Pendahuluan
Sejatinya
sebelum Tiongkok memiliki kemiripan identitas seperti sekarang (Tiongkok,
Taiwan, Hong Kong, Makau), Tiongkok memiliki satu identitas di bawah dinasti
Qing yang masih berstatus kerajaan dan bersifat monarki hingga tahun 1912 (Cucchisi, 2002, p. 1). Runtuhnya
dinasti Qing diakibatkan adanya revolusi yang dilakukan oleh Sun Yat-sen yang
telah dirintis sejak tahun 1911 untuk mengakhiri sistem pemerintahan berbentuk
kerajaan, dan kemudian ingin mendirikan ROC (Republic of China) dan
menciptakan pemilihan parlemen seperti di Eropa (CRF-USA, 2014, p. 1).
Pemikiran-pemikiran demokratis menjadi gagasan yang dibawa oleh Sun Yat-sen
untuk diterapkan ke Tiongkok pada saat itu; �Tiongkok Baru� dengan tiga prinsip
utama yaitu, nasionalisme, demokrasi, dan kemauan dari masyarakat yang kemudian
diwujudkan melalui pembentukan partai KMT (Kuomintang)
untuk mengimplementasikan tujuannya (CRF-USA, 2014). Namun
sisa-sisa dinasti Qing belum sepenuhnya dapat dihilangkan dan kurangnya
kekuatan militer juga menjadi kelemahan di pemerintahan Sun Yat-sen.
Namun sebelum
Sun Yat-sen dapat memenuhi keinginannya secara utuh untuk mendirikan Tiongkok
yang terunifikasi dan bersifat demokratis, dirinya telah meninggal di tahun
1925 dan kemudian visi tersebut dipercayakan dan dilanjutkan oleh Jenderal Chiang
Kai-shek. Jenderal Chiang Kai-shek merupakan orang yang dipercaya oleh Sun
Yat-sen untuk bertanggung jawab atas Akademi Militer Whampoa yang sebelumnya didirikan
olehnya pada tahun 1924, namun yang membedakan dengan pergerakan Sun Yat-sen
adalah Jenderal Chiang memiliki kekuatan militer sebagai kekuatan cadangan atau
pendukung untuk menggapai visi tersebut (Cucchisi, 2002). Dengan adanya
kekuatan militer yang menjadikan pergerakan Jenderal Chiang semakin mudah untuk
menundukkan Panglima Perang sisa-sisa dinasti Qing yang masih memiliki
kekuasaan di beberapa wilayah; namun beberapa tetap menolak untuk tunduk dan
Jenderal Chiang membiarkan hal tersebut untuk menghindari permasalahan lebih
lanjut (Cucchisi, 2002). Namun
keputusan Jenderal Chiang dinilai tidak tepat dikarenakan ke depan hal tersebut
dapat menimbulkan ancaman baru.
Panglima Perang
tidak hanya menjadi ancaman satu-satunya bagi kepemimpinan Jenderal Chiang,
karena di tahun 1927 partai komunis mulai banyak memiliki dukungan dari lapisan
masyarakat yang lain, yang sebenarnya hal tersebut terjadi karena kesalahan Sun
Yat-sen dalam mengambil strategi. Singkatnya pada tahun 1917 Sun Yat-sen
mendapatkan aid packaging untuk
menjalankan pemerintahan, namun dengan syarat pembentukan front persatuan yang
berupa CCP (Chinese Communist Party)
untuk melawan Panglima Perang sisa dinasti Qing (CRF-USA, 2014; Cucchisi, 2002). CCP yang pada
saat itu dipimpin oleh Mao Tse-tung (Mao Zedong) semakin mendapat dukungan dari
masyarakat dan momentum terjadinya dominasi komunis terjadi setelah adanya
pendudukan Jepang dan terjadi pemberontakan dari CCP terhadap kepemimpinan KMT
pada saat itu (Cucchisi, 2002).
Konflik tersebut
yang menyebabkan adanya identitas ganda antara Tiongkok dengan Taiwan di masa
depan. Diawali dengan adanya sengketa yang terjadi sekitar tahun 1930-an
mengakibatkan beberapa kelompok mengungsikan diri ke pulau yang dihuni Taiwan
saat ini. Kelompok CCP kemudian menciptakan identitas baru yakni PRC (People�s Republic of China) pada tahun
1949 dan kemudian memunculkan klaim bahwa kedaulatan Taiwan merupakan milik pemerintahan
PRC yang telah ditempati pemerintah ROC sejak tahun 1945. Dalam konstelasi
politik internasional, Taiwan juga kalah lantaran pendapat mengenai historical ownership, abrogation of the Treaty of Shimonoseki,
dan the Cairo Declaration dianggap
tidak valid dalam hukum internasional (F. Y. Chiang, 2004). Namun Taiwan
dapat disebut sebagai negara, melalui sudut pandang de facto atau secara status
quo dengan kekuatan revisionis (Ross, 2006). Setelah
redupnya ROC bagi perpolitikan internasional dan digantikan oleh PRC, ROC atau
Taiwan menghadapi permasalahan baru yakni kebijakan One-China Principle yang menginginkan adanya unifikasi dengan satu
identitas; Tiongkok (mainland).
