THE PERFORMANCE OF HIGH RESOLUTION NEUTRON POWDER DIFFRACTOMETE

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mengelola pemerintahannya sendiri untuk menyejahterakan rakyatnya melalui berbagai kegiatan susai sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Tanggal 1 Januari 2001, pemerintah Indonesia merencanakan desentralisasi (otonomi daerah) sebagai perubahan dari sistem sentralisasi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan (Qoyyimah, 2010). Terdapat dua undang- undang yang melandasi otonomi daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Dardiri et al., 2018)

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undangï¿½ Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999ï¿½ï¿½ tentangï¿½ï¿½ Pemerintahanï¿½ï¿½ Daerahï¿½ï¿½ dianggapï¿½ï¿½ tidakï¿½ï¿½ sesuaiï¿½ï¿½ lagiï¿½ï¿½ dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (Indonesia, 1999).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntuuan pernyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Serangkaian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan- perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Aadapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Selain untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, otonomi daerah juga dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah yang tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Kusumawardhani, 2013). Namun, tak jarang implementasi dari otonomi daerah yang tercermin dari tingkat kemandirian keuangan di beberapa daerah masih berada dalam skala yang sangat rendah (Fajri et al., 2016).

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah. Adapun sumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pendapatan asli daerah yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan menimbulkan efek positif dan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi (Santosa, 2013). Semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin mandiri suatu daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Oleh sebab itu, masing-masing pemerintah daerah saling berlomba untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, begitupula dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian suatu daerah. Pariwisata dengan segala aspeknya dapat memberikan kontribusi kepada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dirasakan semakin penting karena selain mampu meningkatkan perkembangan ekonomi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Dalam upaya membantu menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja, kegiatan pariwisata memiliki peran yang cukup strategis. Beroperasinya usaha-usaha dalam bentuk hotel-hotel berbintang ataupun penginapan-penginapan, restoran, obyek-obyek wisata, usaha-usaha jasa pariwisata, usaha transportasi dan komunikasi, serta usaha-usaha jasa hiburan dan rekreasi akan memberi kontribusi dalam bentuk kesempatan bekerja bagi masyarakat dan hal ini tentu akan berperan dalam mengurangi angka pengangguran.

Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha atau pengelola hotel, restoran, usaha transportasi, pengelolaan obyek wisata dan jasa hiburan sehingga peluang tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan nantinya masyarakat akan memperoleh pendapatan dari pekerjaan tersebut.

Provinsi DKI Jakarta memiliki slogan yang menarik, yaitu ï¿½Enjoy Jakartaï¿½, memberikan pesan bahwa Jakarta pantas sebagai destinasi wisata dan budaya favorit bagi wisatawan baik domestik maupun non domestik (mancanegara). Jakarta menawarkan lokasi hiburan serta rekreasi terbaik mulai dari Taman Impian Jaya Ancol dengan berbagai aktivitas menarik, Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan keragaman budaya Indonesia, serta Kebun Binatang Ragunan dengan kekayaan satwa didalamya.

Sebagaimana diketahui, Provinsi DKI Jakarta menawarkan lokasi hiburan serta rekreasi yang menampilkan keragaman dan keindahan budaya Indonesia. Objek wisata unggulan yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Taman Impian Jaya Ancol dengan total pengunjung sebesar 58 persen dibandingkan objek wisata lain pada tahun 2016. Kepulauan Seribu merupakan salah satu wisata alam yang dapat dikunjungi di Jakarta. Cakupan Kepulauan Seribu sangat luas, dimulai dari Pulau Bidadari, Pulau Harapan, Pulau Tidung, Pulau Pari, dan puluhan pulau lainnya. Untuk wisata budaya, Kota Tua Jakarta memiliki pesona wisata sejarah yang dapat memberikan banyak pengetahuan. Terdapat sejumlah landmark historis di Kawasan Kota Tua seperti Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Seni Rupa, dan lain-lain.

Pesona keindahan alam serta keunikan budaya yang dimiliki DKI Jakarta memiliki potensi pariwisata yang diminati oleh wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor pariwisata telah berhasil menjadi sumber utama pendapatan devisa di Jakarta sekaligus menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk membenahi potensi pariwisata yang dimilikinya. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di DKI Jakarta juga meningkat setiap tahunnya yang dibarengi dengan kedatangan wisatawan manca negara yang cenderung meningkat.

