THE PERFORMANCE OF HIGH RESOLUTION NEUTRON POWDER DIFFRACTOMETE

Pendahuluan

ï¿½ï¿½ Salah satu esensi dari konsep negara yang berlandaskan hukum adalah adanya pemenuhan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Tujuan dari negara hukum adalah adanya peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat (Aswandi & Roisah, 2019). Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan dapat menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut dapat tercermin dari sikap para penguasa didalam menjaga stabilitas dan ketentraman,artinya penguasa berdasarkan hukum (Ferizal, 2016).

Perempuan merupakan sebagian dari realitas kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari fenomena yang terjadi didalamnya termasuk kejahatan (Kasmi, 2019). Sama seperti laki-laki, perempuan juga memiliki peluang untuk dihukum dan dipidana penjara jika terbukti sah melakukan tindak pidana Hal ini yang mendorong aparat pelaksana hukum untuk mengakomodasi kebutuhan tempat-tempat penahanan khusus bagi perempuan di Indonesia.Setiap tahun jumlah perempuan yang hidup di dalam institusi penahanan meningkat seiring dengan meningkatnya pula tindak kejahatan yang dilakukan perempuan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat sepanjang tahun 2015-2019,rata-rata kenaikan jumlah tahanan perempuan setiap tahunnya adalah sebanyak 7,90% dan ï¿½rata-rata kenaikan jumlah narapidana perempuan setiap tahunnya adalah sebanyak 8,67% (Direktorat Jendral Pemasyarakatan).

Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum aturan ini yang menimbulkan sebuah konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya .Perlakuan yang ï¿½bukan sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama,tetapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warna negara (Simamora, 2014). ï¿½Hak asasi ini juga melekat kepada individu-individu yang dimana secara hukum telah diputuskan bersalah dan dipidana hukuman penjara,tak rerkecuali narapidana perempuan.Sahardjo sebagaimana dikutip dalam buku K .Sudiri menyatakan tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita bagi terpidana agar bertaubat mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna disebut dengan sistem pemasyarakatan (Mannuruki, 2017).

Konsep Lapas bukanlah semata mata merumuskan tujuan dari pidana penjara,tetapi suatu sistem pembinaan ,suatu metodologi ï¿½treatment of refendersï¿½dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi baik pada individu yang bersangkutan maupun ditengah-tengah masyarakat.Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana,karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan putusan hakim.Hal ini sesusai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang RI No.12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.Menurut Bernard Winscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Dan Van Apeldoorm menjelaskan bahwa hak adalah sesuatu keaadaan yang di atur oleh hukum (Nurhayati, 2020). ï¿½Dengan ini negara yang dapat dikatakan sebagai wadah atau temat berkumpulnya warga negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negaranya tanpa memandang status hukum dari warga negara tersebut. Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya dalam hal ini karna narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana laki-laki yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapatï¿½ perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia (Ticoalu, 2013).

Tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak seutuhnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Faktanya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah narapidana wanita kesulitan mendapatkan pembalut setiap bulannya.Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan bagi narapidana wanita,karena setiap bulan nya wanita mengalami siklus menstruasi.Selain itu pelanggaran HAM yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah narapidana wanita pada saat mengandung tidak diberikan makanan dan asupan gizi yang berbeda dari narapidana yang lain. Padahal asupan gizi dan makanan untuk seorang wanita yang sedang mengandung seharusnya berbeda dengan yang tidak sedang mengandung (Primawardani, 2017). Guna kesehatan dan perkembangan bayi yang sedang dikandungnya. Seperti hal yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas Kelas IIB Padangsdimpuan Angelia, Khairani, Ika, dan Zubaidah.Mereka memaparkan bahwa setelah melahirkan anak yang mereka lahirkan tidak mendapat perhatian khusus dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini terlihat dari tidak disediakannya ruangan khusus untuk bayi yang mereka lahirkan. Bayi yang mereka lahirkan tidur dan hidup bersama di satu ruangan dengan napi yang lainnya, yang kurang menjaga kebersihan diri dan mengidap berbagai macam penyakit. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh buruk pada kesehatan dan perkembangan bayi.Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya. Namun dalam kenyataannya masih ada hak-hak narapidana yang belum diterapkan dengan sempurna. Masih ada hak-hak narapidana yang terabaikan. Padahal ada Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengatur tentang hak-hak narapidana.Dari uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ï¿½Tinjauan Hak-Hakï¿½ Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuanï¿½

Penelitian ini membahas dan menganalisis tinjauan hak-hak narapidan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan secara spesifik

Metode Penelitian

ï¿½ï¿½ Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan Hukum Yuridis Empiris atau penelitian socio-legal (socio-legal research), yaitu dengan penelitian secara deduktif diawali dari menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan konteks kebenarannya dapat dibuktikanï¿½ pada alamï¿½ kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra, dengan objek kajian hak hak narapidana perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan atau pemberlakuan aturan hukum dalam aspek kenyataan atau lapangan (Sari et al., 2018). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat dan teori dibutuhkan untuk melakukan penelitian di bidang hukum (Yuniati, 2018).

Hasil dan Pembahasan

ï¿½ï¿½ Konsep narapidana menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) (Sumarauw, 2013). ï¿½R.A Koesnoen (1966:12) menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, ï¿½naraï¿½ adalah bahasa sansekerta yang berarti:kaum, maksudnya adalah orang-orang.Sedangkan ï¿½pidanaï¿½ berasal dari bahasa belandaï¿½ ï¿½straafï¿½ Selanjutnya, dalam UU N o.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembinaan mental terhadap narapidana adalah kegiatan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti (Septiawati, 2018). Narapidana, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang di lakukan di dalam LP. Dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pada Ayat (3) di sebutkan, Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Tindak kriminal juga sering disebut dengan penyakit masyarakat atau dalam bahasa ilmiahnya patologi sosial. Patologi social merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gejalagejala sosial yang dianggap ï¿½sakitï¿½ yang disebabkan oleh faktorfaktor social atau sering disebut sebagai ilmu tentang ï¿½penyakit masyarakatï¿½. Maka penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum (Kartono, 2011) sebagai contohnya menurut Kartini Kartono, perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak -anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Konsep Perempuan Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender dan sex. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami stereotype dalam persoalan peran sosialnya. Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.Konsep Narapidana Perempuan Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan. Dalamï¿½ berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan pada kejahatan kekerasan.pernyataan itu melihat faktor psikologis dari seorang lakilaki muda yang mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Akan tetapi, bukan berarti seorang perempuan tidak mempunyai potensiï¿½ untuk melakukan tindak kejahatan. Kita bisa melihatï¿½ kejahatan yang dilakukan dilakukan perempuan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial (Sujarwa, Polemik Gender. halamanï¿½ 104).

Pemberitaan mengenai kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan, sangat jarang. Adapun pihak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak criminal yang di lakukan perempuan terbatas pada jenis-jenis yang berpola ï¿½sex-specificoffenï¿½ seperti aborsi, pengutilan dan aborsi. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi social-sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan criminal yang dilakukan oleh laki-laki seperti : perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia (ï¿½women in crimeï¿½, Marisabbot,1987 dalam Wanita dan Kriminalitas oleh Dian Putri). Hal lain dari keterlibatan kasus kejahatan perempuan salah satunya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Meskipun kasus KDRT tersebut didominasi pelaku kejahatan dari pihak laki-laki, bukan tidak mungkin kejahatan KDRT akan dilakukan oleh pihak perempuan. Senada dengan yang diungkapkan Lenore Walker yang mengidentifikasi adanya tingkatan tiga-tahap terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh para suami pemukul, yaitu: 1) tahapan "pembentukan ketegangan"; 2) tahapan "pemukulan berulangulang"; dan 3) tahapan "perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam".Sementara keterlibatan perempuan dalam pelaku kejahatan KDRT, (Wieringa, 1999) mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang terlibat dalam kasus kejahatan, mereka termasuk pada tahapan ketiga (1979: 55-70) . Dalam Antopologi Gender Dalam perspektif gender, menurut (Sumarauw, 2013) ï¿½Stereotip perempuan adalah pekerja tradisional, yang tidak jauh dari pekerjaan menjahit,memasak, membuat kue dan sebagainya.ï¿½ Gender itu berasal dari bahasa latin ï¿½GENUSï¿½ yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.

Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara lakilaki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula (ï¿½Perspektif Genderï¿½, oleh Mansur Fakih). Dalam Womenï¿½s Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex And Gender : An Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for woman and men). Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan antropologi itu sendiri, seorang antropologi social inggris Alfred Reginald Radcliffe-Brown (17 Januari 1881 ï¿½ 24 Oktober 1955) mencetus teori-teori structural dalam ilmu antropologi, ia mengasumsikan bahwa ilmu social sama dengan ilmu alam. Konsepnya yang pertama, gejala social sama dengan alam semesta,alam semesta memiliki partikel-partikel seperti; komet,meteor,dan lain-lain sama juga dengan ilmu social yang memiliki komponen-komponen. Konsep kedua menggambarkan tentang gejala social sama juga dengan gejala alam, dimana harus ada pembuktian dan juga penelitian. Selanjutnya, gejala alam sama dengan gejala social karena terdapat struktur-struktur. Gejala social juga mempunyai struktur tersebut dan system sosialnya. Terciptanya hubungan diadik (antara pihak) dan diferensial ( satu pihak dengan pihak lain yang berbeda) dalam suatu struktur social. Struktur social adalah aturan yang mengatur, yang sifatnya tetap namun bisa berubah.

Kerangka konsepnya mengarahkan pada morfologi (abstrak) dan fisiologi (fisis, nyata). Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keanekaragaman manusia dan kebudayaannya (Wiliam Havilland).Maka, antropologi adalah studi yang berusaha menjelaskan tentang berbagai macam bentuk perbedaan dan persamaan aneka ragam manusia. Selain Havilland juga terdapat teori-teori antropologi yang menggambarkan tentang gender, dari teori struktur Radcliffe-Brown juga sudah dapat tergambar struktur masyarakat itu sendiri beserta kebudayaannya dimana terdapat komponen-komponen sosial serta gejala social dimana menurut penulis hal ini mengasumsikan adanya individuindividu dalam masyarakat (perempuan/laki-laki) yang kemudian menimbulkan gejalagejala social. Penjelasan singkat inilah yang ditarik penulis dari antara Antropologi-Gender. e. Konsep Perilaku Sosial Perilaku social adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia (Ibrahim & Debergh, 2001). Menurut (Ibrahim & Debergh, 2001), perilaku seseorang tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbale-balik antar pribadi. Perilaku social juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain (Ibrahim & Debergh, 2001).

Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan atau rasa hormat terhadap yang lain. Faktor-faktor pembentuk perilaku social menurut Baron dan Byrne yaitu, perilaku dan karakteristik orang, proses kognitif, factor lingkungan dan tata budaya sebagai tempat dan perilaku social itu terjadi. Adapun beberapa teori perilaku menyimpang :

1. Teori Pergaulan Berbeda (Differential Association

2. Teori Labelling

3. Teori Fungsi

4. Teori Konflik

5. Teori Tipologi Adaptasi

Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban. Konsep mengenai ï¿½hakï¿½ dan ï¿½kewajibanï¿½ adalahï¿½ konsep yang terjalin kepada setiap manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang berbeda terhadap konsep ï¿½hakï¿½ dan ï¿½kewajibanï¿½, namun semuanya mengarah kepada suatu titik yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang esensial pada manusia. Oleh karena itu, hak juga dimiliki oleh para narapidana. Dalam setiap lembaga yang berorientasi di bidang pendidikan dan pembinaan senantiasa menetapkan target yang ingin dicapai dalam menjalankan fungsinya. (Pradhana, 2011) menyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalamdiri seseorang, maka seseorang harus harus mengenal diri sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, termasuk narapidana anak, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Mengenal diri sendiri;

2) Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan;

3) Mengenal potensi diri;

4) Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arahï¿½ perubahan yang semakin baik;

5) Mampu memotivasi orang lain;

6) Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya;

7) Mampu berfikir dan bertindak;

8) Memiliki kepercayaan diri yang kuat;

9) Memiliki tanggung jawab;

10) Menjadi peribadi yang tangguh. Untuk mencapai tujuan suci dan mahaberat yang dinyatakan oleh C.I. Harsono di atas, maka dibuatlah berbagai macam programï¿½program rehabilitasi sosial yang berorientasi ke pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,Program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu meliputi 7 (tujuh) Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya. Program-program tersebut meliputi:

1. Pendidikan keagamaan;

2. Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara;

3. Pendidikan kemampuan intelektual;

4. Pendidikan etika;

5. Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani;

6. Pembinaan reintegrasi sehat denganï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ masyarakat;

7. Pendidikan keterampilan produktif.

Tabel 1

Data tentang Perempuan di Lembaga pemasyarakatanï¿½ di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan 2020

No	Nama	Tindak Pidana	Jenis Tindak Pidana dan Lama Pidana
1.	Indah	Pembunuhan	4 tahun Penjara
2.	Laila	Pencurian	2 tahun penjara
3.	Siska	Narkoba	1 tahun penjara
4.	Mifta	Narkoba	3 tahun Penjara
5.	Siti	Pembunuhan	5 tahun penjara
6.	Angelia	Korupsi	3 tahun penjara
7.	Indri	Perampokan	1ï¿½ tahun penjara
8.	rahma	Narkoba	1 tahun penjara
9.	ishka	Narkoba	1 tahun penjara
10.	ika	perampokan	3 tahun penjara
11.	Tika	Pencurian	3 tahun penjara
12.	resky	Pencurian	2 tahun penjara
13.	Halimah	Pelanggaran lalu lintas	3 bulan 25 hari
14.	vivi	Pelanggaran terhadap ketertiban umum	5 bulan kurungan
15.	dewi	Pembunuhan	5 tahun penjara
16.	Sulfikar	pencurian	10 bulan penjara

Jenis Kejahatan dan Latar Belakang seorang Perempuan Melakukan Tindak Kriminal

Begitu banyaknya bentuk dan macam kejahatan, untuk mengetahui apa hal yang menyebabkan orang bisa melakukan tindak kejahatan. Sebenarnya sejak dulu manusia berusaha menjelaskan mengapa beberapa orang menjadi penjahat. Penjelasan paling awal adalah Model Demonologi. Dulu dianggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari pengaruh roh jahat. Maka cara untuk menyembuhkan gangguan mental dan perilaku jahat adalah mengusir roh kejahatan, biasanya dilakukan dengan beberapa cara menyiksa, mengeluarkan bagian tubuh yang dianggap jahat (misalkan darah, atau bagian organ tubuh lainnya).seeperti teori oleh Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah.Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip ï¿½kesenanganï¿½.

Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol Id. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah danï¿½ membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.ï¿½ Ketika peneliti mengunjungi beberapa Lapas perempuan di Indonesia,dari enam Narapidana perempuan yang pernah saya wawancarai kasus yang paling mendominasi adalah kasus narkoba sebanyak iga orang narapidana perempuan yang saya temui.kasus-kasus lainnya pembunuhanï¿½ ,trafficing dan tipikor.RT (inisial narapidana ) merupakan terpidana atau warga binaan yang terjerat kasus narkoba.Menurut pengakuannya ia tidak pernah memakai narkoba RT merupakan seorang pengedar,keterlibatannya dengan narkoba dimulai pada saat kesalahaannya dalam lingkungan pergaulan .RT yang ditangkap di sebuah kontrakan ,mengaku dijebak oleh teman-temannya. Pada saat penangkapan oleh pihak berwajib kepolisian RT saat itu berada di dalam kamar seorang temannya ,sedang memegang narkoba.Menurutnya narkoba tersebut bukan miliknya tetapi temannya memberikan kesaksian palsu dihadapan polisi sehingga ia ditangkap.Pada saat persidangan teman dari RT tersebut juga memberikan kesaksian palsu yang memberatkan RT,sehingga oleh majelis hakim RT dijerat undang-undang narkotika dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara .RT kini sudah menjalani hukuman .

Meskipun menurut pengakuannya bahwa Ia adalah seorang pengedar, namun barang yang ditemukan polisi itu, bukan miliknya. Ia hanya kebetulan memegang barang tersebut pada saat polisi datang.RT juga mengaku alasannya menjadi pengedar narkoba disebabkan keuntungannya yang besar. Akan tetapi, Ia mengaku tidak mengetahui ancaman hukuman terhadap pengedar narkoba. DH mengaku keterlibatannya dengan dunia narkoba disebabkan karena faktor ekonomi.Keuntungan yang besar serta bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menjadi faktor utama. Namun, diaukuinya, Ia tidak menyadari bahwa perbuataannya melanggar hukum. Selain menjadi pengedar obat-obatan terlarang, DH juga memakai barang-barang tersebut. Pemakaian narkoba oleh DH, diakui sebagai pelarian dari kepenatan masalah-masalah yang Ia hadapi. Ada hal yang menarik dengan pengakuan DH. Ia merasa tidak bersalah, karena merasa dijebak. Meskipun Ia merupakan pengedar, Ia tidak mengakui barang yang didapati polisi saat penggerebekan dirinya adalah barang miliknya. Barang tersebut menurutnya, adalah barang temannya. AV merupakan warga binaan yang tersandung kasus tindakan pidana korupsi. Namun, ketika diwawancarai soal latar belakang AV melakukan tindak pidana korupsi tersebut AV menghindar dan tidak mau mengeluarkan katakata. AV hanya berbagi mengenai kehidupannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut informasi yang didapatkan dari teman-temannya, Ia merasa malu dengan apa yang diperbuatnya.Berdasarkan teori seseorang melakukanï¿½ kejahatan karena ingin meraih kesenangan (Kepuasaan) semata tanpa memikirkan hukuman yang akan didapatkan.

Tinjauan Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Perempuan di Tempat-Tempat Penahanan

Upaya perlindungan terhadap hak-hak para narapidana dan tahanan perempuan telah terwujud dalam beberapa rumusan ,baik dalam bentuk kesepakatan internasional yang telah ikut diratifikasi oleh Indonesia maupun aturan nasional yang berkaitan dengan penanganan narapidana dan tahanan secara umum. a. Mandela Rules (Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) Mandela Rules atau Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) merupakan standar minimal dan panduan dasar bagi negara-negara anggota PBB dalam membuat aturan atau kebijakan dan perkembangan praktik hukum terkait perlakuan terhadap narapidana dan tahanan. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) mulai diadopsi di tahun 1995 pada Kongres PBB sebagai respon terhadap masalah pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Setelah dilakukan revisi di beberapa bagian, SMR kemudian diadopsi oleh Majelis PBB pada 17 Desember 2015 dengan nama Mandela Rules. Poin-poin yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan khusus perempuan diatur dalam beberapa rules, yakni:

1) Rule 11 tentang pemisahan yang menyebutkan bahwa penempatan narapidana harus dipisahkan berdasarkan kategori, seperti jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan legal atas penahanannya, dan alasan lain terkait kebutuhan perawatan khusus. Lebih spesifik lagi, poin (a) pada rules ini menyebutkan bahwa narapidana perempuan dan laki-laki harus dipisahkan dalam institusi penahanan yang berbeda. Namun, apabila terpaksa harus berada di bawah institusi penahanan yang sama, seluruh narapidana perempuan harus ditempatkan pada bagian yang terpisah dari laki-laki.

2) Rule28 tentang akomodasi khusus bagi perempuan yang hamil dan melahirkan yang menyebutkan bahwa tempat penahanan khusus perempuan harus memiliki akomodasi khusus untuk perawatan ibu hamil hingga setelah melahirkan. Pihak tempat penahanan juga harus mengatur agar anak dilahirkan di rumah sakit di luar tempat penahanan. Jika anak terpaksa dilahirkan di dalam tempat penahanan, fakta ini tidak boleh disebutkan di dalam akta kelahiran.

3) Rule 29 tentang anak bawaan yang menyebutkan bahwa: pertama, keputusan untuk membolehkan atau tidak membolehkan anak untuk ikut bersama dengan ibu mereka (yang sedang dalam menjalani hukuman pidana di tempat penahanan) harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Ketika anak diperbolehkan untuk tinggal bersama ibunya di dalam tempat penahanan, maka ketentuan yang harus diupayakan adalah: pengadaan fasilitas childcare yang berada di lingkungan internal maupun eksternal dan pelayanan kesehatan khusus anak; kedua, anak yang dibawa tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai narapidana.