Kebijakan One-China Principle bertahan hingga masa
pemerintahan Xi Jinping, namun dalam pelaksanaan atau strategi yang diterapkan
sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin Tiongkok
sebelumnya. Jika para pemimpin sebelumnya berfokus mengenai bagaimana membangun
unifikasi dengan Taiwan, dalam pemerintahan Xi Jinping dirinya lebih berfokus
pada upaya mencegah Taiwan untuk memperoleh kedaulatan mereka secara de jure (Huang, 2017, pp. 242�243). Di sisi lain,
Xi Jinping tetap menyinggung mengenai unifikasi melalui narasi-narasi yang
dikeluarkan; seperti anggapan dirinya bahwa unifikasi merupakan keinginan dari
setiap bangsa Chinese, baik yang
berada di dalam wilayah mainland atau
yang berada di luar wilayah tersebut dengan dasar persamaan asal muasal dan
budaya yang dibawa (Huang, 2017). Upaya dan
narasi-narasi yang dikeluarkan tentu menjadi hambatan bagi Taiwan dalam
mencapai kedaulatan secara de jure,
mengingat Tiongkok merupakan negara besar yang memiliki pengaruh dalam
perpolitikan internasional.
Beberapa
penelitian yang membahas mengenai hubungan Taiwan dengan Tiongkok terutama yang
menyangkut permasalahan kedaulatan Taiwan secara de jure. Pertama dari (Bush & Hass, 2019) yang membahas mengenai
sedikit perjuangan pemimpin Taiwan atas tekanan Tiongkok dan membahas sedikit
sejarah Taiwan-Tiongkok; di sisi lain membahas mengenai bagaimana jalannya
demokrasi di Taiwan. Kedua dari (Huang, 2017) membahas One-China Principle di era Xi Jinping
dan strategi dirinya dalam menghalangi Taiwan untuk mencari dukungan lingkup
internasional. Terakhir dari (Shattuck, 2020) membahas
mengenai checkbook diplomacy dan diplomatic recognition sebagai bentuk upaya
Taiwan dalam melawan tekanan One-China
Principle dan berusaha untuk tetap bertahan dalam perpolitikan
internasional di era kepemimpinan Tsai Ing-wen. Tujuan penelitian ini dilakukan
adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Tsai Ing-wen dalam memperjuangkan
Taiwan dari tekanan-tekanan Tiongkok khusunya di era Xi Jinping; melalui
pendekatan-pendekatan small states� diplomacy dan diplomatic recognition.
Metode Penelitian
Penelitian yang
peneliti ambil adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, berusaha untuk
menjelaskan secara lebih detail dan terstruktur dalam permasalahan atau
peristiwa yang terjadi dengan melibatkan Taiwan di pemerintahan Tsai Ing-wen
sebagai subjek pembahasan. Menurut Lamont penelitian kualitatif adalah jenis
penelitian yang secara umum merujuk pada pengumpulan data yang bergantung pada
data non-kuantitatif atau penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat
didapatkan dengan menggunakan prosedur-prosedur numerik (Lamont, 2015). Kemudian untuk
penelitian deskriptif menurut Gall M, Gall J, & Borg, digunakan untuk
menjelaskan fenomena dan karakteristiknya serta umumnya menggunakan observasi
atau survei untuk mengumpulkan data (Nassaji, 2015). Sehingga
nantinya penelitian tersebut akan berusaha menjelaskan fenomena dan
karakteristik dari upaya Taiwan dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan
tolak ukur kuantitatif.
Peneliti akan
menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa jurnal dan buku sebagai
rujukan historis dan data utama, serta website
pemerintahan dan institusi terkait. Peneliti juga menghimpun data melalui
website berita seperti BBC, CNN, dan sejenisnya sebagai pelengkap data.
Kemudian peneliti akan mengevaluasi setiap data yang telah dikumpulkan dengan
menggunakan kerangka berpikir yang berdasarkan pada literature review untuk menganalisis dan menjaga keurutan alur
pembahasan. Adapun peneliti menggunakan sintesa pemikiran dari dua konsep yakni
small states diplomacy dan diplomatic recognition.
Gambar 1
Hasil dan Pembahasan
A. Taiwan dan Tsai Ing-wen
Taiwan merupakan negara kecil jika
dibandingkan dengan Tiongkok, dengan perbandingan yang cukup jauh yakni 36.197
km2 dan 9,595 juta km2. Taiwan dapat dikatakan sebagai
wilayah yang memiliki status quo;
memiliki wilayah administratif, penduduk, dan pemerintahan yang menjalankan
birokrasi di wilayah tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah status de jure (pengakuan dari negara lain)
yang dimiliki Taiwan tercatat untuk sekarang hanya 15 negara yang masih
mengakui keberadaan Taiwan dan di antara negara-negara tersebut tidak terdapat
negara superpower yang mengakui
keberadaan Taiwan (Shattuck,
2020). Sehingga pengakuan dari 15 negara
tersebut tidak dapat diakui secara politis oleh lingkup internasional
diakibatkan kurangnya pengakuan dari negara-negara superpower khususnya negara yang termasuk dalam Dewan Keamanan
Tetap PBB; Inggris, Tiongkok, Perancis, Amerika Serikat, dan Rusia.
Taiwan sebelumnya sempat masuk dalam PBB
dengan nama ROC sebelum akhirnya keluar akibat munculnya PRC sebagai entitas baru
yang menggantikan ROC di dalam kursi PBB pada tahun 1971 (Rich,
2009, p. 169). Kemunculan PRC pada saat itu juga diikuti
dengan pernyataan,
�after replacing the government of the
Republic of China in 1949, the government of the P.R.C. has become the sole
legal government of China, enjoying and exercising sovereignty over the whole
of China, including Taiwan� (F. Y. Chiang, 2004).
