian yang tepat digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif. Penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapatkan dengan prosedur statistik ataupun berbentuk hitungan yang lain (Wiesche et al., 2017). Bersumber dari (Moleong, 2017) Pemilihan metode penelitian kualitatif deskriptif induktif daripada atas penelitian kuantitatif yakni sebab penelitian ini tidak dilandaskan atas uji statistik, akan tetapi dilandaskan kepada sebuah argumentasi mengenai persoalan yang hendak dilakukan pengkajian memfokuskan kepada pemikiran serta cara berpikir logis atas subjek penelitian terhadap SIPTL sistem informasi p emantauan tindak lanjut kepada efektivitas laporan hasil pemeriksaan di BPK RI. Kemudian, penelitian ini memiliki tujuan supaya bisa mendeskripsikan serta mendefinisikan bagaimana sistem informasi pemantauan tindak lanjut pada tempat yang akan menjadi tempat penelitian. Pada penelitian ini maka yang diteliti yaitu mengenai bagaiman sistem informasi pemantuan tindak lanjut dapat memantau entitas yang diperiksa tanpa harus bertatap muka dan memberikan tingkat efektif yang lebih baik terhadap rekomendasi-rekomendasi yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan mendapatkan deskripsi selengkapnya terkait sebuah gejala sosial berdasarkan atas pemikiran para pelaku yang dilakukan pengamatan. Kemudian peneliti bisa mendapatkan interpretasi serta dapat menafsirkannya.

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan aplikasi SIPTL membuat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 20%. Disaat secara manual entitas hanya sebesar 60% entitas yang melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan sedangkan melalui penggunaan aplikasi SIPTL entitas yang melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berubah jadi 80% entitas dari keseluruhan entitas yang dilakukan pemeriksaan. Aplikasi SIPTL dibuat oleh BPK dengan tujuan dapat membuat perubahan atas rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan dari pihak auditee atau entitas yang dilakukan pemeriksaan selain itu tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mendorong pengelolaan keuangan negara yang semakin baik, tentu saja melalui hasil pemeriksaan yang dapat bermanfaat baik dari segi entitas maupun untuk BPK. Pada penelitian ini pihak auditee atau entitas yang menjadi narasumber adalah Kementerian Pertanian yang mempunyai lokasi pada Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12550. Satu diantara indikator yang bisa dimanfaatkan guna melihat akuntabilitasnya sebuah pemerintah daerah atau instansi ialah melalui seberapa aktif instansi tersebut melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

BPK membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesudah berakhir melakukan pemeriksaan kepada auditee atau entitas. Hasil pemeriksaan yakni hasil akhir atas proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas serta keandalan data atau informasi terkait pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan dengan cara independen, objektif serta profesional berlandaskan atas standar pemeriksaan yang termuat pada LHP selaku ketetapan BPK. Standar pemeriksaan yakni patokan guna melaksanakan pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang mencakup atas standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan serta standar pelaporan yang wajib menjadi pedoman untuk BPK serta Pemeriksa.

BPK dapat meminta informasi mengenai tindak lanjut LHP Investigatif, LHP Penghitungan Kerugian Negara atau Daerah serta keterangan yang ahli berikan kepada Instansi yang berwenang. Kerugian Negara ataupun Daerah yang dimaksud adalah kekurangan sejumlah uang, surat berharga serta bahan yang berwujud. Jumlah dari kekurangan tersebut yaitu akibat dari tindakan menentang hukum meskipun itu dilakukan dengan sengaja ataupun kurang berhati-hati. Penghitungan Kerugian Negara atau Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang memiliki tujuan guna melakukan pengungkapan terdapat atau tidak Kerugian Negara atau Daerah termasuk melakukan perhitungan nilai Kerugian Negara atau Daerah yang berlangsung sebagai dampak dari penyimpangan atas pengelolaan Kerugian Negara atau Daerah. BPK dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan penghitungan Kerugian Negara ataupun Daerah. Penyampaian LHP penghitungan Kerugian Negara ataupun Daerah terhadap Instansi yang mempunyai wewenang melalui memberikan lampiran berita acara serah terima.

Proses yang membedakan antara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan secara manual dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memakai SIPTL yaitu dalam manual masih menggunakan hardcopy dan harus datang langsung ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan baru dilakukannya analisis dan pembahasan atas laporan tersebut. Sedangkan pad pemakaian SIPTL pihak auditee atau entitas yang diperiksa dapat langsung menggunakan sistem atau database sehingga dapat menghindari resiko kehilangan bukti-bukti. Semenjak SIPTL diterapkan respon dan tindak lanjut yang dilakukan lebih cepat dan positif, selain itu data lebih akurat dan informatif.

SIPTL dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2016 sesuai dengan Visi Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020 dapat dilakukan perumusan seperti berikut: ÔøΩMenjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaatÔøΩ. Selaku keberlanjutan Renstra terdahulu, Renstra BPK 2016-2020 memfokuskan manfaat serta kualitas hasil pemeriksaan BPK pada rancangan menjadikan kuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang sudah bertambah sepanjang waktu 10 tahun belakang. Renstra itu pula menambahkan fungsi BPK guna memberikan dorongan terhadap pengelolaan keuangan negara pada kerangka mencapai tujuan negara.