4) Rule 48 tentang hukuman disiplin yang menyebutkan bahwa fasilitas-fasilitas pengekang tidak diperkenankan diperlakukan kepada perempuan yang bekerja, perempuan yang sedang dalam masa persalinan maupun sudah selesai.

5) Rule 52 tentang penggeledahan yang menyebutkan bahwa penggeledahan badan harus dilakukan jika memang sangat penting dan harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan berjenis kelamin yang sama dan privat .ï¿½Rule 58 poin 2 tentang hubungan dengan dunia luar yang menyebutkan bahwa apabila conjugal visit diperkenankan, maka praktik atas ketentuan ini harus dijalankan tanpa diskriminasi, dan narapidana perempuan harus memiliki akses yang sama dengan narapidana laki-laki. Prosedur yang diberlakukan harus menjamin keadilan kepada narapidana perempuan maupun laki-laki dan praktiknya.

6) Rule 81 tentang petugas yang menyebutkan bahwa narapidana perempuan harus berada di bawah supervisi dan tanggung jawab petugas perempuan. Kecuali dengan didampingi petugas perempuan, anggota petugas laki-laki dilarang memasuki area penahanan khusus perempuan.

United Nation Rules for the Treatment of Woman Prisoners an Non-Custodial Measures for Woman Offenders (the Bangkok Rules) Bangkok rules diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2010 sebagai panduan bagi para perumus kebijakan, pembuat undang-undang, institusi otoritas penahanan, dan petugas di tempat penahanan untuk memenuhi karakteristik dan kebutuhan khusus perempuan yang menjalani hukuman di tempat-tempat penahanan. Secara umum, terdapat 70 poin yang bahasan keseluruhannya fokus pada kebutuhan khusus perempuan. Meskipun demikian, ada poin-poin utama yang ditekankan dalam Bangkok Rules terkait kebutuhan khusus perempuan, yakni:

a) Terkait penerimaan, narapidana dan tahanan perempuan yang baru tiba di tempat penahanan diberikan kesempatan untuk menghubungi keluarga, mengakses penasihat legal, dan segala informasi terkait hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Kemudian, mereka juga harus diberikan kesempatan untuk mengatur pertemuan dengan anaknya dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

b) Terkait registrasi, perempuan yang dalam masa penahanannya membawa anak wajib dicatat secara rinci indentitas dirinya beserta anak yang dibawanya. Semua informasi yang dicacat tersebut dirahasiakan dan penggunaannya harus memenuhi persyaratan demi kepentingan terbaik bagi anak.

c) Terkait penempatan, narapidana dan tahanan perempuan harus ditempatkan di tempat penahanan terdekat dari tempat tinggalnya atau tempat rehabilitasi sosial.

d) Terkait kebersihan personal, penyediaan akomodasi yang terkait harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan kebersihan personal bagi perempuan, seperti kebutuhan saat menstruasi, hamil, melahirkan, dan pasca melahirkan.

e) Terkait fasilitas layanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan di dalamnya termasuk pemeriksaanï¿½ kesehatan umum (penyakit menular seksual, kesehatan mental, catatan kesehatan reproduksi, ketergantungan narkotika, dan kekerasan seksual yang dialami selama masa penahanan sebelumnya) dan pemeriksaan kesehatan anak yang dibawa serta. Petugas medis yang melayani pemeriksaan kesehatan pun harus dilakukan oleh petugas medis perempuan. Namun, dalam kondisi darurat, petugas medis laki-laki dapat melakukan pemeriksaan dengan tetap didampingi oleh petugas/ staff perempuan.

f) Terkait dengan isu pengamanan dan keamanan, poinpoin yang diatur secara khusus adalah penggeledahan danï¿½ pendisiplinan dan penghukuman. Pemeriksaan harus dilakukan dengan prosedur khusus oleh petugas perempuan yang memiliki kompetensi, profesionalisme, dan sensitivitas pada kehormatan dan martabat perempuan. Penggeledahan dengan alat scan harus lebih diutamakan sebagai alternatif pemeriksaan badan.ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

g) Terkait kontak dengan dunia luar, institusi penahanan wajib memfasilitasi narapidana dan tahanan perempuan untuk tetap berhubungan dengan keluarga maupun penguasa hukumnya. Fasilitas kunjungan yang digunakan pada kunjungan anak-anak harus ramah anak dan kondisif, baik dari sisi lingkungan maupun petugasnya.

h) Terkait kapasitas petugas, petugas perlu mengikuti program capacity building sebagai medium dalam mentransfer informasi mengenai strategi pembinaan dan perawatan bagi narapidana dan tahanan perempuan, serta menghindari segala bentuk diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan.

i) Terkait kebutuhan khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan anak, institusi penahanan harus menyediakan: layanan kesehatan yang kompeten bagi ibu maupun anaknya; kebutuhan nutrisi; dan segala fasilitas penunjang seperti ruang yang terpisah. Selainï¿½ itu, hubungan antara ibu dengan anak harus didukung. Tidak ada aturan yang melarang ibuï¿½ menyusui anaknya dan segala keputusan harus berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak

j) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak memiliki poin-poin khusus yang menjelaskan secara rinci mengenai apa-apa saja kebutuhan khusus yang dapat dipenuhi untuk narapidana perempuan. Dalam UU ini, satu-satunya poin yang menyebutkan secara khusus mengenai peruntukan kebutuhan narapidana bagi perempuan adalah pasal 12 ayat (2), yakni pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita.