Bersamaan dengan pernyataan tersebut,
pemerintahan Tiongkok menegaskan kedaulatan mereka. Pada tahun 1993-2008,
Taiwan berusaha untuk memasuki PBB kembali dengan menggunakan dukungan aliansi
yang dimiliki bahkan hingga menawarkan diri untuk masuk dengan status �non-member entity� (Rich,
2009). Namun usaha Taiwan tersebut tidak
memiliki dampak sama sekali dan seiring berjalannya waktu, pengakuan-pengakuan
dari negara lain berpindah ke Tiongkok.
Dalam perkembangan Taiwan hingga saat
ini terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya; Presiden
Lee Teng-hui (1988-2000) dan Chen Shui-bian (2000-2008) penanaman nasionalisme
dengan penempatan beberapa tingkatan resiko yang mengancam keamanan nasional.
Di sisi lain Ma Ying-jeou (2008-2016) menjalin dan mempromosikan kerjasama
ekonomi serta menghindari provokasi Tiongkok. Kemudian Tsai Ing-wen
(2016-sekarang) menghindari provokasi Tiongkok dan mempertahankan status quo (Bush
& Hass, 2019). Rata-rata upaya yang dilakukan adalah
dengan menghindari konflik secara langsung, mengingat Tiongkok memiliki
kapabilitas ekonomi dan militer yang tentu akan merugikan Taiwan; pada masa
pemerintahan Chen Shui-bian tercatat bahwa Tiongkok pernah mengarahkan hampir
800 rudal balistik M-9 dan M-11 jarak pendek dari Provinsi Fujian serta kelengkapan
militer seperti, pesawat militer Su-27 dan Su-30 yang dibeli dari Rusia (Ross,
2006).
Saat kampanye pemilihan dirinya, Tsai
Ing-wen bahwa kebijakan yang akan dirinya ambil untuk menanggapi Tiongkok
adalah dengan �mempertahankan status quo�.
Keputusan Tsai Ing-wen merupakan bentuk dari keinginan masyarakat Taiwan
sendiri yakni tidak terlalu mengupayakan lepas dari Tiongkok karena akan sangat
beresiko bagi keamanan nasional, namun tetap menolak ajakan untuk reunifikasi (Glaser,
2016, p. 2). Setelah terpilih menjadi Presiden
Taiwan di tahun 2016 mengambil sikap yang berani, dikutip dari BBC.com dirinya menyatakan bahwa Taiwan
tidak perlu untuk mendeklarasikan kemerdekaan mereka, karena sejatinya Taiwan
memang merupakan negara yang merdeka (Sudworth,
2020). Keberanian Tsai Ing-wen juga memiliki
keterkaitan dengan partai pengusungnya yaitu DPP (Democratic Progressive Party) yang dikenal lebih berani dalam
mengambil keputusan, sikap, atau kebijakan terkait hubungan lintas selat dengan
Tiongkok jika dibandingkan dengan partai KMT (Koumintang) (Templeman,
2020, pp. 70�72). Pemerintahan Tsai Ing-wen juga dinilai
lebih dekat dengan Amerika Serikat ditandai dengan masuknya Taiwan dalam U.S. Visa Waiver Program.
B. Small
states diplomacy
Bagi Payne, small states merupakan entitas dalam politik internasional yang
jauh lebih rentan dibandingkan dengan memiliki peluang, dan peran mereka
cenderung tertutup oleh negara-negara besar (Cooper
& Shaw, 2009, p. 1). Small
states sendiri juga tidak memiliki kemampuan untuk mengandalkan pure power dalam kancah perpolitikan
internasional, sehingga poin vitalnya adalah mereka dapat bertahan dalam
tekanan dan dapat memenuhi ekspektasi akan kebijakan yang sebelumnya telah
dibuat (Paterson,
1969, p. 119). Namun, bukan berarti mereka tidak
memiliki kesempatan dalam mengambil peran di perpolitikan internasional;
pertama melalui kapabilitas negara, tidak hanya berfokus pada sumber daya
manusia, tanah, sumber daya alam, atau uang, melainkan posisi geografis (Bueger
& Wivel, 2018, p. 8). Kedua adalah budaya politik dan
rancangan institusi, tentu dengan melihat suku, ras, budaya, adat istiadat, dan
identitas bangsa; rancangan institusi dapat berupa lembaga domestik atau di
lingkup internasional (Bueger
& Wivel, 2018). Ketiga adalah strategi politik dari small states dalam menyiapkan strategi
di perpolitikan internasional yang dinilai akan menunjang kepentingan nasional
mereka (Bueger
& Wivel, 2018).
