Jurnal Syntax Transformation	Vol. 2 No. 8, Agustus 2021
p-ISSN: 2721-3854 e-ISSN: 2721-2769	Sosial Sains

IMPLIKASI PEMBATASAN USIA PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN

Amsari Damanik

Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. Indonesia

Email : [email protected]

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 10 Juli 2021 Direvisi 10 Agustus 2021 Disetujui 15 Agustus 2021	Pernikahan adalah ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, jadi inilah yang membedakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari reptil, selanjutnya bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan atau akad sipil, tetapi pernikahan adalah sunnah Nabi Shallalhi'laihiwasalam, serta sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah karena pernikahan akan menciptakan rasa tenang dalam menavigasi kehidupan, namun, untuk melaksanakan pernikahan, secara hukum harus memenuhi persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh hukum. laki-laki dan perempuan setara, yaitu 19 (sembilan belas tahun) di sisi lain ada celah hukum dalam undang-undang, sehingga mereka yang berusia di bawah 19 tahun bisa menikah dengan mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, apa pertimbangan hakim dalam menolak Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama ABSTRACT Marriage is a very sacred bond in human life, so this is what distinguishes humans as the most perfect creatures from reptiles, furthermore that marriage in Islam is not merely a relationship or civil contract, but marriage is the sunnah of the Prophet Shallalhi'laihiwasalam, as well as means of getting closer to Allah because marriage will create a sense of calm in navigating life, however, in order to carry out a marriage, legally it must meet the formal requirements that have been stipulated by law. men and women are equal, namely 19 (nineteen years) on the other hand there is a legal loophole in the law, so that those under 19 years of age can get married by submitting a marriage dispensation to the Religious Court, what are the considerations and legal implications of being� rejected at the Religious Courts. spensation of marriage by the judge..
Kata Kunci: Pernikahan, dispensasi, implikasi Keywords: Marriage, dispensation, implications

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan manusia,sehingga hal ini yang membedakan antara manusia sebagai mahluk yang paling sempurna dengan hewan melata, lebih jauh lagi bahwa Islam memandang perkawinan bukan sekedar ikatan keperdataan, namun lebih luas lagi bahwa perkawinan merupakan media naluriah ataupun kebutuhan batin yang harus dipenuhi, serta memiliki nilai ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Apabila pernikahan sebatas ikatan keperdataan akan menghilangkan maksud dan tujuan dari pada suatu perkawinan, selain dari pada itu� perkawian juga sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah SWT (Rofiq, 2017) �dengan adanya perkawinan akan menimbulkan rasa ketenanagan batin, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Undang undang 16 Tahun 2019 UU tentang Perkawinan telah mengatur terhadap batasan umur bagi pria dan wanita, dalam perubahan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan batas umur pria disamakan dengan umur wanita yaitu 19 belas tahun.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, sangat memengaruhi pola serta gaya hidup masyarakat sehingga berimbas kepada pergaulan tanpa batas khususnya dikalangan pria dan wanita yang belum dewasa, sehingga mengakibatkan pergaulan yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonsia (Fikri, 2019).

Fakta menunjukkan walaupun adanya pembatasan usia oleh Undang-Undang namun perkawinan di bawah umur masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Alfa, 2019). Hal ini tidak bisa dihindarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinanan di bawah umur antara lain hamil di luar nikah, telah melakukan hubungan seks di luar nikah, pendidikan yang rendah dan lain lain (Astuty, 2011). Perkawinan yang dilakukan di bawah umur walaupun telah diatur dalam Undang-Undang namun para pihak masih mempunyai celah hukum atau dengan kata lain, Undang-Undang masih memberikan kesempatan untuk bisa melegalkan terhadap pasangan tersebut, yaitu dengan mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama.

Walaupun Undang-Undang membenarkan dispensasi perkawinan, tidak semua dispensasi kawin diterima oleh Pengadilan Agama, hal ini memiliki konsekuensi dan implikasi terhadap anak di bawah umur yang ingin mengajukan dispensasi kawin (Imron, 2011).