DKI Jakarta sebagai ibukota dari Indonesia juga memiliki potensi pariwisata yang dapat bersaing dengan kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia, banyak sekali atraksi-atraksi yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta, mulai dari bangunan bangunan tua bersejarah, dark tourism yaitu wisata yang menawarkan tentang sejarah yang kelam atau menyeramkan, sampai dengan wisata bahari yang terletak di Jakarta Utara yang menawarkan atraksi- atraksi yang tidak biasa, salah satunya adalah di Kota Tua dan Kepulauan Seribu.

Sektor pariwisata DKI Jakarta sangat potensial karena wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Jakarta dengan moda transportasi udara, dapat melalui tiga pintu masuk yaitu Soekarno-Hatta (sering disebut dengan Soeta); Tanjung Priok, dan Halim Perdanakusumah.

Berdasarkan matriks destinasi yang dibuat oleh (Rahmanita, 2017) terlihat bahwa Jakarta Utara dan Jakarta Selatan memiliki atraksi wisata yang lengkap baik alam, budaya, dan buatan. Sedangkan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur memiliki atraksi wisata budaya dan buatan. Khusus Kepulauan Seribu memiliki atraksi wisata alam. Berikut disajikan destinasi wisata di kota/kabupaten Provinsi DKI Jakarta.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. menyatakan bahwa, ï¿½pendekatan kuantitatif (John, 2014) adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan prosentase tanggapan merekaï¿½.

Menurut (Creswell & Creswell, 2017) dalam pendekatan kuantitatif ini penelitian akan bersifat pre-determinded, analisis data statistik serta interpretasi data statistik. Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif akan menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Pendekatan penelitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel- variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terlepas dari konteks waktu, tempat dan situasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sluas 7.660 km2 , dengan luas daratan sebesar 662 km2 (termasuk 110 pulauï¿½ yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan sebesar 6.998 km2.

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½ï¿½ Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 32 km yangï¿½ menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKIï¿½ Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa batas wilayah sebelah barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara rinci, batas administrasi Provinsi DKI Jakarta dapat pada gambar 4.1 berikut:

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

Gambar 1

Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2020

ï¿½ï¿½ï¿½

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5019ï¿½12ï¿½ Lintang Selatan - 6 0 23ï¿½ 54ï¿½ Lintang Selatan dan 106022ï¿½ 42ï¿½ Bujur Timur - 106058ï¿½ 18ï¿½ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ï¿½7 meter di atas permukaan laut. Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi.ï¿½ Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Pembagian Wilayah Provinsi DKI ï¿½Jakarta

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (Km²)	Jumlah
No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (Km²)	Kelurahan	Kecamatan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.572
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	449	5.223
3	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.481
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	576	6.088
5	Jakarta Timur	188,03	10	65	707	7.926
6	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
	Jumlah	662,33	44	267	2.731	30.417

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta ï¿½ data diolah, 2018.

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28 persen, sebagaimana ditunjukkan pada Gambarï¿½ 2 berikut:

Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi

Sumber : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 ï¿½ data diolah, 2017ï¿½ï¿½

Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah mempgkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan.

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer danï¿½ sekunder. Sistem dan jaringan trasnportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya rusak air. Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi.

B. Kondisi Demografis

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.277.628 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyakï¿½ 5.159.683 jiwa atau 50,20 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.117.945 jiwa atau 49,80 persen. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 memiliki sex ratio sebesar 100,8 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 ï¿½ 2016

No.	Uraian			Tahun
		SP2000	2	2013	2014	2015	2016
1	Laki-laki	4.223.125	4.976.048	5.023.545	5.059.925	5.115.357	5.159.583
2	Perempuan	4.123.958	4.886.040	4.946.494	5.005.385	5.062.567	5.117.945
3	Jumlah	8.347.083	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628
4	Pertumbuhan	0,78	1,13	1,09	1,06	1,09	0,98
5	Densitas (Ribu jiwa/km²)	12,60	14,89	15,05	15,23	15,37	15,51
6	Sex Ratio	102,00	101,80	101,60	101,70	101,04	100,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi ï¿½ï¿½ï¿½DKI Jakarta, 2018

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013 sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen, tahun 2015 sebesar 1,09 persen, dan tahun 2016 sebesar 0,98 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,51 ribu jiwa/Km2.