k) ï¿½Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Sama halnya dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, aturan ini juga tidak secara spesifik menyebutkan bagaimana praktik pembinaan bagi narapidana perempuan. Poin yang menyebutkan perlakuan berbeda dengan narapidana laki-laki terdapat pada pasal 52 ayat (5), yakni pengaturan mengenai petugas pengawalan, yang berbunyi pemindahan narapidana wanita atau Anak Didik Pemasyarakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai Petugas Pemasyarakatan Wanita

l) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Ada dua poin yang disebutkan dalam aturan ini yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan khusus perempuan. Pertama, poin mengenai makanan tambahan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan yang sedang hamil atau menyusui dan makanan tambahan bagi anak usia di bawah 2 (dua) tahun yang dibawa bersama ibunya sebagaimana yang disebutkan dalam pasa 20 ayat (1) sampai (5). Kedua, poin mengenai pemberian perlengkapan pakaian yang terdapat dalam pasal 7 yang di dalamnya meliputi: 2 (dua) stel pakaian seragam, 1 (satu) stel pakaian kerja, 2 (dua) buah bra, 2 (dua) buah celana dalam, 1 (satu) unit pembalut wanita, dan 1 (satu) pasang sandal jepit f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Dalam aturan ini, terdapat satu poin yang menyebutkan tentang kebutuhan khusus tahanan perempuan, yakni pada Pasal 28 ayat (3) dan (4). Poin ini mengatur tentang hak untuk diberikan makanan tambahan bagi tahanan yang sedang sakit, hamil, dan menyusui, serta yang membawa anak dibawah usia 2 (dua) tahun sesuai dengan petunjuk dokter.

kehidupan Narapidana Perempuan di Dalam lembaga Pemasyarakatan di Kelas IIB Padangsidimpuan

Berdasarkan ketentuan terkait perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana telah disebutkan pada sub bahasan di atas, terdapat beberapa poin kebutuhan khusus perempuan yang dapat dijadikan landasan dalam menggambarkan situasi kehidupan narapidana dan tahanan perempuan di dalam institusi penahanan di Indonesia. Poin-poin ini juga menjadi fokus dalam survei kualitas layanan Pemasyarakatan. Poin pertama berkaitan pendaftaran dan penempatan.Pembahasan didalamnya melingkupi prosedur pemeriksaan identitas, penggeledahan badan, dan pemeriksaan fisik. Prosedur-prosedur tersebut mensyaratkan petugas perempuan dan alat scan sebagai kebutuhan wajib dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Mandela Rules dan Bangkok Rules. Survei kualitas layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa rata-rata pemenuhan layanan terkait pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik sudah dilakukan dilakukan sesuai prosedur, yakni dilakukan oleh petugas perempuan. Namun, prosedur penggeledahan dengan menggunakan alat scan belum dapat diupayakan secara maksimal karena terbatasnya alat scan. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan fakta bahwa dari 12 institusi penahanan yang disurvei, hanya Lapas Wanita Kelas IIB Padangsidimpuan yang menunjukkan persentasi tertinggi, yakni 60%. Artinya, prosedur penggeledahan dengan menggunakan alat scan sudah dilakukan di Lapas Wanita Klas IIB Padangsidimpuan meskipun pelaksanaannya belum dilakukan 100%.ï¿½ Poin kedua berkaitan dengan akomodasi yang didalamnya melingkupi toilet yang dibuat tertutup hingga leher dan toilet khusus bagi ibu hamil.

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ Berdasarkan hasil survei, rata-rata tempat penahanan khusus perempuan sudah menerapkan kebutuhan pembangunan toilet yang tertutup sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap narapidana dan tahanan perempuan. Sedangkan, penyediaan toilet khusus untuk ibu hamil belum diterapkan di semua tempat penahanan.Tempat ï¿½penahanan yang disurvei, hanya Lapas Wanita Kelas IIA Malang, Lapas Wanita Kelas IIA Palembang, dan Rutan Kelas IIA Pondok Bambu yang sudah memberikan fasilitas toilet khusus untuk ibu hamil. Kondisi keterbatasan sarana dan prasarana toilet khusus bagi ibu hamil ini mengakibatkan perempuan-perempuan yang menjalani masa kehamilan di dalam institusi penahanan harus berbagi toilet yang sama dengan perempuan lainnya di kamar/sel tempat mereka tinggal. Poin ketiga adalah ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pada saat menstruasi. Data hasil survei menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak menjadi masalah di 12 tempat penahanan khusus perempuan yang disurvei ini. Namun demikian, hasil observasi menunjukan bahwa beberapa Lapas masih mengalami kesulitan untuk pasokan air bersih. Misalnya saja, di Lapas Wanita Klas III Kupang, air bersih harus selalu dipasok dengan menggunakan mobil tangki air karena di Lapas tersebut belum tersedia sarana penampungan air dan mesin yang dapat mengalirkan air ke dalam sel-sel, sehingga air harus diletakkan di ember-ember untuk kemudian diangkat secara bersama-sama ke dalam toilet kamar. Poin keempat berkaitan dengan penyediaan kebutuhan sandang.