Berdasarkan uraian di atas perlunya adanya peneilitian terhadap Dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum, berdasarkan jurnal ini ada dua permasalahan yang dibahas yaitu pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi perkawinan. Implikasi penolakan hakim terhadap dispensai kawin oleh negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu, dengan menggunakan penelitian normatif menggunakan data sekunder dengan mengidentifikasi norma maupun Perundang-Undangan sebagai kerangka teori dalam memecahkan permasalahan.

Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif (Soekanto, 2006). Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah- kaidah hukum normatif dan doctrinal.

Hasil dan Pembahasan

Seseorang hakim dalam melaksanakan tugas �yudisialnya bukan cuma selaku terompet perautran, , tetapi �hakim pula haruslah berani berperan selaku penemu hukum , hakim diwajibkan mempunyai keahlian buat mencari nilai keadilan sebagai bentuk putusan sehingga menjadi acuan berbentuk referensi� (Rosadi, 2016).

Sudikno Mertokusumo berkomentar kalau vonis hakim merupakan sesuatu� pernyataan hakim selaku pejabat Negara� serta bertujuan buat mengakhiri ataupun menuntaskan sesuatu masalah ataupun sengketa yang terjalin antar pihak (Mertokusumo, 1998). Konsep vonis tertulis tidak memiliki kekuatan selaku vonis saat sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Ini berarti vonis� diucapkan (Uitspraal) wajib sama dengan Putusan. Apabila vonis diucapkan berbeda dengan yang ditulis, hingga yang legal merupakan yang diucapkan di sidang. Vonis akhir disini merupakan vonis yang mengakhiri sesuatu masalah dalam tingkatan peradilan tertentu (Mertokusumo, 1998). Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentu harus� memilki pertimbangan dari hasil pemeriksaan yang dapat dibuktikan, dengan adannya pembuktian akan melahirkan kepastian hukum terhadap putusan yang diputuskan oleh hakim

Selain mengeksplorasi keadilan dan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. hakim diharuskan buat menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam berikan sesuatu keadilan wajib menelaah terlebih dulu tentang kebenaran kejadian yang diajukan kepadanya setelah itu berikan evaluasi terhadap kejadian tersebut serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Sehabis itu hakim bisa menjatuhkan vonis terhadap kejadian tersebut (Nurfah, 2019). Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Fadila, 2021).

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan perihal kebebsan hakim, bahwa hakim dalam menilai suatu perkara tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, menurut hukum pengadilan dalam memtuskan suatu perkara tidak boleh� berat sebelah.Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Seseorang hakim diharuskan menegakkan hukum serta keadilan dan Hakim dalam memberikan sesuatu keadilan wajib menelaah terlebih dulu tentang kebenaran kejadian yang diajukan terhadapnya..

Ketika hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim tidak hanya melihat kebenaran meteril namun hakim juga harus meneliti kebenaran yang tersirat terhadap kasus yang diajaukan terhadapnya, setelah hakim meneliti kebenaran yang tersirat maka hakim akan melihat apakah kebenaran tersebut memiliki hubungan dengan hukum yang berlaku, hakim juga dianggap sebagai wakil tuhan yang mengetahui semua aturan, maka setiap perkara yang dijukan kepadanya harus dapat diadili tanpa ada alasan bahwa belum ada hukum yang mengaturnya.

�Undang undang No. 35 Tahun 1999 Jo Undang undang No. 48 tahun 2009 pasal 16 ayat 1 mengatur sebagai berikut �Tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolak Suatu perkara� dengan alasan bahwa bahwa tidak ada hukum yang� mengaturnya atau tidak jelas, namun setiap perkara yang dijaukan harus diperiksa dan diadili ketika para pihak mengajukan perkara tersebut (Nurfah, 2019).

Pada prinsipnya ada 3 unsur yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara 3 unsur yang dimaksud adalah:

1 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan cita-cita setiap� masysarakat, dengan adanya kepastian hukum akan tercipta keamanan, kenyamanan serta ketenangan, sebaliknnya penyimpangan hukum akan menciptakan keresahan bagi masyarakat, menjadikan hukum sebagai panglima dalam rangka penegakan hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat

2 Keadilan

Berdasarkan penerapan dan penegakkan hukum, masyarakat senantiasa berharap agar hukum mencerminkan nilai keadilan, hukum mengikat bagi setiap orang dalam menjalankan segala aspek kehidupan aturan hukum harus selalu dijaga dan dijalankan, hukum tidak boleh mebeda bedakan golongan maupun ras, hukum berada ditengah dalam setiap perkara dan peristiwa hukum, hal ini senada dengan patung dewi keadilan dengan mata tertutup dan memegang timbangan tepat berada di tengahnya.