Berdasarkan distribusi dan kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terbanyak adalah Jakarta Barat dengan tingkat kepadatan sebesar 19.268,20 orang dan terendah adalah kepulauan seribu dengan tingkat kepadatan sebesar 2.714,48 orang. Sementara dilihat dari persentasenya, wilayah yang memiliki tingkat persentase tertinggi adalah Jakarta Timur sebesar 27,91 persen dan Jakarta Barat sebesar 24,29. Sementara yang paling rendah adalah Kepualauan Seribu sebesar 0,23 dan Jakarta Pusat sebesar 8,93 orang.

Tabel 3

Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten / Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

No.	Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²
1	Kepulauan Seribu	0,23	2.714,48
2	Jakarta Selatan	21,47	15.620,67
3	Jakarta Timur	27,91	15.257,72
4	Jakarta Pusat	8,93	19.068,23
5	Jakarta Barat	24,29	19.268,20
6	Jakarta Utara	17,17	12.032,01
7	DKI Jakarta	100,00	15.517,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017.

Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, penduduk laki- laki cenderung berjumlah sama banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak 2.892.783 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 23.987 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota /Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

No	Kota / Kab. Administrasi	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
No	Kota / Kab. Administrasi	L	P	Total	Rasio Jenis Kelamin
1	Jakarta Pusat	459.628	461.716	921.344	99,55
2	Jakarta Utara	882.590	898.726	1.781.316	98,20
3	Jakarta Barat	1.276.097	1.251.968	2.528.065	101,93
4	Jakarta Selatan	1.114.688	1.112.142	2.226.830	100,23
5	Jakarta Timur	1.457.910	1.434.873	2.892.783	101,61
6	Kep. Seribu	11.902	11.995	23.897	99,22
	Jumlah	5.202.815	5.171.420	10.374.235	100,61

Sumber : Badan Pusat Statisti Provinsi DKI Jakarta, 2017.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta mempunyai pangsa terbesar terhadap PDB nasional begitu juga dengan pangsa konsumsi rumah tanggaya. Konsumsi RTï¿½ DKI Jakarta memiliki pangsa sebesar 18 terhadap PDB nasional kemudian diikuti dengan Jawa Timur sebesar 17 persen, Jawa Barat sebesar 16 persen dan Jawa Tengah sebesar 10 persen. Secara umum perekonomian terpusat di wilayah Jawa dengan pangsa sebesar 61 persen. Dilihat dari strukturnya, perekonomian DKI Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 60 persen.

Perekonomian DKI Jakarta mengalami peningkatan. Realisasi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III 2019 sebesar 6,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,72% (yoy). Kinerja ekonomi DKI Jakarta juga mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,02% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2019 ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor dan masih kuatnya konsumsi rumah tangga. Perbaikan kinerja ekspor didukung baik oleh komponen ekspor antardaerah maupun ekspor luar negeri terutama untuk komoditas alat angkut. Sementara itu konsumsi masih kuat meski mengalami perlambatan, baik yang berasal dari konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), maupun pemerintah. Inflasi Provinsi DKI Jakarta yang relatif terkendali, cukup dapat menjaga daya beli. Dari sisi lapangan usaha (LU), kenaikan pertumbuhan ekonomi terutama berasal dari LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; LU Informasi dan Komunikasi; LU Jasa Keuangan dan Asuransi; dan LU Jasa Perusahaan. Sementara itu, industri pengolahan, yang merupakan LU dengan pangsa terbesar kedua, juga menunjukkan perbaikan meski masih terkontraksi. Dari sisi stabilitas harga, inflasi DKI Jakarta mengalami peningkatan. Kenaikan tekanan inflasi terjadi pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta sandang. Kenaikan harga emas global pada triwulan III 2019 memengaruhi dinamika harga emas perhiasan di Jakarta. Meskipun demikian, perkembangan realisasi inflasi DKI Jakarta hingga triwulan III 2019 masih mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 3,5% ï¿½ 1%.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang meningkat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat ibukota. Penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta mengalami perbaikan seiring masih tingginya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta mengalami sedikit penurunan yaitu dari 6,24% pada Agustus 2018 menjadi 6,22% pada Agustus 2019.

Tabel dan Gambar diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi judul gambar (Figure Caption) di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka diikuti dengan judul gambar. Setiap tabel harus diberi judul tabel (Table Caption) dan bernomor urut angka di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan judul tabel. Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran font, resolusi dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas). Gambar dan tabel dan diagram/skema sebaiknya diletakkan sesuai kolom diantara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman. Tabel tidak boleh mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horisontal diperbolehkan tetapi hanya yang penting-penting saja.