Peran dari sistem ini yakni menciptakan Laporan TLRHP BPK tepat berdasarkan atas Perundang-Undangan yang masih berjalan serta memberikan informasi terhadap lembaga perwakilan pada bentuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dengan cara mutakhir serta teliti.

Penerapan sistem informasi pemantauan tindak lanjut memberikan keefektifan dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan yang dibuktikan menurut informasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019) pada buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester 1 Tahun 2019. Selain itu berlakunya sistem informasi pemantauan tindak lanjut dapat menghemat waktu baik dari sisi pihak internal (BPK) atau pihak eksternal (Auditee atau Entitas). Sistem informasi pemantauan tindak lanjut juga dapat mengurangi pengelurarannya biaya untuk melakukan tatap muka dan penggunaan kertas.

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengapa masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas karena pada penelitian ini berdasarkan pihak narasumber atau entitas menjelaskan yaitu yang menyebabkan masih adanya rekomendasi yang belum atau bahkan tidak dapat ditindaklanjuti adalah terkait dengan aset dari pihak narasumber atau entitas yang pada sebelum-sebelumnya masih belum tertib sehingga menyulitkan pihak narasumber atau entitas dalam melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang dekat atau sebentar dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut contohnya adalah terjadinya rotasi pegawai dan hilangnya dokumen-dokumen terkait aset tersebut ataupun terkait pemeriksaan. Selain itu pihak auditor menjelaskan sulitnya mendapatkan approved atau persetujuan dari pihak eselon 3, eselon 2, eselon 1 dan anggota (setingkat menteri) atas status dari hasil pemeriksaan tersebut.

Semenjak diterapkannya aplikasi sistem informasi pemantauan tindak lanjut terjadi tingkat kesadaran yang cukup tinggi dari pihak auditee atau entitas untuk terus melakukan perbaikan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi lebih baik lagi. Contohnya pada gambar dibawah ini Pemerintah Kota Banjarmasin mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana dua tahun setelah penerapan sistem angka yang masih tidak tepat serta pada proses tindak lanjut adalah 0 atau dapat dikatakan bahwa sudah sesuai dengan angka yang direkomendasikan dari BPK.

(Apriellia, 2017) telah membuktikan pada penelitinnya bahwa pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK yang sebelumnya dilakukan secara manual beralih menggunakan SIPTL secara online dan real time yang buat tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dilakukan secara cepat, akurat dan efisien.

Kesimpulan

Simpulan dari penelitian yang berjudul ÔøΩAnalisis Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Efektivitas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RIÔøΩ yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem informasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang telah terkomputerisasi di BPK RI. Penelitan ini dilakukan dengan menggunakan kajian analisis yang sesuai dengan menggunakan pendekatan etnometodologi dan paradigma interpretif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dari peneliti, bisa ditarik simpulan jika penerapan sistem informasi pemantuan tindak lanjut di BPK RI mulai berjalan efektif, walaupun masih terdapat beberapa perihal yang perlu dilakukan perbaikan selanjutnya. Misalnya adalah penumpukan dokumen-dokumen pemeriksaan dan hilangnya berkas bukti-bukti pemeriksaan.

Bersumbe atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini bisa ditarik simpulan jika penerapan aplikasi SIPTL di BPK dapat dikatakan mulai berjalan efektif karena setelah hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggunakan aplikasi SIPTL ini mengalami peningkatan. Peningkatan yang dihasilkan atas penerapannya aplikasi SIPTL adalah kurang lebih sebesar 20% yang mana pada saat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan dengan cara manual hanya 60% rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Sedangkan setelah aplikasi SIPTL diterapkan oleh BPK terhadap entitas rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mencapai 80% sehingga dari segi BPK RI maupun dari auditor penggunaan sistem terkomputerisasi atau database dinilai lebih efektif dibandingkan dengan cara manual. Begitu juga dari segi entitas yang dijadikan peneliti sebagai narasumber pada penelitian ini yaitu Kementerian Pertanian yang mana aplikasi SIPTL ini sangat bermanfaat dari sisi waktu. Karena dapat mengurangi waktu untuk melakukan tatap muka atau face to face, tidak terikat oleh penugasan auditor, menghemat biaya perjalanan dinas atau operasional, dan penghematan dalam pemakaian kertas.

BIBLIOGRAFI

Apriellia, D. (2017). Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Penguatan Tata Kelola Keuangan Negara Yang Baik. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 6(2), 153ÔøΩ171.

Davara, M. A. (2011). Information Technology Audit. In Auditing Information Systems.

Juliarsa, G. (2012). Hubungan Nonmonotonik Antara Kontrol Dan Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi & Bisnis, 7(2).

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Ratnaningsih, K. I., & Suaryana, I. (2014). Pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan manajer akuntansi pada efektivitas sistem informasi akuntansi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(1), 1ÔøΩ16.

Rini, R., & Damiyati, L. (2017). Analisis hasil audit pemerintahan dan tingkat korupsi pemerintahan provinsi di indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 4(1), 73ÔøΩ90.

Suwanda, D. (2015). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. PPM Manajemen.

Wiesche, M., Jurisch, M. C., Yetton, P. W., & Krcmar, H. (2017). Grounded theory methodology in information systems research. MIS Quarterly, 41(3), 685ÔøΩ701.

Jurnal Syntax Transformation	Vol. 1 No. 8, Oktober 2020
p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769	Sosial Sains