3 Manfaat

Penegakkan hukum merupakan harapan setiap orang, karena pada prinsipnya hukum diciptakannya untuk manusia sehingga dalam penerapannya hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga menciptakan kenyamanan, keamanan dan tidak menimbulkan perpecahaan.(Arto, 1996)

Berdasarkan �memutuskan suatu ketetapan oleh ketua majelis, ada hal yang menjadi pertimbangan apakah suatu permohoan diterima atau ditolak terhadap pemberian putusan berupa Disepensasi nikah, tidak ada aturan yang mengatur secara komprehensif �dan terukur, sehingga dalam hal ini pengadilan khusunya hakim akan melihat fakta yang sesungguhnya dipersidangan dan fakta dipersidangan akan menjadi dasar dalam pemberian dan penolakan dispensasi.

Menurut Gushairi dalam (Lukita, 2012) ada 4 (empat) faktor menjadi dasar seingga hakim menerima atau menolak dispensasi kawin diantaranya yaitu dalam mengajukan perkara ke pengadilan, maka majelis hakim akan melihat para pihak, berhak atau tidaknya para pihak untuk megajukan perkara dispensasi tersebut, atau dimana keadaan sesorang berhak mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama.

Alasan bagi pemohon terhadap surat yang diajukan ke Pengadilan, apakah memiliki kesamaan dan kesesuaian, dalam hal hakim akan melihat kesamaan alasan dengan surat permohonan dispensasi tersebut terhadap calon suami dan istri maka hakim akan melihat, apakah kedua calon suami maupun istri memiki hubungan darah dengan kata lain, adanya pelarang oleh Undang-Undang sehingga perkawinnan tidak dapat dilangsungkan.

Menerima atau� menolak dispensasi kawin, hakim akan melihat kebaikan dan keburukan perkara/ permohonan tersebut. Ketika hakim meyakini bahwa apabila diberlangsunkan suatu pernikahan, maka akan berdampak buruk terhadap kedua calon maka permohonan tersebut akan ditolak, sebaliknya apabila hakim berkeyakinan bahwa dengan diberlangsunkannya suatu pernikahan akan berdampak buruk maka hakim akan menolak permohonan dispensasi tersebut .

Penelitian ini di dalamnya terdapat beberapa pendapat, Pendapat keempat paling dominan yang menjadi Dasar penolakan oleh hakim yaitu, menyangkut seberapa besar kemaslahatan dan kemudharatan yang didapat apabila dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim dalam berbarapa kasus istilah maslaha mursaha selalu identik dengan putusan perkawainan terhadap anak dibawah umur.

Berbarapa kasus menyangkut dispensasi kawin, maka istilah maslaha mursaha selalu identik dengan putusan perkawainan terhadap anak di bawah umur. Maslaha mursaha, maslah secara bahasa adalah yakni segala sesuatu yang mengandung kebaikan, sedangkan menurut Tauf�q Y�suf al-W�� Manghindari diri dari kerusakan dengan mempertimbangkan segala kebaikan dan manfaat yang ada di dalamnya. Sedangkan pengertian mursalah secara bahasa adalah � terlepas � atau �bebas� apabila kedua kata dikaitkan� maka memiki pengertian �terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan�. Gabungan dari dua istilah ini menjadi � Maslaha Mursalah� maksudnya ialah untuk menarik suatu hukum, maka bertitik pada kemanfaatan suatu peristiwa tersebut dengan kata lain, apakah peristiwa tersebut lebih banyak manfaat atau mudhoratnya ( المفا سد ودرء المصا لح جلب� )� (Agama, 1999) sedang menurut Rachmat Syafe�I maslah mursaha yaitu �sesuatu kemaslahatan tidak memiliki dasar dalil, namun jua tidak terdapat pembatalnya. Apabila ada sesuatu peristiwa yang tidak terdapat syarat syariat dana ataupun tidak terdapat illat yang keluar dari syara� yang memastikan kejelasan hukum peristiwa tersebut, setelah itu ditemui sesuatu yang cocok dengan hukum, yaitu syarat yang bersumber pada pemeliharaan kemudharatan ataupun buat melaporkan sesuatu khasiat, hingga peristiwa tersebut diistilahkan dengan maslahah mursalah.. Tujuan utama dari maslahah mursalah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemadaratan dan menjaga kemanfaatan. Hal ini sejalan dalam qawaid alfiqhiyah yaitu,