Karena permasalahan itu, maka
negara-negara kecil menerapkan small states
diplomacy; upaya tersebut merupakan usaha non-koersif dari negara-negara
kecil yang rentan dalam memperjuangkan kepentingan nasional dengan usaha-usaha
diplomatis demi menjaga eksistensi dan peran mereka di lingkup internasional (Thorhallsson
& Bailes, 2016, pp. 297�298). Negara dapat dikategorikan sebagai
negara kecil dengan memerhatikan beberapa hal yakni menurut Jalan (1982),
penduduk maksimal menyentuh lima juta jiwa, luas wilayah kurang dari 65.000 km2,
dan PDB lebih rendah atau sama dengan $3.000 juta (Brito,
2015). Namun dari banyaknya indikator untuk
menetapkan suatu negara sebagai small
states, wilayah menjadi faktor yang paling utama dikarenakan cukup
memungkinkan bagi negara kecil untuk tetap memiliki populasi dan PDB yang lebih
dari batasan tersebut, begitu juga sebaliknya (Thorhallsson,
2018, p. 18). Maka dari itu, dalam hal ini Taiwan
dapat dikategorikan sebagai negara kecil.
Jika menggarisbawahi penjelasan Bueger
& Wivel (2018), maka Taiwan dapat memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki
khususnya di bidang ekonomi, budaya politik dan rancangan institusi dengan
meninjau politik domestik, serta strategi politik di lingkup internasional. Kapabilitas
yang sebelumnya disinggung yakni dengan memanfaatkan geostrategic position.
Gambar 2
Lokasi Taiwan
Wilayah Taiwan yang terlihat sangat
kecil tetapi cukup strategis, berada di sebelah Tenggara dari pulau utama Tiongkok;
sebelah Selatan dari Taiwan yakni terdapat negara-negara ASEAN dan di sebelah
Timur Laut terdapat Korea Selatan dan Jepang. Taiwan dapat menjalin kerjasama
non-diplomatik dengan beberapa negara tersebut. Mengingat ASEAN menjadi
destinasi ekspor terbesar kedua setelah Tiongkok dengan total ekspor 17,3 % dan
Jepang urutan kelima dengan total ekspor 6,9 % . Lalu Jepang juga berkontribusi
pada pemasukan Taiwan melalui FDI (Foreign
Direct Investment) sebesar 1,53 Miliar USD, sedangkan untuk wilayah ASEAN
yakni negara Vietnam dengan pemberian ODI (Outward
Direct Investment) sebesar 914 juta USD (Taiwan,
2018a).
Kapabilitas secara ekonomi dapat
dimanfaatkan oleh Taiwan, mengingat keterbatasan dalam menjalin hubungan
diplomatis dengan negara lain. Beberapa pilar ekonomi yang diandalkan oleh Taiwan� adalah agrikultur, industri, dan service.
Tabel 1
Pilar Ekonomi Taiwan
|
Tahun |
Agri. |
Ind. |
Serv. |
|
2016 |
1,9 % |
36,9 % |
61,3 % |
|
2017 |
1,8 % |
37,0 % |
61,6 % |
|
2018 |
1,7 % |
36,7 % |
62,3 % |
|
2019 |
1,8 % |
35,6 % |
62,1 % |
Sumber : (Textor, 2020)
Pada sektor agrikultur Taiwan mengandalkan
lima komoditas untuk diekspor yaitu ikan mahi-mahi, nanas, beras, teh, dan ikan
bandeng (Taiwan,
2020). Di sektor industri didominasi dengan
produk-produk elektronik, tercatat pada November 2020 dengan ekspor
bagian-bagian elektronik (19,5 %), produk informasi, komunikasi, dan
audio-video (18,5 %), plastik dan karet (11 %) (Taiwan Exports, 2020). Lalu untuk sektor service umumnya ditunjang melalui sektor akomodasi wisata dan pajak.
Kedua adalah membahas mengenai budaya
politik dan rancangan institusi di dalam Taiwan. Sistem politik yang dijalankan
oleh Taiwan adalah sistem multipartai dan bersifat presidensial, namun dalam
dua periode terakhir pemilihan presiden didominasi oleh KMT dan DPP. Dari tiga
calon yang mengajukan diri di pemilihan tahun 2016 dan 2020, suara masih
didominasi oleh KMT dan DPP; di dua periode tersebut juga Tsai Ing-wen berhasil
terpilih mewakili DPP head-to-head dengan
KMT yang sebelum tahun 2016 lebih mendominasi perpolitikan domestik (Strong,
2020). Pada periode pertama setelah terpilih,
Tsai ing-wen memiliki beberapa agenda yakni; (1) secara simbolis yakni dengan
wacana untuk mengganti bendera nasional dan mempertegas makna wilayah nasional,
(2) secara umum seperti, menurunkan batas usia pemilih, perubahan majelis dan Parade Act, (3) secara fundamental yakni
perubahan dari struktur pemerintahan yang bersifat semi-presidensial menjadi presidensial
atau parlementer dan menghapuskan keterlibatan Control Yuan serta Examination
Yuan (Templeman,
2020).
Tetapi dalam perjalanannya, keinginan
tersebut tidak langsung dapat dicapai secara instan. Tsai Ing-wen yang sejak
awal tidak diuntungkan dengan kondisi Taiwan dalam politik internasional tentu
tidak akan mengambil resiko dengan perubahan yang radikal dengan waktu yang
singkat seperti bendera atau fundamental dalam pemerintahan. Bendera Taiwan
yang masih memiliki keterikatan�
identitas dengan daratan utama melalui warna merah; tentu akan
mengundang masalah besar jika bendera tersebut dirubah. Konstelasi politik
domestik antara DPP dengan KMT tentu akan mulai bergejolak jika agenda tersebut
benar-benar terlaksana dan mengakibatkan stabilitas politik domestik menjadi
terganggu. Maka agenda seperti menghapuskan Control
Yuan dan Examination Yuan,
bergeser menjadi pengusulan nama untuk mengganti keanggotaan agar terlepas dari
pengaruh Ma Ying-jeou (Presiden sebelumnya dari KMT) dan pada pemerintahan Tsai
Ing-wen ingin melepaskannya dari pengaruh-pengaruh KMT (Templeman,
2020).