Kondisi stabilitas keuangan di DKI Jakarta masih terjaga di tingkat yang aman, meskipun fungsi intermediasi perbankan menjadi perhatian. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berdasarkan lokasi proyek yang tetap rendah yakni 1,83%. Pertumbuhan DPK meningkat lebih tinggi sebesar 6,69% dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, kredit berdasarkan lokasi proyek hanya tumbuh sebesar 8,37% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Begitupula aset perbankan, tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Kinerja korporasi secara keseluruhan masih terjaga. Produktivitas, profitabilitas, dan likuiditas mengalami kenaikan di tengah solvabilitas yang sedikit menurun. Kinerja sektor rumah tangga (RT) masih terjaga, meski tumbuh lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan laporan relatif membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Seiring dengan menguatnya konsumsi masyarakat yang didorong oleh datangnya momen hari besar keagamaan, aktivitas transaksi keuangan nontunai meningkat. Transaksi keuangan masyarakat DKI Jakarta secara tunai mengalami penurunan, sementara nontunai menunjukan peningkatan. Turunnya transaksi tunai terlihat dari jumlah penarikan (outflow) yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, peningkatan transaksi nontunai terjadi baik dari sistem kliring nasional (SKN-BI) maupun Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Pada triwulan IV 2019, membaiknya pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta diprakirakan masih berlanjut yang menopang pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan sedikit meningkat dalam kisaran 5,9%-6,3% yang bersumber dari berlanjutnya aktivitas ekspor serta kegiatan investasi baik Pemerintah maupun swasta. Untuk keseluruhan tahun, ekonomi Provinsi DKI Jakarta diprakirakan tumbuh dalam kisaran 5,8%-6,2%, melambat dari tahun 2018 sebesar 6,17% (yoy), yang bersumber dari kontraksi ekspor dan investasi.

Dengan memerhatikan kondisi ekonomi terkini, serta prospek ekonomi global maupun nasional, ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2020 diprakirakan masih dapat tumbuh meningkat. Pada triwulan I 2020 ekonomi di Jakarta diprakirakan sedikit melambat dari triwulan sebelumnya namun untuk keseluruhan tahun diprakirakan meningkat dari tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2020 diprakirakan berada di kisaran 5,9%-6,3% (yoy). Kenaikan pertumbuhan ekonomi diprakirakan bersumber dari membaiknya kinerja investasi dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2020 masih dibayangi risiko, khususnya yang bersumber dari dinamika ekonomi global, yang dapat mengganggu upaya peningkatan kinerja ekspor.

Tabel 5

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ï¿½ 2019

(dalam Juta)

URAIAN

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

Pendapatan Asli Daerah

37.960.000,00

38.500.000,00

41.690.000,00

44.320.000,00

42.620.000,00

1.1

Pajak Daerah

32.580.000,00

33.100.000,00

35.360.000,00

38.100.000,00

36.890.000,00

Pajak Kendaraan Bermotor

6.823.923,83

6.932.838,51

7.406.198,48

7.980.095,09

7.726.658,99

BBN Kendaraan Bermotor

5.249.882,37

5.333.674,23

5.697.846,55

6.139.365,21

5.944.387,99

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1.381.364,26

1.403.411,82

1.499.233,89

1.615.407,56

1.564.104,59

4 Pajak Hotel dan Restoran

5 Pajak Hiburan

3.996.223,88

682.145,46

4.060.006,46

693.032,99

4.337.215,36

740.351,86

4.673.300,48

797.720,75

4.524.883,33

772.386,32

Pajak Reklame

801.103,77

813.889,96

869.460,69

936.834,06

907.081,59

Pajak Penerangan Jalan

817.818,21

830.871,17

887.601,34

956.380,41

926.007,17

Pajak Lain-lain

12.827.538,22

13.032.274,86

13.922.091,82

15.000.896,44

14.524.490,02

1.2

Retribusi Daerah

610.000,00

650.000,00

680.000,00

670.000,00

540.000,00

Retribusi Jasa Umum

120.016,85

127.886,81

133.789,28

131.821,79

106.244,43

2ï¿½ Retribusi Jasa Usaha

123.874,96

131.997,90

138.090,12

136.059,38

109.659,80

Retribusi Perijinan Tertentu

366.108,19

390.115,28

408.120,61

402.118,83

324.095,77

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang

dipisahkan

640.000,00

320.000,00

470.000,00

590.000,00

1.4

Penerimaan Lain-lain

4.130.000,00

4.430.000,00

5.180.000,00

4.960.000,00

4.600.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2020.

