THE PERFORMANCE OF HIGH RESOLUTION NEUTRON POWDER DIFFRACTOMETE

Pendahuluan

Di era serba canggih saat ini, kita dituntut untuk berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat (Rahman, 2018).

Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi (Jurdi, 2018).

Pemilihan�� umum�� (pemilu)�� adalah mekanisme�� memilih�� pemimpin-pemimpin yang� akan� menduduki� jabatan� politik strategis� tertentu� didalam lembaga-lembaga politik�� formal�� yakni,�� lembagaeksekutif dan�� lembaga legislatif baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat (Darmawan, 2015).

Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang utama dalam mengekpresikan kehendak rakyat tentang pemerintahan. Menurut (Hasani, 2017) mengatakan bahwa pemilu tidak hanya menjadi perwujudan dari sistem demokrasi langsung tetapi juga menjadi jalan untuk mewujudkan representative government.

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi (Zuhro, 2019).

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia (Solihah et al., 2018).

Demokrasi juga dapat diartikan� sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang� oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai� kedaulatan tertinggi (Nasution, 2016).

Menurut (Dahl Robert, 1982)� memaknai demokrasi sebagai tatanan politik yang dapat diukur dengan dimensi tingkat kompetisi dan oposisi yang dimungkin dalam tatanan politik dan tingkat partisipasi dari warga negara.

Sengitnya rivalitas kontestasi calon di Pilkada DKI Jakarta membuat semua menoleh ke Jakarta dan berpaling dari helatan serupa di 100 daerah lain begitu membekas di memori kolektif masyarakat Indonesia dengan mengikuti setiap perkembangan Pilkada DKI, yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah bagaimana praktek politik identitas dikemas menjadi alat mobilisasi dukungan dan suara publik Jakarta.

Pilkada DKI banyak memberi pelajaran dalam bagaimana seharusnya berdemokrasi tanpa menciptakan pembelahan bagi publik dengan kapitalisasi identitas. Bawaslu sebagai penyelenggara ingin memastikan agar praktek kapitalisasi identitas di wilayah politik tidak terjadi lagi dengan mengeluarkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Berdasarkan IKP, Bawaslu memetakan setidaknya terdapat 8 (delapan) Provinsi sebagai penyelenggara pilkada serentak 2018, yang dianggap rawan dan terindikasi terjadi politik identitas. Delapan (8) Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Rivalitas kontestasi yang ketat itu berkelindan dengan isu politik identitas yang digunakan untuk menggerakkan mesin politik guna meraup sebanyak-banyaknya suara. Salah-salah, politik identitas akan berkembang jadi populisme yang mengandung fantasi masyarakat tunggal. Ini berbahaya bagi Maluku Utara yang beragam etnis. Fantasi populisme ini tak hanya menciptakan polarisasi dan menyulut konflik, tapi juga mengancam lawan politiknya sebagai musuh masyarakat.

Semua berharap bahwa penyelenggaraan pemilu dalam diselenggerakan secara demokratis dengan partipasi yang seluas-luasnya, akan tetapi diaras politik lokal, isu identitas etnis sering dihembuskan oleh elit lokal dengan tujuan untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan politiknya. Tentang hal ini, Eindhoven dengan tegas menyatakan bahwa momentum reformasi telah menghantarkan elit lokal mengonsolidasikan kekuatan identitas (etnis) untuk menolak kepala daerah yang berasal dari non-etnisnya (Salim, 2016).

Perkembangan yang meningkat secara �jumlah dan terus berubah dari tiap pemilihan umum menunjukkan bahwa pemilih pemula �sebagai aset politik yang berharga, sentral dan strategis (Adriansyah et al., 2015).