��� المفا سد مقد م على جلب المصا لح درء� ��

Mencegah� kerusakan/kemadharatan� harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat� Adapun pertimbangan hakim lainnya dalam menolak dispensasi kawin tidak terlepas dari berbarapa faktor, diantaranya ialah faktor yuridis, sosiologi dan psikologis. Adapun menyangkut faktor yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin yaitu usia yang� belum mencapai 19 Tahun. Dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang Undang 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan pria dan wanita diizinakan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan faktor sosiologis adanya pembatasan usia nikah, hemat penulis ini menarik, dikernakan katagori usia ini tidak selalu sama dengan norma yang ada dimasyarakat, baik itu bersinggungan dengan agama maupun terhadap budaya serta hukum adat yang ada di Indonseia.

Adapun faktor sosiologis dilihat dari pentingnya penentuan batas usia nikah hemat penulis hal ini menarik karena adanya pembatasan usia, namun apabila kita bandingkan dengan hukum islam tidak ada batasan usia dalam melaksanakan perkawinan dasar usia bukan menjadi masalah dan hambatan, kematangan dalam islam atau tingkat kedewasaan dalam islam ketika sesorang telah akil baligh, sedangkan faktor filosofis dalam memutuskan dispensasi nikah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terlihat apa yang menjadi tujuan perkawinan, dengan jelas yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkana Ketuhanan yang maha esa (Laelatul�Zah, 2019). Lebih jauh lagi terhadap penetapan putusan dalam hal penolakan dispensasi nikah hakim juga bisa menerapkan beberapa qa�idah diantaranya,:

Qa�idah Al-Hajah Yanzilu Manzilatadh Dharurat

�� الحَا جَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِ لَةَ الضَّرُوْرَةِ عَا مَّةً كَا نَتْ� اَوْ خاَ صَّة�������� �����������������������

�kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat�

Al- hajah merupakan sesuatu kondisi yang menghendaki supaya seorang melaksanakan sesuatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, dikernakan terdapat kesukaran dan kesusahan, adapun perbedaannya diantara keduanya adalah:

1. Keadaan aldharurat terdapat bahaya yang timbul, sebaliknya dalam keadaan alhajah yang terdapat hanya kesusahan ataupun kesukaran dalam penerapan hukum.

2. Aldharurat adalah perbuatan haram dilanggar karena essesinya, sebaliknya� al hajah adalah perbuatan yang dilanggar kerena kemudhoratannya.

Kaidah di atas menerangkan bahwa� kebutuhan akan berbanding lurus dengan keadaan darurat, dalam kaidah ini hakim dapat menolak dispensasi nikah dikarenakan kepentingan yang lebih utama mengalahkan kepentingan yang khusus. Hakim dapat berpendapat kepentingan umum adalah massa depan kedua calon mempelai yang masih dibawah umur sedangkan kepentingan khususnya yakni keberlangsungannya permikahan di usia dini.

Qo�idah Maa Ubiiha Liddhorurooti yuqoddaru Biqodarihaa

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

�Apa yang dibolehkan karena kemudaratan diukur sekadar kemudaratan itu saja.�

Maksud dari� pada kaidah ini adalah mengambil suatu keputusan dalam keadaan darurat Terhadap perbuatan yang darurat.� Adapun syarat yang dipenuhi antara lain.

1. Kemudharatan terjadi dan bukan di perkirakan dalam kondisi darurat di bolehkan cuma sekedar saja.

2. Kemudharatan yang satu dengan yang lainnya adalah sebanding

Qo�idah Al-Irtikaabu Bi Akhoffi al-Dhararain

الإِرْكاَبُ بِاَخَفّ ااضَّرَرَيْنِ

�Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat.�

Hal ini senada dengan kaidah dibawah ini :

اِذَ ا تَعَا رَضَ المُفْسِدَ تَا نِ رُوْ عِىَ اَعْظَهُمَا ضَرَ رًا بِا رْ تِكاَ بِ اَخَفّهُمَا

�Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil�

Apabila suatu perbuatan mengakibatkan suatu bahaya dan tidak bisa dihilangkan melainkan dengan pebuatan bahaya tersebut, maka perbuatan bahaya tersebut hendaknya dihilangkan dengan perbuatan yang lebih kecil lagi mudaratnya namun apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar maka tidak boleh dilakukan. Serta dalam hal ini hakim harus melihat proteksi serta kepentingan terbaik untuk anak serta aturan tidak tertulis� wujud dalam nilai hukum dan kerarifan lokal; dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam hal ini juga hakim harus mepertimbngakan konvensi dan/ perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Implikasi Penolakan HakimTerhadap Dispensai Kawin Oleh Negara

Ditolaknya dispensasi kawin oleh hakim yang diajukan oleh anak dibawah umur akan berdampak terhadap keberlangsungan status anak tersebut adapun dampak tersebut diantaranya sebagai berikut �Terjadinya perzinahan Ketika dua insan yang sudah menjalin cinta serta dimabuk asmara, sehingga menjadikan hawa nafsu menjadi tuhan mereka, hal ini akan menciptakan peluang perzinahan, kendati tidak hamil diluar pernikahan namun hubungan telah berlangsung cukup lama terhadap anak dibawah umur dan mereka telah saling mengenal satau dan lainnya dalam hal ini peluang perzinahan begitu lebar, lebih jauh lagi menurut islam perzinahan tidak hanya melakukan hubungan sekusal akan tetapi perzinahan dapat dilakukan melalui panca indara seperti melihat dan merasakan yang bukan hak atau maharamnya dapat dikatakan� sebagai zina. Allah SWT menjelaskan dalam Alquran yaitu dalam ayat 32� surat al isra� sebagai berikut ;

ولاتقر بواالزنى انه كان فحشة و ساء سبيل

�Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. hal ini sangat tidak sesuai dengan budaya dan krakteristik bangsa indonesia, keberadaan suatu bangsa seharusnya menjaminn kemerdakaan setiap warga Negara tanpa ada pengecualian.�

UUD 1945pasal 28B ayat (1) dijelaskan bahwa �Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.� Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa� Perkawinan yang sah dalam undang undang tentang perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya.

Terjadinya Perkawinan dibawah tangan atau nikah siri

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri perkawinan merupakan Yang dilaksanakan tanpa sepengatahuan serta tanpa adanya pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama. Sehingga akan menimbulkan konsekwensi hukum yaitu, perkawinan tersebut tidak tercatat secara hukum meskipun secara syariat dihalalkan akan tetap dalam prepektik hukum nasional atau dimata Negara tidak memiliki kekuatan hukum, akibatnya wanita atau isteri dalam hal ini sangat dirugikan, baik dari kehidupan bermasyrakat maupun dari prsefektif hukum, tidak hanya sampai disitu anak yang lahir akibat dari pernihan dibawah tangan mempunyai dampak yang tidak menguntunkan bagi anak (Nawawie, 2015).� seorang wanita yang nikah siri apabila terjadi perceraian akan berdampak terhdap pembagian harta, terutama harta bersama, ketika perkawinan siri atau dibawah tangan seorang isteri akan sulit membuktikan terhadap harta bawaan yang didapat dari dan semenjak pernikahan.

Kemudian dampak Perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak pada status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut (Sendy, 2019). Tentang status anak diatur dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan ada 2 macam anak sah. Yang pertama anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan, ada dua kemungkinan yang terjadi dimana setelah menikah istri hamil dan melahirkan seorang anak atau sebelum dilangsungkan perkawinan, istri sudah hamil terlebih dahulu kemudian dilangsungkan perkawinan dan lahirlah anak dalam ikatan perkawinan (Sendy, 2019).