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sumbangan industri pariwisata Provinsi DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015-2019. Kontribusi industri pariwisata terhadap PAD pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.215.657.330.000,- atau sebesar 12,78% dari penerimaan PAD secara keseluruhan pada tahun 2015, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.5.885.037.350.000, atau sebesar 12,68%, tahun 2017 sebesar Rp.5.215.657.330.000, atau sebesar 12,78%, tahun 2018 sebesar Rp. 5.607.080.620.000,- atau sebesar 12,88% dan tahun 2019 sebesar Rp. 5.406.929.440.000,- atau sebesar 12,81%. Dari data diat kontribusi industri pariwisata berkisar sebesar 12% lebih dari PAD yang diterima pada tahun itu.

D. Perkembangan Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian suatu daerah. Pariwisata dengan segala aspeknya dapat memberikan kontribusi kepada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dirasakan semakin penting karena selain mampu meningkatkan perkembangan ekonomi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Dalam upaya membantu menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja, kegiatan pariwisata memiliki peran yang cukup strategis. Beroperasinya usaha - usaha dalam bentuk hotel-hotel berbintang ataupun penginapan-penginapan, restoran, obyek-obyek wisata, usaha-usaha jasa pariwisata, usaha transportasi dan komunikasi, serta usaha-usaha jasa hiburan dan rekreasi akan memberi kontribusi dalam bentuk kesempatan bekerja bagi masyarakat dan hal ini tentu akan berperan dalam mengurangi angka pengangguran.

Terkait dengan slogan DKI Jakarta yaitu ï¿½Enjoy Jakartaï¿½, memberikan pesan bahwa Jakarta pantas sebagai destinasi wisata dan budaya favorit bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Jakarta menawarkan lokasi hiburan serta rekreasi terbaik mulai dari Taman Impian Jaya Ancol dengan berbagai aktivitas menarik, Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan keragaman budaya Indonesia, serta Kebun Binatang Ragunan dengan kekayaan satwa didalamya.

DKI Jakarta sebagai ibukota dari Indonesia juga memiliki potensi pariwisata yang dapat bersaing dengan kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia, banyak sekali atraksi-atraksi yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta, mulai dari bangunan bangunan tua bersejarah, dark tourism yaitu wisata yang menawarkan tentang sejarah yang kelam atau menyeramkan, sampai dengan wisata bahari yang terletak di Jakarta Utara yang menawarkan atraksi-atraksi yang tidak biasa, salah satunya adalah di Kota Tua dan Kepulauan Seribu.

Tabel 6

Destinasi Wisata di Kota / Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Utara

Wisata Alam

Wisata Budaya

Wisata Buatan

1. Taman Suaka Marga Satwa Muara Angke

2. Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk

3. Taman Impian Jaya Ancol

4. Pantai Marunda

1. Kampung Marunda

2. Kampung Tugu

3. Masjid Luar Batang

4. Makam Mbah Priuk

5. Rumah Si Pitung

6. Museum Bahari

7. Menara Syahbandar

8. Galangan VOC

9. Pelabuhan Sunda Kelapa

1.Dunia Fantasi, Seaworld, Atlantis, Water Adventure, Ocean Dream Samudra, Alive Museum, Pasar Seni

2.Waterbom Jakarta

3.Pantai Indah Kapuk

4.Pasar Ikan Muara Angke

5.Mall BayWalk, Mall Pluit Village. Mall Arta Gading, Mall Kelapa Gading, La Piazza, WTC Mangga Dua, Mangga Dua Square, Mall Of Indonesia (MOI), Emporium Pluit Mall,

6.AmpedTrampolin Park,

7.Damai Indah Golf dan Country Club Kalijodo

Jakarta Barat

Wisata Alam

Wisata Budaya

Wisata Buatan

1. Kawasan Kota Tua

2. Museum: Museum Sejarah Jakarta, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Tekstil

3. Jembatan Kota Intan

4. Toko Merah

5. Cafï¿½ Batavia

6. Stasiun Beos/Kota

7. Masjid Langgar Tinggi (1829)

8. Gereja Sion (Portugis)

1.Mall: Taman Anggrek Mall, Citraland Mall, Central Park Mall, Seasons City Mall, Puri Indah Mall,