Ketiga adalah strategi politik yang
dilakukan oleh pemerintahan Tsai Ing-wen untuk bertahan di perpolitikan
internasional. Pada saat Tsai Ing-wen menjabat , bertepatan dengan Donald Trump
yang sedang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam masa pemerintahan
Tsai Ing-wen, Taiwan dinilai dekat dengan Amerika Serikat melalui hubungan
non-diplomatik yang diwujudkan dalam beberapa hal, misalnya adalah transaksi alutsista
untuk menopang keperluan militer Taiwan yang mencapai 8 miliar USD untuk
membeli 66 pesawat tempur tipe F-16 dan mesin General Electric serta beberapa kelengkapan yang lain (BBC,
2019). Kondisi tersebut meyebabkan Tiongkok
marah dikarenakan kerjasama tersebut tidak melalui Tiongkok terlebih dahulu,
mengingat Taiwan masih di bawah administratif Tiongkok bagi Xi Jinping. Tsai
Ing-wen juga cerdik dalam memanfaatkan situasi yang semakin memanas akibat
perang dagang AS-Tiongkok, dengan menjalin kerjasama dagang yang kemudian
meningkatkan ekspor dagang sebesar 2 % di tahun 2019 dan desakan Kementerian
Amerika Serikat bagai perusahaan besar AS untuk berinvestasi di Taiwan (M.-H.
Chiang, 2020).
Dampak dari kerjasama Taiwan-AS dalam
pemebelian alutsista juga menunjang keseimbangan kekuatan di Selat Taiwan-Tiongkok,
sehingga menghambat Tiongkok bertindak lebih agresif terhadap Taiwan (P.-K.
Chen, 2017, pp. 228�230). Di sisi lain, Tsai Ing-wen juga
memiliki kebijakan lain yang ingin diterapkan demi mencapai kepentingan
nasional Taiwan; New Southbound Policy
yakni diplomasi yang berfokus ke arah Selatan (ASEAN, Asia Tenggara, Asia
Selatan, Australia, dan Selandia Baru), berfokus ke kerjasama ekonomi dan
perdagangan. Tujuan lain dari adanya kebijakan tersebut adalah karena Taiwan
dinilai masih bergantung kepada Tiongkok dalam kegiatan perekonomian,
melingkupi ekspor dan impor (Black,
2019, p. 251). Sebagai contoh kasus, pada tahun 2018 dari
total ekspor sebesar 335,9 miliar USD dan impor sebesar 286,3 miliar USD (balance : 49,6 miliar USD); Tiongkok
berkontribusi bagi tujuan ekspor Taiwan (41,2 %), dan impor (19,3 %) (Taiwan,
2018a). Strategi lainnya adalah dengan
pemberian ODI kepada beberapa negara, tercatat pada periode pertama Tsai
Ing-wen (2016-2019) Taiwan telah memberikan dana sebesar kurang lebih 59,417
juta USD (UNCTAD,
2020).
C.
Diplomatic Recognition
Negara tentu membutuhkan status
berdaulat untuk dapat menjalin kerjasama diplomatik dengan banyak negara demi
mencapai kepentingan nasional mereka. Kedaulatan sendiri dapat diartikan
sebagai otoritas meta-politik sebagai penggerak pemerintahan dan wewenang yang
dimiliki dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, atau keilmuan bagi negara
sendiri (Thomson,
1995). Kemudian dalam memenuhi kedaulatan
tersebut menurut Thomson, suatu negara membutuhkan wilayah, pemerintahan,
politik domestik (birokrasi), kekuatan koersif (aparat keamanan), dan pengakuan
negara lain (Thomson,
1995). Kedaulatan sendiri dibagi menjadi dua,
yakni kedaulatan internal dan eksternal; kedaulatan internal umumnya mencakup
masalah pemerintahan dan birokrasi, wilayah, dan penduduk yang melingkupi
persyaratan de facto suatu negara (Rich,
2009). Sedangkan untuk kedaulatan eksternal
yakni mencakup pengakuan negara lain atas kedaulatan yang dimiliki suatu negara
dalam perpolitikan internasional, sehingga nantinya negara tersebut dapat
melakukan kerjasama diplomatik dengan negara lain (Rich,
2009).
Maka diplomatic
recognition berfungsi untuk mencapai kedaulatan negara secara eksternal (de jure) agar negara dapat diakui oleh
negara lain, terlebih dalam lingkup kerjasama yang bersifat diplomatis. Hal
tersebut menjadi tuntutan yang harus dipenuhi bagi setiap negara, dikarenakan
negara akan dianggap setara dan pantas dalam melakukan kerjasama bilateral atau
multilateral dengan negara lain (Shattuck,
2020). Dengan tercapainya kedaulatan
eksternal, diharapkan negara mendapatkan legitimasi dalam menjalin hubungan
diplomatis dan mudah dalam manuver politik internasional serta negara dapat
berperan lebih dalam organisasi internasional (Shattuck,
2020). Dalam perjalanannya, diplomatic recognition sering bertumpu
pada perekonomian domestik dan bagaimana pengaruhnya dalam perdagangan internasional;
ekspor dan impor (Newnham,
2000, p. 260). Tiga hal yang dapat digarisbawahi dari
diplomatic recognition adalah
kedaulatan eksternal, legitimasi, dan keterlibatan dalam organisasi
internasional.