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah mengatur bahwa narapidana perempuan berhak mendapatkan pakaian seragam, pakaian kerja, celana dalam, bra, dan alat sholat (mukena) per 6 (enam) bulan, serta pemberian satu pack pembalut (isi 12) per bulan. Namun demikian, pada faktanya di lapangan secara sosial, penyediaan kebutuhan sandang tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Kecuali seragam, pemenuhan kebutuhan sandang tidak dilakukan secara rutin per 6 bulan, begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan pembalut. Minimnya anggaran yang diketahui sebagai penyebab tidak maksimalnya upaya pemenuhan kebutuhan ini mengakibatkan para narapidana dan tahanan perempuan harus memenuhi kebutuhan sandang dan pembalutnya sendiri meskipun mereka juga sedang dalam keadaan yang tidak memiliki penghasilan sendiri. Poin selanjutnya berkaitan dengan layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan didalamnya meliputi pelayanan ginekologis, penanganan perempuan korban kekerasan, dan informasi penanganan korban kekerasan seksual selama masa penahanan, serta pemeriksaan kanker payudara dan pemeriksaan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS).

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ Berdasarkan data hasil survei, layanan kesehatan masih sulit untuk diakses oleh narapidana dan tahanan perempuan, terlebih lagi akses layanan kesehatan terhadap penyakit yang kerap terjadi pada perempuan, seperti kanker payudara. Sulitnya akses terhadap layanan kesehatan ini tidak saja dikarenakan sarana dan prasarana medis yang terbatas, namun juga ketersediaan SDM dokter yang juga sangat minim. Catatan hasil survei menunjukkan bahwa setidaknya ada 5 dari 12 institusi penahanan yang disurvei ini tidak dilengkapi dengan dokter. Poin keenam berkaitan dengan hubungan dengan dunia luar yang didalamnya melingkupi penyediaan layanan ruang kunjungan yang kondusif bagi anak-anak. Data hasil surveiï¿½ menunjukkan bahwa rata-rata institusi penahanan dalam survei ini telah berupaya memenuhi kebutuhan ruang kunjungan yang kondusif bagi anak. Hanya Cabang Rutan Lhoknga di Aceh dan Lapas Klas II Bali yang belum memenuhi kebutuhan ini dengan baik karena peruntukan kedua intitusi tersebut sebenarnya bukan untuk narapidana dan tahanan perempuan. Cabang Rutan Lhoknga awalnya diperuntukan untuk tahanan pria (dan memang sebagian blok masih diperuntukan bagi tahanan pria), sedangkan Lapas Klas II Bali peruntukan sepenuhnya adalah Lapas Pria. Status ï¿½menumpangï¿½ yang diemban oleh narapidana perempuan di kedua institusi tersebut mengakibatkan kebutuhan akan sarana prasarana ruang kunjungan yang kondusif bagi anak-anak belum dapat dipenuhi dengan baik. Poin selanjutnya berkaitan dengan pemisahan. Pemisahan kamar/blok bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang membawa anak, serta jarak lokasi tempat penahanan dengan tempat tinggal narapidana dan tahanan perempuan merupakan kebutuhan yang telah diamanatkan secara khusus dalam Mandela Rules dan Bangkok Rules. Oleh karenanya, keberadaan kamar/blok khusus tersebut harus diupayakan sebagai bentuk pemenuhan atas standar minimal perlakuan terhadap narapidana dan tahanan perempuan.

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½Namun demikian, data hasil survei menunjukan bahwa hanya 3 dari 12 institusi penahanan khusus perempuan dalam survei ini yang sudah menerapkan ketentuan pemisahan-permisahan ini. Sedangkan, jarak lokasi tempat penahanan dengan tempat tinggal narapidana atau tahanan perempuan masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan institusi penahanan perempuan masih terbatas. Pada umumnya, hanya terdapat satu institusi penahanan khusus perempuan di satu cakupan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Poin terakhir adalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu membawa anak. Lebih rinci, penjelasan mengenai hasil data survei adalah sebaga berikut: Kebutuhan ibu hamil, didalamnya melingkupi penyediaan susu, suplemen, dan makanan tambahan. Mengenai hal ini, data hasil survei menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dilakukan di semua institusi penahanan khusus perempuan dalam survei ini. Dari 12 institusi penahanan, hanya Lapas Wanita Klas IIA Malang yang sudah memenuhi keseluruhan kebutuhan tersebut. Di sisi lain, proses melahirkan dengan dirujuk ke rumah sakit sudah dilakukan oleh hampir semua institusiï¿½ penahanan yang disurvei. Hanya perempuan di Lapas Klas IIA Pontianak yang mengalami keterbatasan akses ini.

a) Kebutuhan ibu menyusui. Sebagaimana kebutuhan ibu hamil, kebutuhan ibu menyusui didalamnya juga melingkupi penyediaan susu, suplemen, dan makanan tambahan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini juga ternyata belum dilaksanakan secara baik di mayoritas tempat penahanan khusus perempuan dalam survei ini. Selain penyediaan susu, pemenuhan kebutuhan suplemen dan makanan tambahan telah dilakukan dengan cukup baik di Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Palembang.

b) Kebutuhan ibu membawa anak serta kebutuhan anak, didalamnya mencakup pemenuhan kebutuhan administratif (perizinan membawa anak dibawah usia 2 (dua) tahun dan pencatatan identitas anak), fasilitas imunisasi cuma-cuma, fasilitas bermain anak, susu, makanan tambahan untuk anak.ï¿½

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ Dari keseluruhan kebutuhan tersebut, hanya kebutuhan administratif saja yang sudah dipenuhi dengan cukup baik oleh mayoritas institusi penahanan khusus perempuan dalam survei ini. Sedangkan, akses terhadap pemenuhan kebutuhan lainnya masih cukup minim, terutama kebutuhan terkait fasilitas bermain anak. Masalah sarana dan prasarana merupakan kunci dari permasalahan tidak terpenuhinya kebutuhan ini. Oleh karenanya, upaya menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak belum terwujud sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Bangkok Rules maupun Mandela Rules.Berdasarkan pemaparan hasi survei di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana dan tahanan perempuan di 12 institusi penahanan di Indonesia dalam survei ini mengalami situasi hidup yang tidak cukup layak selama menjalani masa penahanan.Selain perampasan kemerdekaan, mereka juga harus mengalami keterbatasan hak untuk mengakses layanan-layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, meskipun ketentuan-ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan ini sudah diatur dalam aturan internasional maupun aturan nasional. Di sisi lain, status sebagai narapidana dan tahanan juga membuat mereka rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Sebagaimana data survei yang menunjukkan bahwa pada faktanya sebanyak 2% - 9% perempuan mengalami kekerasan seksual.

Kesimpulan

Narapidana wanita mempunyai hak dasar yaitu hak kodrati yang melekat sejak lahir,karena itu walaupun narapidana perempuan sudah melakukan tindak pidana sehingga menjadi warga binaan tetap mempunyai hak,dan hak hak itu harus dapat terpenuhi secara baik.Pemenuhan hak-hak narapidana masih belum maksimal ,karena dari segala unsur belum maksimal terlaksana,dari unsur narapidana wanita sendiri dan sektorï¿½ pemerintah,sehingga pemenuhan belum semua terlaksana dengan baik.Bukan hanya pemenuhan hak yang belum terlaksana dengan baik tetapi juga adanya diskriminasi terhadap narapidana wanita.Upaya ï¿½pemenuhan kebutuhan khusus untuk narapidana dan tahanan perempuan tentu merupakan jalan yang tidak mudah, namun bukan berarti situasi ini tidak dapat berubah. Meskipun pada hakikatnya institusi penahanan bukan dibangun untuk perempuan, namun penciptaan kondisi institusi penahanan yang kondusif bagi narapidana dan tahanan perempuan tetap dapat diupayakan. Peningkatan pemahaman berperspektif gender dan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender di antara para pembuat maupun pelaksana kebijakan Pemasyarakatan memegang kunci utama. Untuk itu, selain memahami situasi narapidana dan tahanan di Indonesia sebagai langkah paling awal yang dapat dilakukan dalam upaya mengkondisikan suatu perubahan agar terwujud kondisi yang lebih baik bagi narapidana dan tahanan perempuan di Indonesia, pendidikan berperspektif gender perlu diupayakan untuk diinternalisasikan pada para pembuat dan pelaku kebijakan.

BIBLIOGRAFI

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 128ï¿½145.

Ferizal, I. (2016). Reorientasi Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam Dan Barat. Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 1(2), 40ï¿½59.

Ibrahim, R., & Debergh, P. C. (2001). Factors controlling high efficiency adventitious bud formation and plant regeneration from in vitro leaf explants of roses (Rosa hybrida L.). Scientia Horticulturae, 88(1), 41ï¿½57.

Kartono, K. (2011). Patologi sosial jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmi, H. (2019). Nilai-nilai kearifan lokal dalam novel Tempat paling sunyi karya Arafat Nur. Jurnal Metamorfosa, 7(2), 161ï¿½169.

Mannuruki, M. A. (2017). Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR ï¿½Pengantar Ilmu Hukum.ï¿½ Nusa Media.

Pradhana, A. S. (2011). Terpidana Anak Berdasarkan Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakata di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen.

Primawardani, Y. (2017). Perawatan Fisik terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(2), 159ï¿½179.

Sari, R. A., Suhaimi, S., & Muazzin, M. (2018). Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli. Syiah Kuala Law Journal, 2(1), 152ï¿½169.

Septiawati, K. (2018). Resiliensi Pada Narapidana Perempuan Pada Kasus Tipikor Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547ï¿½561.

Sumarauw, Y. (2013). Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender). HOLISTIK, Journal Of Social and Culture, 6(11b).

Ticoalu, T. (2013). Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. Lex Crimen, 2(2).

Wieringa, S. E. (1999). Gender dan Gerakan Perempuan. Jakarta: Garda Budaya.

Yuniati, S. (2018). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. Fakultas Hukum Unissula.

Jurnal Syntax Transformation	Vol. 2 No. 3, Maret ï¿½2021
p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769	Sosial Sains