2.Pasar KembangRawabelong

3.Pasar Asemka

4.Pasar Petak Sembilan, Pecinan Glodok

5.Taman Cattleya

6.Club, Bar & Lounge: Colosseum, Golden Crown, Sun City, Illigal

Wisata Alam

Wisata Budaya

Wisata Buatan

1. Istana Negara & Istana Merdeka

2. Gereja Katedral & Gereja Ayam

3. Masjid Istiqlal

4. Taman Ismail Marzuki

5. Gedung Kesenian Jakarta (didirikan tahun 1884 oleh Sir

T.S. Raffles)

6. Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata

7. Monumen Nasional (Monas) Jakarta

1.Mall: Taman Anggrek Mall, Citraland Mall, Central Park Mall, Seasons City Mall, Puri Indah Mall,

2.Pasar KembangRawabelong

3.Pasar Asemka

4.Pasar Petak Sembilan, Pecinan Glodok

5.Taman Cattleya

6.Club, Bar & Lounge: Colosseum, Golden Crown, Sun City, Illigal

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah sangat erat kaitannya terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut (Nasrul, 2010).

Pariwisata Provinsi DKI Jakarta yang terus berkembang akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke pulau-pulau resort dan pemukiman di Kepulauan Seribu. Ketika wisatawan berkunjung ke suatu obyek wisata, maka wisatawan tersebut dikenakan biaya paket wisata di pulau resort tersebut.

Selain ketersediaan obyek wisata yang menjadi tujuan wisata, ketersediaan akan sarana berupa hotel dan restoran merupakan hal yang wajib tersedia di daerah tujuan wisata. Provinsi DKI Jakarta, dengan segala daya tarik wisatanya dan fasilitas pendukung yang dimiliki, maka hotel dan restoran dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak (Pertiwi & Ainsworth, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang ada, penulis menyampaikan kesimpulan bahwa hgasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Kunjungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta maka akan semakin tinggi pula PAD sektor Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, 2. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Lama Tinggal wisatawan di destinasi wisata Provinsi DKI Jakarta memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan PAD sektor Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Ini menggambarkan bahwa semakin lama kunjungan ke obyek wisata maka semakin tinggi PAD sektor Pariwisata dan semakin cepat kunjungan ke obyek wisata, maka semakin rendah PAD sektor Pariwisata.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi belanja wisatawan di destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta maka akan semakin tinggi pula PAD sektor Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Secara bersama-sama Jumlah Kunjungan, Lama Tinggal dan Belanja Wisatawan memiliki pengaruh yang signifikasn terhadap PAD sektor Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung, menetap lama di destinasi wisata dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan selama berwisata akan meningkatkan PAD sektor Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

BIBLIOGRAFI

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Dardiri, A., Alfianto, I., Kuncoro, T., Sugandi, R. M., & Suswanto, H. (2018). Implementing Entrepreneurial Leadership In Technology And Vocational Education (TVE) Organisations.

Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. V. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.

Indonesia, P. (1999). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen ï¿½.

John, W. C. (2014). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusumawardhani. (2013). Game Edukasi Membatik Dan Rancang Busana Batik ï¿½Ayo Mbatik!". Jurnal Ilmiah STMIK Amikom Yogyakarta, 50(5).

Nasrul, B. (2010). Penyebaran Dan Potensi Lahan Gambut Di Kabupaten Bengkalis Untuk Pengembangan Pertanian. Jurnal Agroteknologi, 1(1), 1ï¿½7.

Pertiwi, K., & Ainsworth, S. (2020). ï¿½Democracy is the Cure?ï¿½: Evolving Constructions of Corruption in Indonesia 1994ï¿½2014. Journal of Business Ethics, 1ï¿½17.

Qoyyimah, G. (2010). Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Dalam Konsep Desentralisasi Fiskal Di Solo Raya Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah 1997-2008.

Rahmanita, M. (2017). Pengaruh Biaya Promosi Dan Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih Dengan Volume Penjualan Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Surakarta: Program Sarjana IAIN Surakarta.

Santosa, B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daeah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan, 5(2), 130ï¿½143.

Jurnal Syntax Transformation	Vol. 2 No. 2, Februari ï¿½2021
p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769	Sosial Sains