Pertama yakni mengenai kedaulatan secara
ekseternal atau de jure yang
diupayakan oleh Taiwan dalam pemerintahan Tsai Ing-wen. Secara konsep, Taiwan
sebenarnya dapat dikatakan sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat; meskipun
berkonfrontasi dengan Tiongkok setidaknya masih terdapat 15 negara yang mengakui
kedaulatan Taiwan yakni Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Marshall
Islands, Haiti, Palau, Nauru, Kingdom of Eswatini, Belize, Sain Kitts and Nevis,
Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Tuvalu, Vatican City State (Shattuck,
2020). Namun keberadaan negara-negara tersebut
kurang kuat untuk menjaga kedaulatan Taiwan di dunia internasional dikarenakan
tidak adanya dukungan dari negara-negara superpower
seperti anggota Dewan Keamanan Tetap PBB �(Shattuck,
2020). Penurunan secara signifikan dirasakan
Taiwan di rentang tahun 1971-1979 setelah dipaksa keluar dari PBB dan
digantikan dengan Tiongkok; Presiden Taiwan pada saat itu memutuskan untuk
memutus hubungan diplomastis dengan 44 negara yang mengakui kedaulatan Tiongkok
(Rich,
2009).
Berbagai upaya telah dilakukan oleh
pemerintahan Taiwan sebelumnya, salah satunya adalah pemberian aid packaging pada negara-negara yang
masih mengakui kedaulatan Taiwan atas Tiongkok. Tepatnya upaya tersebut
dilakukan di rentang tahun 1900-an hingga tahun 2000-an dan menyebabkan checkbook diplomacy dengan Tiongkok;
sehingga keduanya berlomba-lomba untuk memberikan aid packaging demi �membeli� pengakuan negara lain (Shattuck,
2020). Di era Tsai Ing-wen strategi checkbook diplomacy tersebut dicabut
karena dinilai tidak strategis untuk Taiwan jika harus berlomba dengan Tiongkok
yang memiliki kapabilitas ekonomi lebih besar; dengan perbandingan kontribusi
PDB terhadap ekonomi dunia di tahun 2019 yakni 0,50 % banding 11,81 % (Economics,
2020b, 2020a). Tsai Ing-wen juga mempertegas bahwa
Taiwan akan mencabut aid packaging
bagi negara-negara yang masih mengakui dan bekerjasama secara diplomatis dengan
pihak Beijing (Shattuck,
2020).
Kedua adalah mengenai legitimasi yang
dimiliki oleh Taiwan sebagai modal untuk mempertahankan eksistensinya dalam
perpolitikan internasional. 15 negara yang masih setia menjalin hubungan
diplomatis dengan Taiwan, tentu tidak cukup untuk mempertahankan legitimasi
Taiwan dan tentu tidak ada jaminan bagi negara-negara tersebut untuk tidak akan
membatalkan pengakuan mereka. Terlebih lagi ke-15 negara tersebut merupakan
negara yang berkembang dan menempati peringkat yang relatif rendah jika
dibandingkan beberapa negara yang menjadi 10 besar rekan dagang Taiwan;
Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Malaysia,
Jerman, Vietnam, Australia (Shattuck,
2020). Taiwan diharapkan dapat menjalin kerjasama
non-diplomatik dengan kesepuluh negara tersebut hingga pada akhirnya dapat
menciptakan interdependensi yang berkelanjutan, tentu akan menguntungkan bagi
Taiwan. Hal yang cukup menjadi perhatian bagi pemerintah Taiwan adalah
ketergantungan secara ekonomi dengan Tiongkok masih cukup tinggi dengan total
dagang sebesar 528.596.644.887 USD.
Kedekatan Tsai Ing-wen dengan
pemerintahan Trump tidak hanya melalui U.S.
Visa Waiver Program yang menjadikan Taiwan sebagai satu-satunya negara
tanpa hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang mendapat kesempatan
tersebut (Taiwan,
2018b). Status Taiwan sebagai negara yang
bersifat demokratis jika dibandingkan dengan Tiongkok, sehingga pemerintahan
Trump dan Tsai Ing-wen bersama-sama menjalin kerjasama non-diplomatik untuk
mengangkat profil demokrasi Taiwan di lingkup internasional (D. P.
Chen, 2019, p. 252). Amerika Serikat tidak mendukung Taiwan
secara terang-terangan demi menghindari konflik terbuka dengan pihak Beijing,
tetapi Amerika Serikat secara tidak langsung juga mengambil kesempatan untuk
memiliki orientasi kerjasama dengan Taiwan; ditandai dengan adanya TTA (Taiwan Travel Act), masuknya Taiwan pada
agenda NDAA (National� Defense�
Authorization� Act), dan AIT (American Institute in Taiwan) (D. P.
Chen, 2019). Kerjasama tersebut seakan menitik
beratkan bahwa Taiwan merupakan negara yang penting bagi Amerika Serikat, dan
sebagai penyeimbang kekuatan di selat Tiongkok-Taiwan untuk mencegah konflik
terbuka dengan pihak Beijing.