Yang kedua anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal ini, istri hamil setelah terjadinya perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah (Muhammad, 2000). Sementara anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keturunan ibunya (Muhammad, 2000).

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin diantaranya ialah menyangkut seberapa besar kemaslahatan dan kemudharatan atau dengan istilah���� �المفا سد مقد م على جلب المصا لح درء� ������ ���� Mencegah kerusakan/kemadharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat� yang didapat apabila dispensasi kawin ditolak oleh� hakim,� selain qaidah diatas, Hakim juga dapat memakai beberapa qai�dah diantaranya Qa�idah Al-Hajah Yanzilu Manzilatadh Dharurat, Qa�idah Ma Ubiha Lidh Dharurah Tuqaddar Biqodariha, Qa�idah Al-Irtikabu Bi Akhoffi al-Dhararain. Dan yang tak kalah penting dalam hal ini hakim harus melihat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai nilai hukum dan kerarifan lokal; dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam hal ini juga hakim harus mepertimbngakan konvensi dan/ perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Dengan ditolaknya dispensasi kawin oleh hakim yang diajukan oleh anak dibawah umur akan berdampak terhadap keberlangsungan status anak tersebut adapun dampaknya.

Terjadinya perzinahan Ketika dua insan yang sudah menjalin cinta serta dimabuk asmara, sehingga menjadikan hawa nafsu menjadi tuhan mereka, hal ini akan menciptakan peluang perzinahan, kendati tidak hamil diluar pernikahan namun hubungan telah berlangsung cukup lama terhadap anak dibawah umur dan mereka telah saling mengenal satau dan lainnya dalam hal ini peluang perzinahan begitu lebar, lebih jauh lagi menurut islam perzinahan tidak hanya melakukan hubungan sekusal akan tetapi perzinahan dapat dilakukan melalui panca indara seperti melihat dan merasakan yang bukan hak� atau� maharamnya dapat dikatakan sebagai zina. Hal inilah yang termaktub dalam al quran surat al isra� ayat 32 sebagai berikut :

�� ولاتقر بواالزنى انه كان فحشة و ساء سبيل

�Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk�.

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri perkawinan merupakan yang dilaksanakan diluar pengetahuan dan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama dianggap sah namun perkawinan yang dilaksanakan diluar dan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak berkekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum Negara. Akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan atau siri sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

BIBLIOGRAFI

Agama, K. (1999). Ushul Fiqih.Google Scholar

Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 1(1), 49�56. Google Scholar

Arto, A. M. (1996). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar. Google Scholar

Astuty, S. Y. (2011). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Welfare StatE, 2(1), 222008. Google Scholar

Fadila, A. (2021). Hak Waris Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Universitas Muhammadiyah Malang. Google Scholar

Fikri, A. (2019). Pengaruh Globalisasi dan Era Disrupsi terhadap Pendidikan dan Nilai-Nilai Keislaman. Sukma: Jurnal Pendidikan, 3(1), 117�136. Google Scholar

Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. QISTIE, 5(1). Google Scholar

Laelatul�Zah, U. N. (2019). Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt. P/2018/PA. TA Akibat Hamil Pranikah Prespektif Maslahah Mursalah. Sakina: Journal of Family Studies, 3(2). Google Scholar

Lukita, H. (2012). Nasab Anak Hasil Wath�i Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi�i. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Google Scholar

Mertokusumo, S. (1998). Hukum acara perdata Indonesia. Google Scholar

Muhammad, A. (2000). Hukum acara perdata Indonesia. Google Scholar

Nawawie, A. H. (2015). Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung). IAIN Tulungagung Research Collections, 3(1), 111�136. Google Scholar

Nurfah, R. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Google Scholar

Rofiq, A. (2017). Hukum Perdata Islam Indonesia. Google Scholar

Rosadi, E. (2016). Putusan hakim yang berkeadilan. Badamai Law Journal, 1(2), 381�400. Google Scholar

Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1�10. Google Scholar

Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Google Scholar

Copyright holder :

Amsari Damanik (2021)

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under: