Jurnal Syntax Transformation

Vol. 2 No. 10, Oktober 2021

p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769

Sosial Sains

 

ANALISIS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERKAIT KONFLIK KEMANUSIAAN DI TIMOR TIMUR OLEH PENGADILAN DILI

 

Abraham Ethan Martupa Sahat Marune

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Tanggerang Banten,  Indonesia

Email: am80203@student.uph.edu

 

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

22 September 2021

Direvisi

6 Oktober 2021

Disetujui

10 Oktober 2021

 

Pengadilan Dili menjadi tempat diprosesnya kasus pidana internasional akan konflik kemanusiaan pada tragedi Timor Leste  atau Timor Timur di tahun 1999 yakni diawali oleh  permasalahan batas negara Indonesia dengan wilayah Timor Timur yang menjadi pemicu utama dari agregat politik dan agresi militer yang mana banyak melibatkan masyarakat adat Timor Timur yang menjadi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Pada penelitian ini, penulis akan membahas analisis hukum pidana internasional terkait konflik kemanusiaan di Timor Timur oleh pengadilan Dili. Dalam penelitiannya, penulis membahas bagaimana sejarah pembentukan Pengadilan Dili, analisis hukum terkait skema penyelesaian tindak pidana internasional oleh peradilan dili, serta kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam pengadilan Dili untuk memproses kejahatan berat tahun 1999. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penegakah hukum dalam kejahatan berat di Dili dinilai sangat sulit ditegakkan karna adanya ketimpangan kewenangan ekslusif dari kedua belah pihak, di satu sisi, adanya Timor Timur yang masih bergantung baik secara politik dan ekonomi bersama negara Indonesia mengakibatkan gugatan tindak pidana ini menemui jalan buntu. Di lain sisi, pemberian kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, yang mana dalam skema militan, dapat saja militer Indonesia telah dijadikan instrumen oleh tokoh-tokoh elit tertentu yang mengakibatkan pergolakan kejahatan dan pembantaian tersebut dapat terjadi.

 

ABSTRACT

The Dili Court is the venue for processing international criminal cases regarding the humanitarian conflict in the tragedy of Timor Leste or East Timor in 1999, which was initiated by the issue of the Indonesian state border with the territory of East Timor which became the main trigger of political aggregates and military aggression which involved many of the indigenous people of East Timor. who are victims. In this study, the author will discuss the analysis of international criminal law related to the humanitarian conflict in East Timor by the Dili court. This research uses normative and qualitative juridical research methods. In this research, the author discusses the history of the establishment of the Dili Court, legal analysis related to the international criminal settlement scheme by the Dili court, as well as the difficulties and obstacles faced by the Dili court to process serious crimes in 1999. Based on the research, the author concludes that law enforcement in serious crimes In Dili, it is considered very difficult to enforce because of the inequality of exclusive authority from both parties, on the one hand, the existence of East Timor which is still politically and economically dependent on the Indonesian state, resulting in this criminal lawsuit to a dead end. On the other hand, the granting of authority is misused for personal interests, which in a militant scheme, the Indonesian military may have been used as an instrument by certain elite figures which resulted in violent upheaval and massacres could occur.

Kata Kunci:

Konflik Kemanusiaan, Timor Timur, Pengadilan Dili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword:

Humanitarian Conflict, East Timor, Dili Court


 


Pendahuluan

Pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur merupakan kejahatan terstruktur yang dilakukan Indonesia terhadap Timor-Timur. Pelanggaran HAM di Timor-Timur terjadi sejak pada awal Tahun 1977, pada saat Portugal memilih angkat kaki dari tanah timor lorosae dan ketika itu beberapa partai di Timor-Timur (fretllin, ASDT, UDT, Apodeti) memproklamirkan kemerdekaan Timor-Timur dan pada saat itu Indonesia melakukan upaya pengintegrasian terhadap negara Timor-Timur (Mainur, 2016)