Ketiga adalah bagaimana Taiwan
mengoptimalkan perannya dalam organisasi internasional, setelah sebelumnya pada
tahun 1993-2008 Taiwan tetap tidak dapat memperjuangkan untuk memasuki PBB
kembali. Posisi Tiongkok yang menjadi Dewan Keamanan Tetap PBB semakin
memperkecil kesempatan Taiwan untuk duduk dalam kursi PBB meskipun dengan
status �non-member entity�. Manuver
yang dapat dilakukan oleh Taiwan hanya dengan mengandalkan sektor perdagangan
dan perekonomian untuk menjaga kedaulatan serta keberadaannya tetap �terlihat�
secara politik internasional. Maka kesempatan yang dimiliki oleh Taiwan adalah
turut serta terlibat dalam perdagangan internasional melalui institusi
internasional yaitu WTO (World Trade
Organization). Di dalam WTO, terdapat pembagian regional dagang untuk
memudahkan masing-masing negara berkoordinasi; di regional Asia terdapat TPP Agreement (The Trans‑Pacific Partnership) yang merupakan usulan dari
Amerika Serikat dan RCEP Agreement (Regional�
Comprehensive� Economic� Partnership) yang dipimpin oleh Tiongkok (Wang et
al., 2017, p. 2).
RCEP tentu tidak akan menjadi pilihan
utama bagi Taiwan� dikarenakan kesepakatan
tersebut dipimpin langsung oleh Tiongkok, yang secara tidak langsung tidak akan
menyepakati kehadiran Taiwan; maka Taiwan dapat berupaya untuk memasuki TPP
yang dinilai dapat memberikan 36 % PDB bagi perekonomian dunia (Wang et
al., 2017). Pada tahun 2020, The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, dan
Matsu, menyumbang kurang lebih 150.000 USD untuk membantu negara-negara
berkembang dalam Ministerial Conference
ke-12. Frederick Agah selaku Wakil Direktur Jendral WTO menanggapi dengan
sangat baik,
�The donation by the Separate Customs
Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu will help officials from LDCs
participate actively in MC12 and will lay the groundwork for new market
opportunities for businesses in their countries. I thank the Separate Customs
Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu for its generosity.� (WTO, 2020)
Tindakan yang dilakukan Taiwan tersebut
sekaligus untuk mempertegas posisi Taiwan sebagai negara yang memiliki
kontribusi bagi negara-negara berkembang dan memiliki peran di dalam WTO.
�
Kesimpulan
Dalam perjalanan kedaulatan Taiwan
secara utuh baik internal dan eksternal dari beberapa kepemimpinan memiliki
beberapa pendekatan yang memiliki satu kesamaan yaitu menghindari konfrontasi
secara langsung dengan pihak Tiongkok, baik secara ekonomi, politik, atau
bahkan dari segi militer. Sehingga sejak awal, Taiwan telah menyadari bahwa
mereka merupakan negara kecil yang selain bermasalah mengenai status de jure, juga memiliki hambatan besar
yakni Tiongkok dengan segala kelebihan mereka (wilayah, sumber daya alam,
sumber daya manusia, militer, ekonomi, dan status politik di lingkup
internasional). Taiwan hanya dapat mengupayakan potensi melalui perekonomian
dan perdagangan, mengingat mereka sangat sulit untuk melakukan kerjasama secara
diplomatis; selain karena status kedaulatan mereka yang belum jelas secara de jure, beberapa negara tidak mau
mengambil resiko dengan bermusuhan secara diplomatik dengan Tiongkok.
Penggunaan potensi Taiwan melalui
analisis small states diplomacy dan diplomatic recognition dapat disimpulkan
dalam beberapa hal; pertama, Taiwan hanya dapat menggunakan strategi hubungan
non-diplomatik dengan negara-negara di luar 15 negara utama yang mengakui
Taiwan. Kedua, Taiwan harus mengoptimalkan ekspor terutama di lima komoditas
utama kepada beberapa target market yakni
Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia Tenggara, dan Oceania. Ketiga adalah
optimalisasi peran di organisasi internasional seperti WTO khususnya di lingkup
TPP Agreement dikarenakan terdapat
Amerika Serikat yang menjadi tumpuan dalam organisasi tersebut. Selain itu,
pembangunan kantor dagang seperti TETO (Taipei
Economic and Trade Office) perlu untuk digalakkan di beberapa negara Eropa
yang dinilai cukup lepas dari pengaruh Tiongkok sebagai bentuk soft diplomacy; namun dengan tetap
menggunakan cara-cara non-diplomatik, sehingga ke depan dapat timbul
interdependensi setidaknya dimulai dalam bidang perekonomian terlebih dahulu
sebelum beranjak di lingkup yang lebih politis.
BIBLIOGRAFI
BBC.
(2019). China Ancam Amerika Serikat Karena Jual Pesawat Tempur ke Taiwan.
BBC.
Black, L.
(2019). Evaluating Taiwan�s New Southbound Policy. Asian Survey, 59(2),
246�271. https://doi.org/10.1525/as.2019.59.2.246 Google Scholar.
Brito, J.
A. (2015). Munich Personal RePEc Archive Defining Country Size: A Descriptive
Analysis of Small and Large States. MPRA Paper, 1�28 Google Scholar.
Bueger, C.,
& Wivel, A. (2018). How do small island states maximize influence? Creole
diplomacy and the smart state foreign policy of the Seychelles. Journal of
the Indian Ocean Region, 14(2), 170�188.
https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1471122 Google Scholar.