Pemilih pemula merupakan pihak yang paling rentan terhadap isu politik identitas karena mengingat dengan kondisi psikologi yang masih labil kejiwaannya sehingga sangat mudah oleh objek-objek (termasuk objek-objek politik) di luar dirinya yang berupa pengaruh positif maupun negatif. Artinya bahwa persepsi sangat dominan memengaruhi prilaku politik pemilih pemula, persepsi adalah proses individu dalam menyeleksi, mengorganisir dan menginterprestasikan stimulasi ke dalam suatu gambaran yang berarti dan koheren dengan dunia sekitarnya (Adams et al., 1991) sementara itu perilaku pemilih pemula merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dianggap paling cocok atau paling disukai.

Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh isu etnisitas pada kontestasi politik lokal Maluku Utara di kalangan pemilih pemula dan melihat korelasi isu etnisitas terhadap prilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihan.

Sejarah panjang kontestasi identitas yang mewarnai perebutan kekuasaan diwilayah Maluku Utara, bila di runut akan ditemui bahwa kontestasi identitas etnis sudah jadi ratusan tahun yang lalu, dimana 4 kesultanan diwilayah Maluku Utara berebut dominasi dan hegemoni, masing-masing kesultanan mewakili etnis/suku yang ada di Maluku Utara. Gayung pun bersambut dengan dimekarkan Kab. Maluku Utara menjadi Propinsi Maluku Utara terpisah dengan Propinsi Maluku, kontestasi identitas tidak lagi berada diranah kultural tetapi mulai bermigrasi ke-ranah politik (perebutan kekuasaan struktural). Tentunya, hal tersebut dapat dipelajari sejak terbentuknya Provinsi Maluku Utara pada 1999, serta resistensi konflik dalam tiap pemilihan Gubernur Maluku Utara. Resistensi konflik terfokus pada sentimen antar etnis yang tentunya bermuara pada perebutan kursi kekuasaan di pemerintahan. Sebagaimana diketahui,� etnis yang dikatakan dominan dalam pertarungan tersebut adalah etnis, Tidore, Makean, Ternate, Sanana serta Tobelo dan Galela, yang memiliki kesiapan sumber daya manusia yang cukup dan selalu tampil dalam kontestasi politik di Maluku Utara. Tanpa disadari Pilkada di Maluku Utara telah melahirkan ekslusifitas etnis dan suku, kontestasi pada setiap momentum politik setiap kandidat yang beratarung merupakan konfigurasi etnis/suku di Maluku Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif non parametrik dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2010). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey, dan lokasi penelitian di Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) di Kota Ternate, dengan unit analisis adalah Mahasiswa/i semester II.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu dengan deskriptif dan inferensial, statistik inferensial menggunakan analisis korelasional dan analisis pengaruh atau regresi.

Hasil dan Pembahasan

A. Etnisitas dan Perilaku Voting Behavior Pada Pemilih Pemula

Dinamika wacana etnisitas menarik untuk dicermati dalam narasi politik identitas, karena dalam dimensi sejarah wacana etnisitas bukan sesuatu yang baru tetapi tercatat dalam lintasan sejarah Moloku Kieraha. Diawali semenjak masa empat Kesultanan Islam berdiri sebagai pusat pemerintahan negara dan bangsa menggantikan pemerintahan di bawah Momole dan Kolano, realitas tersebut memberi gambaran bahwa demokrasi dan etnisitas berjalan beriringan, ditandai dengan demokrasi dibangun diatas pilar tradisi (adat) hingga saat ini tetap dijalankan dalam prosesi pemilihan dan pengangkatan Sultan baru. Hal seperti ini tentunya dapat dipastikan bahwa proses demokratisasi pada tataran praktik merupakan pengakuan terhadap eksistensi etnis yang berada di jazirah Moloku Kieraha yang seluruhnya berjumlah identitas 28 etnis dan 29 bahasa daerah� di antaranya etnis Tidore, etnis Ternate, Etnis Bacan, Etnis Makean, Etnis Moti, etnis Sanana, etnis Jailolo, Tobelo, Sangir, Buli, Patani, Kayoa, Maba, Sawai, Weda, Tobaru, Gane, Loloda, Kadai, Galela, Kayoa, Ange, Siboyo, Kao, Makean, dan Sahu. Pada titik ini, proses demokrasi berbasis tradisi perlu dimaknai sebagai kontestasi etnis dalam dimensi politik lokal� di Maluku Utara.