Menurut data yang diperoleh berdasarkan Press Release Dili (2001), menyebutkan bahwa di tahun 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) telah lama melakukan penyelidikan atas tindakan penjajahan dan kependudukan para masyarakat Timor Timur yang berkaitan dengan kewenangan perwira TNI dan Polri yang diketahui telah berkontribusi langsung pada beberapa kasus pembunuhan dan pembantaian di tahun 1999 lalu, yang mana UNTAET berfokus pada 10 kasus meliputi pembantaian Gereja Liquica, pembunuhan di rumah Manuel Carrascalao, pembunuhan Cailaco dan Kantor polisi Maliana, kasus Lospalos, kasus Lolotoe, pembantaian gereja Suai, serahan Uskup Belo dan Dioses Dili, serta pembantaian Pussabe Makaleb, dimana 10 kasus ini terjadi pada rentang 6 April hingga Oktober 1999 (Nelson Belo, 2001).

Sejarah dari adanya kasus pidana internasional akan konflik kemanusiaan pada tragedi Timor Leste atau Timor Timur di tahun 1999 yakni diawali oleh  permasalahan batas negara Indonesia dengan wilayah Timor Timur yang menjadi pemicu utama dari agregat politik dan agresi militer yang mana banyak melibatkan masyarakat adat Timor Timur yang menjadi korban, mulai dari penembakan, pembunuhan, dan juga pembantaian sekaligus aksi kekerasan dimana tindakan semacam ini merupakan mekanisme kejahatan pidana.  Meskipun pada dasarnya, kesulitan utama yang dihadapi dalam pengadilan Dili untuk memproses kejahatan berat tahun 1999 tersebut yakni sebagian besar kasus tersangka kejahatan berat dalam kasus kekerasan 1999 tersebut ada di Indonesia, dan pemerintah Timor Timur sudah tidak bisa menjamin penyerahan mereka pada The International Center for Transitional Justice (ICTJ).

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penyelesaian konflik kemanusiaan khususnya di pengadilan Dili. Dalam penelitian oleh Situngkir telah menyajikan penelitian mengenai bagaimana eksistensi kedaulatan negara dalam penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional secara umum (Situngkir, 2018). Dan dalam penelitian oleh Hastuti telah menyajikan penelitian mengenai implementasi dari Pengadilan HAM secara umum pada skala nasional (Susilowati & Hastuti, 2011)

Penulis merasa bahwa perlu adanya penelitian untuk melihat bagaimana perspektif hukum pidana Internasional terkait konflik kemanusiaan di Timor Timur, khususnya dengan melihat dan meneliti penegakan hukum HAM dalam skema tindak pidana internasional oleh peradilan dili bersama The International Center for Transitional Justice (ICTJ) dalam menangani kasus agresi militer di tahun 1999 yang menempatkan polemik yurisdiksi dalam skema Special Penal Law atas 10 kasus meliputi pembantaian Gereja Liquica, pembunuhan di rumah Manuel Carrascalao, pembunuhan Cailaco dan Kantor polisi Maliana, kasus Lospalos, kasus Lolotoe, pembantaian gereja Suai, serahan Uskup Belo dan Dioses Dili, serta pembantaian Pussabe Makaleb.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Analisis Hukum Pidana Internasional terkait Konflik Kemanusiaan di Timor Timur oleh Pengadilan Dili.

 

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2006). Dan juga penulis menggunakan Metode Berfikir Deduktif, yakni sebuah cara berpikir yang digunakan saat menarik sebuah kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum dan sudah dibuktikan kebenarannya lalu kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Sedarmayanti & Hidayat, 2002)

Oleh karena hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, dengan demikian objek yang dianalisis dengan Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dan ketentuannya yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hukum pidana internasional terkait konflik kemanusiaan di Timor timur oleh pengadilan Dili (Soekanto, n.d.)

 

Hasil dan Pembahasan

The International Center for Transitional Justice (ICTJ) atau Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi berperan aktif untuk membantu negara-negara yang mengejar pertanggungjawaban atas kekejaman massal di masa lalu, salah satunya yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana dalam kinerjanya, ICTJ membutuhkan kewenangan peradilan setempat untuk melaporkan pada lembaga-lembaga serta organisasi Government maupun Non-Government (NGO) untuk mempertimbangkan berbagai keadilan transisional pendekatan termasuk tanggapan yudisial dan nonjudisial terhadap kejahatan hak asasi manusia. (Reiger & Wierda, 2006).

Sejarah dari pembentukan dasar hukum di Peradilan Dili dalam mekanisme perlindungan HAM yakni diprakarsai oleh tragedi 1999, yang mana saat penyerahan komando operasi militer Indonesia (INTERFET), berada dalam kendali militer di wilayah tersebut yang berperan untuk menjaga perbatasan wilayah antara Indonesia dan Timor Timur. Sedangkan ketika banyak isu terkait gerakan-gerakan militant anti-militer Indonesia, menjadikan mandat penjaga perdamaiannya diubah untuk memberinya kekuatan dalam menegakkan perdamaian lebih kuat, namun prosedur ini disalahartikan dengan banyaknya penghancuran infrastruktur, dan penodohan senjata ke provinsi Timor Barat. Kemudian, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP-HAM) di Timor-Leste pada tanggal 22 September 1999 (Firmandiaz & Husodo, n.d.).  Pada 31 Januari 2000, KPP-HAM menyampaikan laporannya kepada Jaksa Agung Indonesia, termasuk rekomendasi untuk melakukan investigasi dan pengadilan (Elsam, 2014). Dalam Laporan tersebut KPP-HAM menyimpulkan hal itu terjadi karena adanya adu-domba antara pihak berwenang militer dan sipil Indonesia, termasuk polisi, yang telah bekerja dengan milisi pro-Indonesia untuk menciptakan suasana yang mendukung kejahatan terhadap militan Timor Timur (Luís, 2013).

Pembentukan dasar hukum dari pengadilan Dili dalam memutuskan perkara ini yaitu, Reiger menyebutkan bahwa jika tragedi 10 aksi tindak pidana meliputi pembantaian Gereja Liquica, pembunuhan di rumah Manuel Carrascalao, pembunuhan Cailaco dan Kantor polisi Maliana, kasus Lospalos, kasus Lolotoe, pembantaian gereja Suai, serahan Uskup Belo dan Dioses Dili, serta pembantaian Pussabe Makaleb tersebut dilakukan setelah tanggal 25 Oktober 1999 atau pada tanggal penarikan Indonesia, kasus-kasus ini bisa dibawa ke pengadilan biasa di Timor (District Court) karena memang tindak pidana tersebut terjadi atas ulah TNI dan Polri dalam skema oknum tanpa adanya kewenangan prosedural instansi, namun sesuai dengan realita yang ada, fenomena 10 tindak pidana tersebut terjadi sebelum adanya penarikan militer sehingga hal ini menghasilkan Special Penal Law atau Panel.

Khusus yang berpendapat bahwa kejahatan semacam itu termasuk dalam tanggung jawab yurisdiksi Indonesia hanya jika dilakukan di dalam wilayah Timor-Leste. Skema kesalahan prosedural yurisdiksi Panel Khusus ini membuat masalah HAM tersebut tidak dapat diadili oleh pengadilan biasa, karena yurisdiksi mereka baru dianggap sebagai District Court Dili setelah dimulai pada tanggal 25 Oktober 1999, ketika UNTAET didirikan (Reiger & Wierda, 2006).  Selain itu, definisi kejahatan nasional tidak sesuai dengan standar internasional, karena ketentuan yang berasal dari KUHP Indonesia  yang membahas kekerasan dan keadilan pidana para oknum Militer menurut Pasal 26 ayat (1) KUHPM yakni dapat dijelaskan bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim Militer memandang anggota Militer tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dengan skema adanya culva atau kealpaan (Rizal, 2015), dan bukan merujuk pada adanya agregasi yang sifatnya konstitusional (Carolina, 2017), seperti pembantaian yang terjadi karena adanya komando menamakan instansi militer Indonesia.

Selain dari adanya pelanggaran HAM yang memang memiliki bukti-bukti otentik akan adanya pembantaian yang dilakukan oleh para TNI terhadap warga sipil, konsep penyalahgunaan kewenangan yurisdiksi dalam skema tindak hukum pidana ini sangat relevan dengan teori oleh Moeljatno, dimana pada teori tersebut mengungkapkan bahwa pada hukum pidana memuat 3 unsur utama yakni tentang penghakiman tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal dari penegakan hukum jika terjadi tindak pidana (Moeljatno, 2002). Sedangkan apabila ditelaah lebih mendalam, hukum tindakan pidana ditujukan pada tindakan yang melanggar norma dan tidak hanya dilakukan dengan sengaja, melainkan juga ketika dilakukan secara tidak sengaja dimana tindakan tersebut menghasilkan aspek-aspek negatif dari korban mulai dari luka-luka sekaligus kerugian psikis, hingga tidak berfungsinya organ tubuh atau kinerja tubuh seperti yang seharusnya, bahkan merujuk pada penghilangan nyawa. (Andi Sofyan, 2016).  Apabila diimplementasikan penyelidikan oleh UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) sekaligus pengadilan Dili telah merujuk pada aspek-aspek dalam hukum pidana karena adanya penghakiman tindak pidana yang merujuk pada keberadaan pelaku yang berfokus pada anggota TNI dan Polri Indonesia, serta adanya pertanggungjawaban pidana karena telah menghilangkan nyawa atau merugikan orang lain terkait kesalahan prosedural, dan proses verbal yang berkaitan dengan keberadaan instansi Komisi Investigasi Pelanggaran HAM di Indonesia Timor Timur (KPP-HAM) Indonesia dalam menyikapi kasus ini.

Di sisi lain, adanya kewenangan ekslusif yang berpusat pada para militer Indonesia termasuk TNI dan Polri dalam pelanggaran HAM kelas berat tersebut merujuk pada impunitas hukum yang mengakibatkan sulitnya pengadilan Dili untuk menetapkan Special Penal Law kepada para yurisdiksi yang mempelopori pelanggaran HAM tersebut. Penyebab dari impunitas TNI dan Polri yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran HAM tersebut merujuk pada adanya adanya birokrasi komando yurisdiksi yang mengakibatkan kedaruratan kedudukan para tokoh elit Timor Timur apabila kasus ini diteruskan dan dilanjutkan secara penuh (Robinson, 2003).

Dimana berbanding terbalik dengan kewenangan ekslusif yang diberikan oleh ICTJ dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, dimana kewenangan ekslusif tersebut membuat peradilan Dili berhak bersuara bersama bukti dan saksi yang mana menurut Robinson menegaskan bahwa tuntutan dari pengadilan Dili terhadap The International Center for Transitional Justice (ICTJ) yang dibantu oleh penyidik PBB  ditujukan untuk mekanisme didikan agar para TNI Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama di tempat atau di wilayah lain (Robinson, 2003).

Sedangkan kekalahan dari ekslusivitas Peradilan Dili dalam menetapkan hukum dibandingkan dengan impunitas Polri dan TNI Indonesia juga menurut penulis dikarenakan adanya faktor sosial dan ekonomi, hal tersebut didukung oleh keberadaan Timor Timur yang memiliki kepentingannya sendiri dengan adanya ketergantungan membutuhkan bantuan Indonesia, misalnya, bergabung dengan ASEAN dan organisasi-organisasi lainnya. Pemerintah Timor Timur dan pemimpin pasca-Suharto di Indonesia telah berjuang keras untuk mendemokratisasikan kepulauan Indonesia yang luas dan telah meminta para pemimpin Timor untuk memahami dan membantu proses demokratisasi, yang juga sangat penting bagi stabilitas wilayah dan ketahanan politik Timor Timur.

Sedangkan secara ekonomi, sekitar 80% barang impor di Timor-Leste berasal dari Indonesia yang harganya lebih murah daripada Australia, atau negara tetangga industri dekat lainnya (Detik Finance, 2014), terlebih menurut geografis, Timor-Leste berbagi pulau dengan Timor Barat Indonesia, dan satu kabupaten Timor Timur, sehingga ketika kewenangan yurisdiksi Indonesia masih menjadi bulanan-bulanan tragedi 1999 dalam skema tindak pidana internasional bersama PBB dan ICTJ, maka dapat mengakibatkan kerugian hubungan sehingga menempatkan Timor Timur dalam situasi yang sulit.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, bahwa memang perlindungan terhadap kedaulatan negara juga merupakan aspek terpenting dalam hubungan internasional. Maka dari itu Negara disarankan untuk menyelesaikan masalah domestik dan internasional secara damai dan melengkapi undang-undang nasional yang mengatur dengan peraturan kejahatan yang paling serius, salah satunya kejahatan kemanusiaan seperti di Timor Timur (Situngkir, 2018). Namun memang penegakan Pada Pengadilan ad hoc untuk Timor Timur jelas sekali belum memenuhi standar internasional sebagai mekanisme nasional yang efektif (Susilowati & Hastuti, 2011). Hal ini terjadi akibat karna adanya ketimpangan kewenangan ekslusif dari kedua belah pihak, di satu sisi, adanya Timor Timur yang masih bergantung baik secara politik dan ekonomi bersama negara Indonesia mengakibatkan gugatan tindak pidana ini menemui jalan buntu.