Bush, R.,
& Hass, R. (2019). Taiwan�s democracy and the China challenge. 13 Google Scholar.
Chen, D. P.
(2019). The Trump Administration�s One‐China Policy: Tilting toward
Taiwan in an Era of U.S.‐PRC Rivalry? Asian Politics & Policy,
11(2), 250�278. https://doi.org/10.1111/aspp.12455 Google Scholar.
Chen, P.-K.
(2017). A Farewell to Arms? US Security Relations with Taiwan and the Prospects
for Stability in the Taiwan Strait. In Taiwan and China: Fitful Embrace
(pp. 221�238). University of California Press.
https://doi.org/10.1525/luminos.38.l Google Scholar.
Chiang, F.
Y. (2004). One-China Policy and Taiwan. Fordham International Law Journal,
28(1), 1�87 Google Scholar.
Chiang,
M.-H. (2020). Taiwan�s Economy in 2019: Reaping Benefits from the US�China
Trade War. East Asian Policy, 12(01), 72�82.
https://doi.org/10.1142/S1793930520000069 Google Scholar.
Cooper, A.
F., & Shaw, T. M. (2009). The Diplomacies of Small States at the Start of
the Twenty-first Century: How Vulnerable? How Resilient? In The Diplomacies
of Small States (pp. 1�18). Palgrave Macmillan UK.
https://doi.org/10.1057/9780230246911_1 Google Scholar.
CRF-USA.
(2014). The Chinese Civil War : Why Did the Communists Win? Bill of
Rights in Action, 29(4), 1�4.
Cucchisi,
L. J. (2002). The Causes and Effects of the Chinese Civil War,1927-1949.
Seton Hall University.
Economics,
T. (2020a). China GDP. Trading Economics.
Economics,
T. (2020b). Taiwan GDP. Trading Economics.
Glaser, B.
S. (2016). Prospects for Cross-Strait relations as Tsai Ing-wen assumes the
presidency in Taiwan. In Center for Strategic & International Studies Google Scholar.
Huang, J.
(2017). Xi Jinping�s Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China
Framework. In Taiwan and China: Fitful Embrace (pp. 239�248). University
of California Press Google Scholar.
Lamont, C.
K. (2015). Research Methods in International Relations. Sage Publication
Ltd.
Nassaji, H.
(2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. Language
Teaching Research, 19(2), 129�132.
https://doi.org/10.1177/1362168815572747 Google Scholar.
Newnham, R.
E. (2000). Embassies for Sale: The Purchase of Diplomatic Recognition by West
Germany, Taiwan and South Korea. International Politics, 37(3),
259�283. https://doi.org/10.1057/palgrave.ip.8890495 Google Scholar.
Paterson,
W. E. (1969). Small States in International Politics. Cooperation and
Conflict, 4(1), 119�123. https://doi.org/10.1177/001083676900400107 Google Scholar.
Rich, T. S.
(2009). Status for sale: Taiwan and the competition for diplomatic recognition.
Issues and Studies, 45(4), 159�188 Google Scholar.
Ross, R. S.
(2006). Explaining Taiwan�s Revisionist Diplomacy. Journal of Contemporary
China, 15(48), 443�458. https://doi.org/10.1080/10670560600736442 Google Scholar.
Shattuck,
T. J. (2020). The Race to Zero?: China�s Poaching of Taiwan�s Diplomatic
Allies. Orbis, 64(2), 334�352.
https://doi.org/10.1016/j.orbis.2020.02.003 Google Scholar.
Strong, M.
(2020). Taiwan President Tsai Ing-wen wins election with record 8.17 million
votes. Taiwan News.
Sudworth,
J. (2020). China Needs to Show Taiwan Respect, Says President. BBC Google Scholar.
Taiwan.
(2018a). Economy. Taiwan Government.
Taiwan.
(2018b). Foreign Affairs. Taiwan Government.
Taiwan.
(2020). Promoting International Marketing of Agriproducts. Council of Agriculture.
Taiwan
Exports. (2020). Trading Economics.
Templeman,
K. (2020). Politics in the Tsai Ing-wen Era. Taiwan: The Development of an
Asian Tiger. Lynne Rienner Publishers Google Scholar.
Textor, C.
(2020). Breakdown of the gross domestic product (GDP) of Taiwan from 2015 to
2019, by economic sector. Statista.
Thomson, J.
E. (1995). State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap
between Theory and Empirical Research. International Studies Quarterly, 39(2),
213. https://doi.org/10.2307/2600847 Google Scholar.
Thorhallsson,
B. (2018). Studying Small States: A Review. Small States & Territories,
1(1), 17�34 Google Scholar.
Thorhallsson,
B., & Bailes, A. J. K. (2016). Small State Diplomacy. In The SAGE
Handbook of Diplomacy (Issue March, pp. 294�307). SAGE Publications Ltd.
https://doi.org/10.4135/9781473957930.n25 Google Scholar.
UNCTAD.
(2020). Country Fact Sheet: Taiwan Province of China.
Wang,
J.-C., Lee, J.-S., & Ma, Y.-C. (2017). TPP, trade-off and eco-system
establishment in Taiwan. Bandung: Journal of the Global South, 4(1),
1�16. https://doi.org/10.1186/s40728-017-0041-x Google Scholar.
WTO.
(2020). Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu gives
TWD 4.5 million for LDCs at Ministerial Conference. World Trade
Organization.