1. Etnisitas Menurut Perspektif Pemilih Pemula

Politik Identitas dalam kontestasi politik lokal Maluku Utara bukan sesuatu yang baru ketika kita mengamati perilaku politik dalam konteks raihan margin elektabiltas terkait dengan eksistensi etnis beserta kepentingan elit masing-masing etnis. Praktek politik identitas di daerah mendapat momentum tepat dengan diberlakukan� pemilihan kepala daerah secara langsung, konsolidasi etnis menjadi keharusan untuk mengantar setiap elit lokal yang ingin berkuasa. Tentunya, hal tersebut dapat dijumpai semenjak terbentuknya Provinsi Maluku Utara setelah dimekarkan dari Provinsi Maluku pada tahun 1999.� Turbulensi konflik etnis dan resisitensi dari dalam etnis selalu mewarnai tiap gelaran pemilihan Gubernur Maluku Utara. Konfigurasi konflik bermuara pada etnis dengan populasi terbesar di maluku Utara yakni: etnis Tidore, Makean, Ternate, Sanana dan Togale (Tobelo dan Galela) yang memiliki kesiapan SDM dalam berkontestasi perebutan kekuasaan lokal di Maluku Utara.

Pada gelaran pemilihan Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024, parktek politik identitas menyeruak ke permukaan dalam bentuk identitas etnis dan kapitalisasi isu etnis dalam tubuh birokrasi pemerintah provinsi Maluku Utara sebagai mesin untuk menggerakkan pemilih guna meningkat elektabilitas setiap calon kepala daerah. Hal ini terkonfirmasi dengan disahkan 4 pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang terdiri atas (Burhan Nurgiyantoro, 2012) sebagai representasi etnis Tidore-Togale, Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar sebagai representasi dari etnis Sanana (Sula dan Taliabu)-Makean, Muhammad Kasuba-Majid Husen sebagai representasi etnis Togale-Makean serta paslon Abdul Gani Kasuba - M. Al Yasin Ali sebagai representasi etnis Togale-Saway (Kab.Halteng).

Isu etnisitas merupakan suatu �jualan� dalan kontestasi politik lokal, hal ini sejalan dengan pendapat Bordieau bahwa politik lokal adalah etnisitas. Keberadaan isu etnisitas dalam setiap gelaran politik bersifat laten dan berpotensi setiap saat dapat menyeruak ke permukaan sebagai bargaining position sirkulasi pemimpin daerah dan sebagai kekuatan kekuatan politik yang dominan. Fakta empiris menunjukkan, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akarbudaya masyarakat setempat, dan mengalamiproses internalisasi secara terus-menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial.

Selaras dengan fakta empiris diatas, hasil penilitian ini menunjukkan hal serupa dimana pada pemilih pemula yang menjadi responden menyatakan bahwa isu etnisitas merupakan isu yang dimainkan oleh setiap tim sukses masing-masing pasangan calon gubernur, hal ini terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Isu Etnis dan Hubungan Kekerabatan dalam Kampanye

	Isu Etnis dlm Kampanye		Isu kekerabatan dlm Kampanye
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Ada, semuanya	56	43,1	10	7,7
Ada, sebagian besar	73	56,2	113	86,9
Tidak Ada			1	,8
Tidak Menjawab/ Tidak tahu	1	0,8	6	4,6

Pemakaian unsur-unsur etnis begitu masif dan gencar dilakukan oleh semua paslon beserta tim suksesnya pada pemilihan gubernur saat ini, tidak lagi pada ruang senyap dan tertutup tetapi mulai secara terang-terangan dilakukan. Pantauan penulis saat gelaran pilgub dalam berbagai bentuk misalnya yang berlaku di etnis Makian �saatnya kanari kembali berkuasa�, penggunanaan metafora kanari untuk menjelaskan representasi etnis makian bukan tanpa alasan. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon atau buah kanari merupakan tumbuhan endemik dari pulau Makian. Ada juga jargon bagi etnis Tidore adalah �Sudah saatnya Tidore berkuasa karena etnis-etnis besar lainnya sudah berkuasa�

Berpijak pada identitas etnis� yang cenderung dinamis, identitas etnis selalu dikontruksi dan dipartahankan secara refleksif berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan sehingga dengan pergeseran perubahan kearah kepentingan identitas etnis tersebut bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat politis. Paslon dan tim sukses menyadari betul etnisitas dalam konteks politik lokal cendrung beririsan antara based on identity dan based on interest. Tidak mengherankan ketika identitas setiap paslon di kapitalisasi dan dijadikan sebagai instrumen untuk meraih simpati publik atau alat memanipulasi dalam menggalang dukungan politik. Hal tersebut sejalan dengan pendapatan (Haboddin, 2012) disebut elit lokal yang mengambilalih seluruh bangunan institusi politik lokal. Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara �kami‟ dan mereka‟, �aku‟ dan �kamu‟.

2. Perilaku Pemilih Pemula

Perilaku pemilih (voting behavior) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum referensi mengenai pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku pemilih (voting behavior) dikategorikan kedalam tiga mazhab besar yakni Mazhab Colombia, Mazhab Michigan dan Mazhab Rasionalitas.

Pemilih pemula Menurut lembaga survey international seperti the Pew Research Center dan Gallup mendefenisikan pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum.

Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam pemilu (Wardhani, 2018).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa begitu banyak alasan yang mendasari responden untuk memilih paslon saat pemilihan gubernur. Alasan-alasan tersebut juga bisa membuat responden tidak akan menggunakan hak pilihnya, karena begitu banyak pertimbangan yang akan dipertimbangkan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin nantinya.

Preferensi politik yang dominan memengaruhi responden dalam menentukan pilihan adalah karena alasan kedekatan/kesamaan etnis serta karena alasan adanya hubungan kekerabatan dengan timses atau paslon. Bila dieksplorasi lebih mendalam data penelitian memperlihatkan tidak ada perbedaan preferensi politik antara mahasiswa yang berasal dari kluster eksakta dan kluster non-eksakta, padahal ada adigium umum yang menyatakan bahwa mahasiswa eksakta cendrung lebih rasional dalam menentukan pilihan, namun pada penelitian ini adigium tersebut tidak berlaku. Hal ini tidak mengherankan karena persepsi terhadap etnis begitu kuat melekat di back mind� responden. Etnis menjadi sesuatu yang lebih penting ketika berkaitan dengan keputusan politik, sebaliknya etnis tidak begitu memengaruhi aktifitas responden dalam menjalani aktifitas sosial.

Grafik 1

Dasar Pengambilan Keputusan menurut Cluster Rumpun Ilmu

�Sumber: Data diolah oleh penulis

Hasil analisis data gambar 1 menunjukkan etnisitas berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan responden. Responden dari kluster eksakta menempatkan kedekatan dan kesamaan etnis sebesar 38,5 persen serta hubungan kekerabatan sebanyak 26,2 persen menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keputusan politik. Untuk responden dari kluster non-eksakta sebanyak 53,8 persen menyatakan pertimbangan kesamaan/kedekatan etnis menentukan siapa yang akan mereka pilih sebagai kepala daerah, sedangkan hanya 4,6 persen menyatakan memilih paslon karena alasan program kerja seperti kesejahteraan yang ditawarkan.

Bila dicermati lebih mendalam lagi terkait sejauhmana etnis dapat memengaruhi pengambilan keputusan, dari hasil analisis data ditemukan fakta 38,5 persen responden dari kluster eksakta dan 35,4 persen responden dari kluster non eksakta mengungkapkan Etnis sangat memengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan dan sebaliknya 26,2 persen responden eksakta dan 30,8 persen responden non eksakta menyatakan etnis tidak begitu memengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan.

Grafik 2

Pengaruh Etnis Terhadap Pengambilan Keputusan Menurut Kluster Keilmuan

Sumber: Data diolah oleh penulis

3. Uji Korelasi Isu Etnisitas dan Voting Behavior

Uji korelasi dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih serta seberapa erat tingkat hubungannya. Salah satu yang sering digunakan yaitu uji korelasi Pearson. Dalam uji korelasi, kita akan mencari besar koefisien korelasi (r) yang besarnya antara 0 sampai 1. Jika nilai r yang didapatkan positif, maka bisa dikatakan mempunyai korelasi positif, dimana jika satu variabel meningkat maka variabel lainnya juga akan mengikuti meningkat. Sebaliknya, jika nilai r negatif, maka korelasinya juga akan negatif, dan jika ada satu variabel naik justru variabel lainnya akan turun.

Taraf interval kepercayaan yang digunakan adalah 95% (taraf signifikansi α = 0,05) dimana H0 ditolak jika probabilitas r (koefiesien korelasi) < 0,05. Hipotesisnya yaitu

H0-1�� : Tidak ada hubungan Persepsietnisitas dan perilaku memilih

H1-1�� : �Ada hubungan antara Persepsi etnisitas dan perilaku memilih.

H0-2�� : ��Tidak ada hubungan Politik Identititas dan perilaku memilih

H1-2�� : ��Ada hubungan antara Politik Identitas dan perilaku memilih.

Dari hasil pengolahan data menggunakan program SPSS untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel Persepsi terhadap etnis (X1), Politik Identitas (X2) terbagi kedalam 2 variabel yakni Isu Etnis dalam Kampanye (X21) dan Isu kekerabatan dalam Kampanye (X22) dan Perilaku Memilih (Y) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Analisis korelasi Persepsi Terhadap etnis dan politik Identitas dengan Perilaku Memilih

		^{Persepsi thdp Etnis (X1)}	^{Etnis dan Pengambilan Keputusan X2}	^{Isu Etnis dlm Kampanye (X3)}	^{Isu Kekerabatan dlm Kampanye (X4)}	^{Dasar menentukan pilihan (Y)}
^{Persepsi thdp Etnis (X1)}	^{Pearson Correlation}	¹	^,025	^-,099	^-,013	^-.397**
	^{Sig. (2-tailed)}		^,782	^,262	^,885	^,000
	^N	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰
^{Isu Etnis dlm Kampanye (X2}¹⁾	^{Pearson Correlation}	^-,099	^,005	¹	^-,159	^-,045
	^{Sig. (2-tailed)}	^,262	^,959		^,071	^,608
	^N	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰
^{Isu Kekerabatan dlm Kampanye (X2}²⁾	^{Pearson Correlation}	^-,013	^-,087	^-,159	¹	^,024
	^{Sig. (2-tailed)}	^,885	^,324	^,071		^,788
	^N	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰
^{Dasar menentukan pilihan (Y)}	^{Pearson Correlation}	^-.397**	^-,120	^-,045	^,024	¹
	^{Sig. (2-tailed)}	^,000	^,174	^,608	^,788
	^N	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰	¹³⁰

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018.

Berdasarkan hasil tabel 2, maka diperoleh angka koefisien korelasi (r) untuk masing-masing Variabel X1 dan Variabel X2123

1.� Koefisien korelasi X1 dan Y diperoleh angka -0,397 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Karena nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 maka H0-1ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut signifikan. Sementara itu, karena nilai koefisien korelasi (r) berkisar -0,397 berada pada range 0,397 � 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara skor persepsi terhadap etnis dan skor Dasar Menentukan Pilihan adalah sedang . Adanya tanda positif (-) pada koefisien korelasi, maka berarti hubungan ini tidak searah sehingga ada kecenderungan jika tingkat persepsi etnis semakin menguat maka perilaku memilih pemilih pemula juga akan berpengaruh.

2.� Koefisien korelasi X21 dengan Y diperoleh angka (r) -0,99 dan nilai Sig 0,262 atau > 0,05 sedangkan Koefisien korelasi X22 dan Y diperoleh angka (r) -0,013 dengan nilai signifikansi 0,885< 0,05. Karena nilai signifikansinya untuk variabel X21dan X22 < 0,05 maka H0-2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak signifikan saling memengaruhi.

Dari hasil uji korelasi diatas dapat disimpulkan bahwa politik identitas yang dimainkan oleh paslon melalui isu kedekatan/kesamaan etnis serta hubungan kekerabatan yang dihembuskan saat kampanye berlangsung tidak memengaruhi perilaku pemilih pemula karena persepsi terhadap etnis oleh responden yang memandang etnis menjadi penting ketika berhubungan dengan keputusan politik namun sebaliknya etnisitas ketika berkaitan dengan aktifitas sosial menjadi tidak penting. Pada konteks ini persepsi terhadap etnis secara signifikan memengaruhi perilaku pemilih pemula meskipun tidak ada strategi politik identitas melalui isu kedekatan/kesamaan etnis maupun adanya hubungan kekerabatan dengan paslon atau tim sukses paslon yang dihembuskan dengan tujuan� meraih suara pemilih.

4. Analisis Diskriptif Hubungan Isu etnisitas dan Prilaku Pemilih

Dari data yang terkumpul diatas, kita bisa melihat bahwa Etnisitas dalam kontestasi politik lokal bagi pemilih pemula memperlihatkan beberapa data menarik.

Pertama, Data tentang persepsi etnis bagi responden menggambarkan dua realitas dimana disatu sisi etnis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tetapi disisi lain etnis tidak begitu berpengaruh dalam aktivitas responden, hal ini terlihat pada pada grafik dibawah ini.

�

Grafik 3

Persepsi Terhadap Etnis menurut Cluster Keilmuan

Sumber: Data diolah penulis

Data pada grafik menunjukkan bahwa persepsi etnis sangat dominan dalam menentukan politik tidak terkecuali pilihan politik. Artinya bahwa etnis menjadi preferensi politik yang mendominasi responden dalam perilaku memilih (voting behavior). Melihat fenomena demikian, menurut penulis pengentalan identitas (kesamaan etnis) yang berujuang pada politisasi etnisitas sangat mungking terjadi atau tak bisa terhindarkan pada setiap gelaran politik lokal. Politisasi etnisitas sebagai komoditas politik yang dimainkan oleh kandidat dan tim sukses untuk memperoleh kekuasaan, pada titik ini etnisitas tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang penting tetapi telah bertranformasi menjadi kekuatan politik yang mumpuni dalam konteks pemilihan kepala daerah.�

Kedua, Etnisitas tidak lagi sekedar problem belonging belaka, saat ini etnisitas bertransformasi menjadi komoditas politik dalam rejim elektabilitas yang menempatkan simpati publik sebagai target utama dalam setiap momentum politik lokal. Tema etnis dengan dalih mewakili kelompok tertentu menjadi strategi ampuh unuk mendapat dukungan publik, Tim sukses seringkali melakukan pengentalan identitas etnis selama pemilihan kepala daerah berlangsung. Jika kita melihat pada data yang menunjukan pengakuan 99 persen responden dari kluster eksakta dan 100 persen dari kluster non-eksakta yang mengatakan bahwa isu etnis dan kekerabatan kian kerap dihembuskan tim sukses untuk dalam kampanye.

Ketiga, Mayoritas perilaku Pemilih Pemula untuk mahasiswa semester II Universitas Muhammadiyah Maluku Utara termasuk kategori pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan sosiologis, pada kluster non eksakta sebanyak 53,8 persen menjawab kedekatan/nkesamaan etnis dan 24,6 persen mengungkapkan hubungan kekerabatan/ keluarga yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik. Sebaliknya hanya 4,6 persen responden yang berasal dari mahasiswa non eksakta mengakui program kerja memengaruhi pilihan politik mereka. Sebesar 38,5 persen responden mahasiswa eksakta menjawab kedekatan/ kesamaan etnis memengaruhi pilihan politik mereka. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4

Dasar Responden Dalam Menentukan Pilihan Politik menurut Kluster Keilmuan

^Cluster	^{Dasar Menentukan Pilihan}
^Cluster	^{Latar Bela} ^{kang Peke} ^{rjaan kandi} ^dat	^Program ^{Kerja (Kesejah} ^teraan)	^Kedek ^atan ^/kesam ^aan ^�etnis	^Hubu ^{ngan Keker} ^abatan ^/Kelu ^arga
^Eksakta	^18,5%	^16,9%	^38,5%	^26,2%
^{Non Eksakta}	^16,9%	^4,6%	^53,8%	^24,6%

Sumber: Data diolah oleh penulis

Seperti yang diketahui bahwa perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Namun pada batasan tertentu isu etnis tidak memengaruhi perilaku pemilih pemula tetapi lebih pada sebagai penegasan dalam menentukan pilihan.

Kesimpulan

Persepsi etnis menjadi preferensi politik yang dominan dalam perilaku memilih (voting behavior). Politisasi etnisitas sebagai komoditas politik kandidat dan tim sukses untuk memperoleh kekuasaan, menjadi sesuatu yang penting dan telah bertransformasi menjadi kekuatan politik dalam pemilihan kepala daerah.

Etnis sebagai wakil dari kelompok tertentu menjadi strategi untuk mendapat dukungan publik. Dan, faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga. Juga keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan maupun domisili memengaruhi perilaku seseorang untuk mementukan pilihan.

Pada batasan tertentu isu etnis tidak memengaruhi perilaku pemilih pemula tetapi lebih pada sebagai penegasan dalam menentukan pilihan. Artinya, persepsi terhadap etnis oleh responden yang memandang etnis menjadi penting ketika berhubungan dengan keputusan politik namun sebaliknya etnisitas ketika berkaitan dengan aktifitas sosial menjadi tidak penting.

Bibliografi

Adams, E. K., Houchens, R., Wright, G. E., & Robbins, J. (1991). Predicting hospital choice for rural Medicare beneficiaries: the role of severity of illness. Health Services Research, 26(5), 583-612. Google Scholar

Adriansyah, M. A., Fahlevi, M. A., Dyah, R., & Hasthina, A. (2015). Sikap Pemilih Pemula Terhadap Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Karakteristik Sosial. Psikostudia: Jurnal Psikologi, 4(1), 17�45. Google Scholar

Burhan Nurgiyantoro,� dkk. (2012). Statistika Terapan untuk Penelitian Sosial, Gadjah Mada University Press, 2012, hal. 20. Google Scholar

Dahl Robert, A. (1982). Dilemmas of pluralist democracy: autonomy vs. control. New Haven and London: Yale University Press. Google Scholar

Darmawan, I. (2015). Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Google Scholar

Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. Jurnal Studi Pemerintahan, 3(1) 116-134. Google Scholar

Hasani, E. (2017). Basic Features of the Constitutional System in Kosovo. In Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power (pp. 149�176). Springer. Google Scholar

Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana. Google Scholar

Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2). 201-212. Google Scholar

Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 44�51. Google Scholar

Salim, K. (2016). Politik Identitas di Maluku Utara. POLITIK, 11(2).1667-1678. Google Scholar

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis. JWP (Jurnal Wacana Politik), 3(1). 14-28. Google Scholar

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. Alfabeta.

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57�62. Google Scholar

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 69�81. Google Scholar

Jurnal Syntax Transformation	Vol. 2 No. 4, April 2021
p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769	Sosial Sains