 

Kesimpulan

Penegakan hukum HAM dalam skema tindak pidana internasional oleh peradilan dili bersama The International Center for Transitional Justice (ICTJ) dalam menangani kasus agresi militer di tahun 1999 yang menempatkan polemik yurisdiksi dalam skema Special Penal Law atas 10 kasus meliputi pembantaian Gereja Liquica, pembunuhan di rumah Manuel Carrascalao, pembunuhan Cailaco dan Kantor polisi Maliana, kasus Lospalos, kasus Lolotoe, pembantaian gereja Suai, serahan Uskup Belo dan Dioses Dili, serta pembantaian Pussabe Makaleb, dinilai sangat sulit ditegakkan karna adanya ketimpangan kewenangan ekslusif dari kedua belah pihak, di satu sisi, adanya Timor Timur yang masih bergantung baik secara politik dan ekonomi bersama negara Indonesia mengakibatkan gugatan tindak pidana ini menemui jalan buntu.

 

Bibliografi

 

Andi Sofyan, N. A. (2016). Hukum Pidana (Kadarudin (ed.); 1st ed.). Pustaka Pena Pers. https://core.ac.uk/download/pdf/83871315.pdf

Carolina, F. (2017). Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil. ., 1–7.Google Scholar

Detik Finance. (2014). 80% Kebutuhan Pokok di Timor Leste Diimpor dari Indonesia. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2592259/80-kebutuhan-pokok-di-timor-leste-diimpor-dari-indonesia

Elsam, P. (2014). Stephen Joseph: theatre pioneer and provocateur. Bloomsbury Publishing. Google Scholar

Firmandiaz, V., & Husodo, J. A. (n.d.). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur). Res Publica, 4(1), 92–105. Google Scholar

Luís, C. (2013). Do Democratisation and Global Justice go hand in hand? The case of Timor-Leste. Politikon: The IAPSS Journal of Political Science, 20, 47–59. Google Scholar

Mainur, R. A. (2016). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Google Scholar

Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta. Google Scholar

Nelson Belo. (2001). Penuntutan Kejahatan Berat di Timor Lorosa’e. Siaran Press JSMP: Kejahatan Berat. Retrivied. Judicial System Monitoring Programme (JSM). https://www.laohamutuk.org/Justice/justbahasa.pdf

Reiger, C., & Wierda, M. (2006). The serious crimes process in Timor-Leste: In retrospect. International Center for Transitional Justice New York. Google Scholar

Rizal, Z. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Google Scholar

Robinson, G. (2003). Timor-Timur 1999: Kejahatan Terhadap Umat Manusia. Elsam, Jakarta. Google Scholar

Sedarmayanti, S. H., & Hidayat, S. (2002). Metodelogi Penelitian. Mandar Maju, 1, 1–271. Google Scholar

Situngkir, D. A. (2018). Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2). Google Scholar

Soekanto, S. (n.d.). Dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Keenam. Jakarta: Radagrafindo Persada. Google Scholar

Sunggono, B. (2006). Metodologi penelitian hukum. Google Scholar

Susilowati, W. M. H., & Hastuti, N. T. (2011). Kedudukan Hirarki Prosedur Tetap Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Kerusuhan Massa Dan Hubungannya Dengan Ham. Perspektif, 16(1), 1–11. Google Scholar


Copyright holder :

Abraham Ethan Martupa Sahat Marune (2021).

 

 

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

 

This article is licensed under: