THE PERFORMANCE OF HIGH RESOLUTION NEUTRON POWDER DIFFRACTOMETE

Pendahuluan

Konsep Omnibus Law yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (overlapping) suatu norma/peraturan perundang-undangan. Bila hendak dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif.(Corputty, 2020).

Hal ini pada akhirnya menghabiskan energi, waktu, biaya dan tujuan yang hendak dicapai tidak tepat sasaran. Ditambah lagi turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja legislatif. Untuk itu diperlukan terobosan hukum dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan regulasi.

Untuk mencapainya maka perlu dilandasi regulasi yang kuat. Salah satu negara yang mengadopsi Omnibus Law adalah Serbia. Omnibus Law adalah hukum yang diadopsi pada Tahun 2002 yang mengatur status otonom Provinsi Vojvodina yang termasuk di dalam Serbia. Hukum tersebut mencakup yuridiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.(Corputty, 2020)

Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019 (Prabowo et al., 2020). Omnibus law menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya omnibus law tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Omnibus law telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari omnibus law untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang- undang baru. Undang-undang baru tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dan sifatnya bisa lintas sektor.

Definisi daripada Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner disebutkan omnibus : relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing or having varius purposes dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.

Sesuai dengan arahan presiden RI Joko Widodo bahwa akan ada 3 (tiga) undang-undang yang dibuat sebagai bentuk omnibus law yaitu undang-undang perpajakan, undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan UMKM. Ketiga undang-undang tersebut nantinya akan menggantikan peraturan-peraturan terkait yang amat beragam dan lintas sektoral.

Latar belakang munculnya ide omnibus law adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran omnibus law tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, (2) membuka lapangan kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara.(Prabowo et al., 2020)

Akhir-akhir ini publik diramaikan dengan rencana investasi dari salah satu perusahaan raksasa amerika yaitu perusahaan Tesla .Inc. Tesla, Inc. Adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel dan lan wright serta berbasis di paloalto california. Perusahaan ini memiliki spesialisasi di mobil listrik, komponen mesin, dan juga memproduksi perangkat pengisi ulang baterai.

Pemerintah sangat serius sekali dalam menangani terkait rencana investasi perusahaan Tesla, Inc di indonesia, dikarenakan Tesla, Inc identik dengan perusahaan besar yang membawa nilai-nilai positif bagi lingkungan hidup serta memiliki teknologi tinggi yang sangat di perlukan untuk kemajuan negara Indonesia, yang nantinya jika Indonesia berhasil merayu tesla untuk berinvestasi di Indonesia maka diharapkan akan banyak perusahaan raksasa dunia yang turut berinvestasi di Indonesia. Terkait rencana investasi Tesla di indonesia berjalan tarik ulur dengan negosia-negosiasi yang dilakukan antara pihak Tesla dengan pemerintah Indonesia.

Lalu apakah tawaran kemudahan berinvestasi yang di berikan pemerintah Indonesia melalui UU omnibuslaw membuat tesla tertarik untuk berinvestasi di indonesia, itu akan menjadi pertanyaan besar, karena tesla merupakan perusahaan yang sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan terkait keberlangsungan lingkungan hidup, dan sosial, serta keberlanjutan pembangunan. Apabila kita melihat subtansi dari kandungan UU omnibuslaw banyak sekali undang-undang yang abai akan keberlangsungan lingkungan hidup sehingga akan berbenturan dengan fisi bisnis tesla pada khususnya serta iklim bisnis dunia kedepan pada umumnya yang arahnya akan menuju pada keberlangsungan lingkungan hidup dan sosial, serta keberlanjutan pembangunan.

Apabila kita sambungkan dari hak setiap warga negara maka Omnibus Law memiliki konsekuensi yang cukup besar, dalam konstruksi HAM, tanggung jawab negara lebih spesifik dalam bentuk penghormatan (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil). Konsepsi ini tidak saja didasarkan pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) yang telah diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005, juga termaktub dalam Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi juga sesuai dengan teori mengenai negara berbasis hak (Suntoro & Komnas, 2021).

Jacob Kirekemann dan Thomas Martin dalam Applying a Rights–Based Approach: An Insipirational Guide for Civil Society menyatakan bahwa “A fundamental thesis for the human rights framework is the idea that the legitimacy of the state is based on its respect, protection and fulfilment of the rights of each and every individual”, menekankan bahwa dalam negara berbasis hak maka hak dimaknai sebagai elemen paling penting yang dipertahankan yang memiliki makna untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui pembentukan regulasi oleh legislator dan pemerintah. Maka dari itu ketika Omnibus Law banyak menyentuh dan bersinggungan dengan hak-hak masyarakat umum terutama terkait isu lingkungan akan menjadikan negara kita negara yang dikenal tidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan negara yang tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) enggan untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga akan berakibat pada tipikal investor yang datang adalah investor yang berkecenderungan tidak memiliki perhatian pada lingkungan hidup (Kirkemann Boesen & Martin, 2007).

Akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah indonesia untuk membuktikan itu semua dengan cara mengikuti arah apa yang dinginkan oleh iklim bisnis dunia kedepan, di tambah lagi ternyata Tesla.Inc tidak jadi berinvestasi di Indonesia (Suparjo Ramalan, 2021). dikarenakan ada beberapa persyaratan yang tidak memenuhi keinginan tesla salah satunya adalah isu terkait keberlangsungan lingkuan hidup yang kurang diperhatikan, serta kemudahan dalam urusan pajak karena ternyata terkait masalah pajak bukan hanya masalah murah biaya nya saja akan tetapi berhubungan erat dengan kemudahan dalam melakukan pembayaran nya, serta belum siapnya tenaga kerja indonesia di dalam industri mobil listrik, serta industri-industri lain yang dibidangi oleh tesla.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis pembahasan terkait Efektivitas Omnibus Law dalam Pembangunan Investasi (Studi kasus perusahaan Tesla.Inc). Terlepas dari itu perlu diketahui bahwa penelitian penulis ini memiliki nilai kebaruan yang terletak pada tolak ukur standar kapasitas negara di dalam membuat peraturan untuk mengundang investasi ke negara Indonesia supaya pembangunan tidak hanya sekedar membangun akan tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, maka dari itu penulis menjadikan perusahaan Tesla.Inc sebagai contoh dan studi kasus karena perusahaan ini yang sempat menghebohkan publik dan sangat di harapkan pemerintah agar perusahaan itu berinvestasi di indonesia dan yang paling penting perusahaan tesla memiliki fokus untuk menciptakan keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat dan bebas polusi sehingga cocok untuk di ekstrak dan di bandingkan dengan UU Omnibus Law yang terkenal cenderung mendukung perusakan lingkungan.

Yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian atau bisa dikatakan noveltynya adalah bahwasanya penelitian ini menyandingkan penerapan UU Omnibus Law dengan kecenderungan arah bisnis global yang menuju kepada pelestarian lingkungan dan lebih spesifik lagi adalah studi kasus yang di tujukan pada perusahan Tesla.Inc yang benar-benar mencanangkan terciptanya kelestarian lingkungan hidup di dalam setiap bisnis yang di gelutinya. Sehingga membuatnya berbeda dengan penelitian lain yang hanya mengkaitkan UU Omnibus Law dengan isu amdal, atau benturan dengan masyarakat atau pembangunan investasi nasioanal dan tidak mengkaitkan nya dengan isu global.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (statuta approuch) dan pendekatan konseptual (conseptual approuch). Dworkin menyebutkan penelitian ini dengan istilah penelitian doctrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku. Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama.

2. Metode Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data (bahan hukum) yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi pustakan dengan melakukan studi dokumen pada perpustakaan pribadi dan juga perpustakaan kampus dan jurnal serta media umum yang ada di internet.

3. Teknik Analisa Data

Data atau bahan hukum yang dikumpulkan akan diklasifikasi dan dikategorisasi ke dalam bagiannya masing-masing. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif yang didasarkan pada logika berfikir deduktif. Logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berfikir dengan tepat (Asmus, 1947). Lebih lanjut mengelompokan, mengukur, dan menguji data tersebut dengan konsep landasan teori, asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga didapatkan gambaran dan jawaban terhadap rumusan permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep filosofis omnibuslaw

mnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik (Putra, 2020). Omnibus law adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha (Putra, 2020). diterbitkannya satu Undang-Undang untuk memperbaiki sekian banyak Undang-Undang diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya Undang-Undang tidak bisa dilakukan percepatan-percepatan karena banyaknya Undang-Undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan. konsep Omnibus Law ini merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk memangkas beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan negara yang juga sekaligus untuk menyinkronkan beberapa aspek menjadi produk hukum yang besar (Putra, 2020).

Penulis mengapresiasi terkait inisiasi pemerintah yang ingin menyederhanakan peraturan yang telah ada yang sebenarnya kita ketahui bahwa banyak sekali aturan di Indonesia yang saling tumpang tindih dan sangat tidak bersahabat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, sungguh hal ini merupakan tujuan yang mulia karena akan memecahkan persoalan yang selama ini di rasakan oleh para pengusaha yang merasa sangat tidak di dukung oleh regulasi yang ada akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika UU ini banyak berbenturan dengan hak orang banyak, yang terjadi bukanlah dukungan akan tetapi banyaknya penolakan dan resistensi dari masyarakat luas dikarenakan mereka merasa di rampas hak mereka baik itu dalam lingkungan hidup maupun perlindungan dalam bekerja.

Reaksi terhadap UU Cipta Kerja (UU CK) yang diinisiasi oleh Pemerintah sebagai legacy konsep Omnibus Law seakan tidak pernah berhenti, bahkan mengundang perdebatan akibat kontroversi sebagai implikasinya. Omnibus Law Cipta Kerja diyakini Pemerintah sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit menahun bangsa ini untuk membuka kran investasi yang seluas-luasnya, sehingga dengan begitu akan tercipta lapangan pekerjaan yang banyak. Filosofi UU CK adalah pembukaan lapangan kerja dengan cara memsimplifikasi sekat-sekat birokrasi yang menghambat dunia investasi.

Arah politik hukum UU Cipta Kerja, yaitu pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep omnibus law untuk simplifikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cipta kerja. Omnibus law ini merupakan terobosan hukum yang dapat menjadi penggerak (trigger) bagi penguatan kapasitas Indonesia sebagai negara hukum dan fungsi legislasi DPR (Busroh, 2017). Politik hukum ini mencakup serangkaian tahapan pembentukan UU Cipta Kerja mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Keseluruhan tahapan tersebut akan memengaruhi karakter UU Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum.

UU CK menjadi jagoan dari Pemerintah, tercatat ada 79 Undang-Undang terdampak yang dikumpulkan menjadi satu undang-undang sehingga UU CK sering disebut sebagai UU Sapu Jagat karena begitu luas aturannya dalam UU CK yang lintas sektor dan interdispliner. UU ini sifatnya merevisi (mengoreksi) pasal-pasal yang tidak sesuai dengan filosofi kemudahan berinvestasi dari Undang-Undang yang berserakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Maka, pasal-pasal yang cenderung menghambat investasi akan dihilangkan.

konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum, ketika pemerintah memaksakan UU Omnibus Law ini akan mengkualifir dan melabrak Teori Pembentukan peraturan Perundang-undangan Kita yang sudah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, hal demikian pasti akan menimbulkan permasalahan norma baru lagi padahal tujuan dari omnibus Law ini sebagai Upaya Penyegaran atau harmonisasi peraturan perundang-undangan (Matompo, 2020). Maka dari itu Omnibus Law sebagai UU memiliki potensi untuk berbenturan dengan aturan-aturan yang sebenarnya telah menjadi konstitusi, sehingga Omnibus Law ini harus memiliki kapasitas yang baik di dalam menyerap informasi dan aspirasi masyarakat luas sehingga goal sebagaimana yang di inginkan tidak mengorbankan kepentingan banyak pihak yang sebenarnya sudah di lindungi oleh konstitusi.

Ada dua catatan apabila konsep Omnibus Law ini menjadi pilihan sebuah politik hukum bangsa Indonesia dalam upaya memberikan dasar hukum penciptaan lapangan pekerjaan melalui UU CK ini. Pertama, Ruh atau Jiwa sebuah Undang-Undang terletak dalam landasan filosofis yang termuat dalam konsiderans. Ruh Undang-Undang tersebut kemudian harus menjiwai dan mewarnai setiap pasal demi pasal. Landasan filosofis ini adalah asas materil yang harus ada dan menjadi syarat (conditio sine quo non) dalam setiap pembentukan undang-undang.

Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis (Rahardjo, 2003). Oleh karena itu, setiap undang-undang harus memiliki landasan filosofis sebagai asas materil yang jelas sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Apabila landasan filosofis UU cipta kerja ini adalah hanya sekedar menciptakan dan memudahkan investasi maka akan terjadi ketimpangan di dalam tubuh masyarakat Indonesia karena segala sesuatu yang dianggap menghalangi iklim investasi akan di hilangkan ini merupakan cara berfikir yang salah karena kita ketahui bahwasanya sebelum adanya UU Cipta kerja ini sudah banyak nya kerusakan alam yang terjadi. Terutama, terkait UU minerba yang kita lihat bahwasanya izin akan diperpanjang sampai 90 tahun tanpa disertai adanya suatu peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menciptakan iklim mewajibkan timbal balik oleh perusahaan kepada masyarakat, yang seharusnya masyarakat tidak hanya mendapatkan CSR karena apabila hanya CSR yang di dapatkan bisa di ibaratkan masyarakat hanya sebagai pengemis dan mendapatkan sisa dari keuntungan suatu perusahaan. Terutama yang harus di perhatikan adalah terkait pendidikan yang akan menjadikan masyarakat semakin cerdas dan maju di dalam berfikir, dengan harapan apabila ketika minerba yang tidak bisa di perbaharui ini habis karena di tambang akan tergantikan oleh masyarakat yang memiliki otak semakin cerdas dan kreatif yang mampu menghadapi persaingan dunia di masa yang akan datang karena apabila tidak dilakukan sebagaimana demikian maka yang akan terjadi indonesia akan menjadi negara gagal ketika mineral yang dimilikinya telah habis karena tidak memiliki sumber daya manusia yang baik dan unggul, sebagai contoh apabila kita pergi ke wilayah kalimantan yang memiliki banyak sekali tambang batu bara, banyak sekali tanah tanah yang memiliki tekstur seperti lubang besar yang merupakan bekas penambangan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang ada dikalimantan, lalu berapa persenkah dari hasil pertambangan itu yang diberikan untuk pertumbuhan otak anak-anak dan masyarakat kalimantan, Sungguh ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan dan perlu di beri perhatian lebih agar bumi kita tidak rusak dan terciptanya generasi yang tangguh dan cemerlang.

Omnibus Law di pilih pemerintah sebagai metode yang tepat dalam menyusun payung hukum proses bisnis perizinan di Indonesia karena melalui metode Omnibus Law dapat membuat suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substantif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu aturan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan (Wardhani, 2020).

Dalam konstruksi HAM, tanggung jawab negara lebih spesifik dalam bentuk penghormatan (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil). Konsepsi ini tidak saja didasarkan pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) yang telah diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005, juga termaktub dalam Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi juga sesuai dengan teori mengenai negara berbasis hak (Suntoro & Komnas, 2021). Apabila kita lihat dan perhatikan bahwasanya terdapat aturan yang terkandung di dalam UU cipta kerja yang melanggar aturan terkait pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting di dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara serta terciptanya suatu barang produksi baik itu barang jasa maupun barang non jasa, maka perhatian terhadap tenaga kerja merupakan suatu keharusan terutama terkait dukungan berupa regulasi yang membela hak-hak tenaga kerja Indonesia.

Tentu semua hal di dunia ini, ada saja plus-minusnya. Ada manfaat dan ada pula mudaratnya, termasuk omnibus bills atau omnibus law atau juga yang sering kita sebut undang-undang Cipta Kerja. Uji coba penerapan ide omnibus law ini di Indonesia juga dimulai dengan gegap gempita, dengan segala semangat antusiasme yang tinggi, yang seolah-olah hendak dimulai dengan rancangan undang-undang yang sangat mungkin, yaitu RUU Cipta Kerja. Cukup hanya cakupan isinya dibuat dengan semangat agar memuat materi yang setebal-tebalnya dan memperbaiki sebanyak-banyaknya undang-undang yang terkait, tetapi isinya juga mencakup hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, terutama kaum pekerja, yang secara langsung berhadapan dengan kemudahan-kemudahan yang hendak diberikan bagi kepentingan para pengusaha dalam lalu lintas hukum. Bahkan, kuantitas isi serta kompleksitas kepentingan yang saling bertentangan yang mengundang perdebatan subtantif itu, dikehendaki agar dirumuskan, dibahas, dan disahkan secepat-cepatnya, untuk mengejar tuntutan percepatan kemajuan ekonomi. Ide omnibus yang dikembangkan seperti ini pasti mengandung reaksi pro-kontra yang luas di tengah masyarakat (Asshiddiqie, 2020).

Hal yang serupa juga pernah terjadi di semua negara yang menerapkan metode omnibus ini dalam praktik. Misalnya, pernah terjadi di Kanada pada tahun 2005, Bill C-38 tentang Budget, sebagai contoh, dapat disebut sebagai RUU tipe omnibus paling tebal di Kanada. Dalam sistem parlementer Kanada, RUU dapat dilihat sebagai senjata yang dipakai oleh pemerintah minoritas untuk memastikan pemerintah dapat ‘survive’, karena mereka dapat dijatuhkan sewaktu-waktu melalui mosi tidak percaya oleh koalisi oposisi hanya atas dasar satu isu yang dinilai berdasar. Banyak orang yang tergerak untuk mengkritik, menentang, dan mengancam RUU ini, bahkan dari kalangan yang semula tidak disangka-sangka. Sebabnya, karena selama bertahun-tahun ini yang terjadi adalah berkebalikan dengan yang terdapat dalam RUU Omnibus 2005 tersebut.

Dari sudut pandang kelompok oposisi, RUU Omnibus itu menarik hanya pada penutupannya, alokasi waktu, senjata yang diberikan, dan sebagainya. RUU ini menyulitkan kelompok oposisi dan membebani mereka dalam menolak beberapa hal-hal yang disembunyikan dalam paket yang kurang menarik. Namun, masalah kuncinya adalah di atas persoalan bahwa RUU Omnibus itu menguntungkan bagi kubu pemerintah atau kubu oposisi adalah sejauhmana kepentingan rakyat terwakili dalam RUU Omnibus itu atau tidak. Dalam masyarakat yang tingkat partisipasi subtantifnya sangat tinggi, seperti Kanada, perhatian masyarakat tidak mungkin dipaksa untuk pada satu waktu yang sama memperhatikan semua isu yang didiskusikan di satu komite yang sama. Padahal, masalah yang perlu diperdebatkan untuk kepentingan umum banyak sekali. Karena itu, sering dikemukakan pula bahwa RUU Omnibus cenderung disukai oleh semua pemerintah, tetapi tidak oleh kelompok oposisi.

Antara tahun 1994-2005, misalnya, tercatat ketebalan UU Anggaran di Kanada mencapai 73,6 halaman. Tetapi mulai sejak tahun 2006, jumlah halamannya meninggkat menjadi empat kali lipat. Meskipun berubah-ubah dari tahun ke tahun rata-rata ketebalan rencana anggaran belanja pemerintah tiap tahun berkisar 550an halaman, dan ini sama dengan peningkatan tujuh kali lebih tebal dari kebiasaan awalnya sebelum UU tentang Anggaran ini disatukan dengan metode Omnibus bill (Massicotte, 2013). Pendek kata: (a) dari segi materi yang dibahas berkembang menjadi semakin tebal dan mengakibatkan pembahasan tidak mendalam; (b) sedangkan waktunya sangat terbatas dan dibatasi menurut tahap-tahap yang sudah ditentukan; dan (c) keterlibatan masyarakat menjadi sangat terhambat, baik dari segi formal maupun dari segi keterlibatan dalam subtansi. Karena itu, banyak yang menilai bahwa omnibus bill merusak proses legislasi yang demokratif di forum parlemen, seperti dikatakan oleh C.E.S. Frank dalam “Omnibus bills subvert our legislative process” (Franks, 2010).

Apalagi jika omnibus law yang dirancang memuat (a) ketentuan yang berhubungan dengan pengaturan mengenai hak-hak dan kebebasan warga negara disertai dengan pengenaan beban-beban kewajiban yang memberatkan mereka; (b) dalam jumlah pasal yang banyak sekali, menyangkut pasal-pasal yang berasal dari beberapa undang-undang yang sekaligus ikut diubah oleh UU Omnibus Law yang menjadi sangat tebal muatan materinya; dan (c) harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat atau malah ditargetkan dalam 100 hari, maka dapat dikatakan bahwa hal itu sangat tidak mungkin dipaksakan untuk menjadi Undang-Undang. Jika hal itu dipaksakan dengan memanfaatkan prosedur formal yang ada, misalnya, karena pemerintah baru terbentuk dengan dukungan mayoritas koalisi partai politik di parlemen yang masih dalam suasana euforia kesuksesan, sehingga dengan mudah dapat mengabaikan suara kritis dari masyarakat, maka undang-undang omnibus seperti itu pasti akan menyebabkan kemunduran kualitas demokrasi. Hal yang dipenuhi cukup prosedur formalistik, sedangkan kualitas partisipasi masyarakat, keterlibatan aktif warga dalam memperdebatkan subtansi kebijakan sama sekali tidak mendapatkan saluran yang memadai, maka substansi kedaulatan yang tetap berada di tangan rakyat setelah pemilihan umum sebagaimana yang ditentukan oleh UU menjadi terabaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan praktik UU Omnibus, memang banyak mengandung kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip due process of lawmaking. ampak negatif dari praktik omnibus bills ini adalah (i) proses pembahasan pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat keterpercayaan; (ii) kualitas partisipasi publik menurun; (iii) kualitas perdebatan subtantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun, (iv) perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik (public discourses) menjadi tidak focus dan tidak terarah. Padahal peranan media bebas dan forum-forum politik dan akademis sangat penting sebagai medium sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat luas. Semua ini merupakan faktor-faktor yang menentukan proses demokrasi berkembang dari sekedar demokrasi formalistik dan procedural menjadi demokrasi subtantif yang lebih berkualitas dan berintegritas (Asshiddiqie, 2020).

Pada UU CK filosofinya adalah membuka dan mempermudah investasi sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan filosofinya adalah perlindungan tenaga kerja. Jika Pasal-Pasal UU Ketenagakerjaan yang direvisi kemudian masuk dalam UU CK maka akan terjadi konflik filosofis yaitu antara filosofi kemudahan investasi vis a vis dengan filosofi perlindungan pekerja sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Untuk menghindari ketidakpastian hukum, maka UU Cipta Kerja harus mengandung 3 bentuk perlindungan hukum kepada para pekerja, yaitu: Perlindungan Ekonomis, Perlindungan Teknis dan Perlindungan Sosial (Imam, 2003).

Kedua, kesiapan bangsa Indonesia untuk menerapkan konsep Omnibus Law. Konsep Omnibus Law ini bukanlah barang baru. Jauh sebelumnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, bahkan Vietnam sudah pernah melakukannya terlebih dahulu. Penerapan Omnibus Law atau Omnibus Bill membutuhkan tenaga SDM yang besar, banyak dan profesional, koordinasi antara lembaga negara harus terjalin baik, keterlibatan pakar dari berbagai disiplin ilmu dan terlibatnya stakeholder merupakan conditio sine qua non.

Apabila kita belajar dari negara yang tidak jauh dari negara kita yaitu Vietnam. Vietnam mulai mengadopsi Omnibus Law pada tahun 2006 (Institute of Law Science World Bank, 2006). Ketika itu mereka meminta Assement Report kepada World Bank guna mengevaluasi apakah sistem hukum mereka mampu beradaptasi dengan konsep Omibus Law yang notabene berasal dari tradisi Common Law System yang pasti berbeda karena sistem hukum dan tradisi pemerintahannya. Assesment Report formatnya tidak terlalu njelimet karena hanya berisi dari 3 hal penting yaitu inroduction, Findings and Recommendations.

Sedangkan untuk indonesia, sampai saat ini belum ditemukan Assement Report untuk mengukur apakah negara kita mampu merealisasikan konsep omnibus law ini sehingga apa yang kita lihat sampai saat ini masih menuai kontroversi.

2. Problematika omnibuslaw terhadap posisi tawar investasi di indonesia

Sebagaimana telah kita ketahui, system peraturan perundang-undangan negara hukum kita dewasa ini memerlukan penataan ulang secara mendasar dan besar-besaran. Jika tidak dilakukan perbaikan maka agenda pembangunan hukum menjadi tidak produktif, yang pada gilirannya berakibat pada tidak efektifnya penerapan dan penegakannya dalam praktik untuk maksud mewujudkan keadilan bagi semua warga (justice for all). Untuk mengatasi kecenderungan kurang produktifnya agenda legislasi nasional, diperlukan beberapa perubahan dalam kebijakan dan agenda legislasi nasional.

Sebagaimana sering dibahas dalam berbagai kesempatan, kuantitas dan kualitas produk peraturan perundang-undangan di Indonesia dewasa ini sudah sangat kompleks, mengalami obesitas dan terjebak dalam kondisi yang biasa dinamakan super regulasi atau hiper regulasi. Bahkan, dengan mengutip pendapat (Pound, 1937) Indonesia selalu disebut cenderung semakin berkembang menjadi “hyper-regulated society”(Asshiddiqie, 2006)

Maka dari itu diperlukan suatu hal untuk memperbaharui regulasi di indonesia demi pembangunan hukum yang berkeberlanjutan untuk menopang pembangunan Indonesia.

Omnibus Law cipta kerja dinilai sebagai solusi untuk menyederhanakan peraturan yang di nilai sangat banyak dan kompleks sehingga dengan itu diharapkan akan menjadi katalis yang akan memacu investasi hingga membuka lapangan kerja. Namun demikian, pemerintah dianggap salah kaprah bahwa Omnibus Law merupakan kunci untuk mengatasi berbagai masalah Investasi. Pasalnya, selama ini investasi Indonesia baik-baik saja, tidak bermasalah, bahkan mencatatkan pertumbuhan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics (Indef) Faisal Basri. Hal ini bisa dibuktikan dari porsi investasi terhadap PDB yang terus meningkat. Bahkan, porsi investasi terhadap PDB mencapai rekor tertinggi justru tercapai pada masa pemerintah Presiden Jokowi. Mengapa Presiden Jokowi menafikan Keberhasilan yang cukup fenomenal itu? Jadi, Nyata sekali Presiden keliru mengatakan Investasi terhambat dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tidak nendang, menurutnya, alasan yang keliru inilah yang membuat presiden mencari jalan pintas atau terobosan dengan mengajukan jurus sapu jagad Omnibus Law Cipta kerja. Kalau landasannya keliru, maka Omnibus Law tidak memiliki landasan yang kuat. Kekeliruan yang terus dibiarkan akan banyak melahirkan kekeliruan baru.

Perdebatan mengenai pentingnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat dengan hak asasi manusia selalu dinamis, terutama pasca generasi ketiga menyangkut solidarity rights berkenaan dengan aspek pembangunan. Alan Boyle dalam Human Rights and the Environment: Where Next? (Alan, 2017) menjelaskan relasi hak atas lingkungan hidup yang sehat dengan hak asasi manusia karena bersinggungan dengan hak untuk hidup, hak atas Kesehatan hak atas property dan hak atas kehidupan personal. Lebih jauh Alan mendiskripsikan relasi tersebut didasarkan pada 3 (tiga) faktor yakni (a) sebagai tindak lanjut negara-negara terhadap Rio Declaration on Environment and Development 1992; (b) perlunya pembentukan mekanisme pengaturan guna mempercepat kerangka perlindungan lingkungan hidup yang layak; dan (c) faktor kesulitan dalam penanganan isu lingkungan hidup yang bersifat lintas teritori yang berpengaruh pada pemanasan global.

Eratnya hubungan antara hak asasi manusia dengan hak atas lingkungan hidup ini menjadi sebuah keniscayaan, bahkan menjadi Prinsip 1 Framework Principles On Human Rights and the Environment yang secara khusus disusun oleh John H Knox, UN Special Rapporteur yang menyatakan bahwa “Human beings are part of nature, and our human rights are intertwined with the environment in which we live. Environmental harm interferes with the enjoyment of human rights, and the exercise of human rights helps to protect the environment and to promote sustainable development” (Knox, 2018) Berpijak pada dua kerangka pemikiran tersebut dan didasarkan pada instrumen hukum dalam domestik terutama UU 1945 Pasal 28 H Ayat (1) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM melalui Pasal 9 Ayat (3) yang secara khusus memberikan jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, maka secara regulatif memberikan tanggung jawab kepada negara, baik melalui kerangka legislatif dalam pembentukan perundang-undangan (termasuk konteks ini omnibus law Cipta Kerja) maupun mekanisme judisial melalui peradilan.

Niatan baik pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat Indonesia melalui Omnibus Law ini ternyata mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak baik itu dari pengusaha maupun para pekerja/buruh, sebagai pemerintah seharusnya pemerintah menjadi penengah antara keduanya untuk mempertemukan masing-masing kepentingan supaya bisa berjalan bersamaan, bukan membela salah satu pihak hanya dikarenakan kepemilikan modal dan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara mengorbankan hak-hak dari warga negara.

Selain itu UU Omnibus Law ini di tengarai tidak berpihak terhadap keberlangsungan lingkungan hidup sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan hidup membatalkan niatnya untuk berinvestasi Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan Tesla, Inc yang menjadi perbincangan ramai di kalangan masyarakat yang di harapkan Tesla yang merupakan salah satu perusahaan raksasa itu jadi untuk berinvestasi di indonesia.

Maka oleh sebab itu progressive realization untuk menjamin hak atas lingkungan hidup dalam rumusan norma omnibus law Cipta Kerja masih menjadi tantangan yang besar, terutama karena adanya penghapusan dan pengubahan berbagai rumusan pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa hal mendasar perubahan tersebut khususnya berkaitan penghapusan izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan, pengurangan kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL), pelimpahan kewenangan pengujian dan penilaian kelayakan lingkungan kepada pihak swasta, pembatasan akses dan partisipasi. publik dalam proses penyusunan AMDAL, serta penghilangan mengenai Komisi Penilai AMDAL, karena aturan yang tidak berpihak pada lingkungan hidup akhirnya perusahaan Tesla memilih untuk membatalkan investasinya di Indonesia, karena kita ketahui bahwasanya bumi dalam keadaan kondisi yang memprihatinkan karena sudah dipenuhi oleh polusi yang berbahaya untuk lingkungan hidup maka bukan merupakan suatu hal yang kebetulan ketika sekarang banyak perusahaan dan venture capital yang hanya mau berinvestasi di tempat yang mendukung keberlangsungan lingkungan hidup demi terciptanya bumi yang sehat, aman, dan nyaman yang terhindar dari segala kotoran dan polusi jahat.

Ini merupakan tantangan yang harus di selesaikan pemerintah Indonesia demi terciptanya lapangan kerja yang ramah lingkungan, mengedepankan pembangunan yang berkeberlanjutan serta memperhatikan kehidupan sosial masyarakat, karena di satu sisi pemerintah melonggarkan terkait berbagai macam aturan investasi selonggar-longgar nya bahkan sampai mengabaikan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan akan tetapi di lain sisi ternyata arah bisnis global akan mengedepankan aspek ESG yaitu Environment, Sosial, Governance maka dari itu terkait UU Omnibus law yang sudah di sahkan yang sebenarnya kontrofersial itu, perlu dilakukan penyesuaian melalui Perpu agar iklim investasi indonesia bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar global. Kita bisa mengambil pelajaran dari runtutan perencanaan, penyususnan, pengesahaan, dan perundangan UU Omnibus Law yang terlalu terburu-buru ini mengakibatkan banyak hal yang diabaikan dan terancamnya hak warga negara dan lingkungan ini ternyata tidak efektif bahkan tujuan nya pun cenderung memiliki kemungkinan tidak akan tercapai karena bertentangan dengan fisi bisnis secara global kedepannya.

Pakar Hukum tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan merugikan masyarakat secara umum. Bivitri Juga mengkritisi pemerintah yang beranggapan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai kendaraan pemerintah untuk keluar dari dampak ekonomi akibat pandemi. Dia menilai kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tidak serta merta akan menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia (Faqir, Anisyah Al, 2020)

Secara khusus Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) ((ICEL), 2020) juga memberikan catatan khusus terkait aspek sumber daya dan lingkungan hidup. Salah satu perubahan mendasar dalam omnibus law adalah politik hukum sentralisasi kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ditarik dan didominiasi pemerintah pusat. Selain itu juga menyoroti kegiatan usaha dengan risiko tinggi yang dinilai perumusannya masih abstrak yang berpengaruh terhadap kriteria dan tahap implementasinya, lebih akuntabel dan terukur dalam regulasi lama melalui mekanisme AMDAL, serta peralihan metode pengenaan sanksi pidana menjadi administratif bagi pelaku perusak lingkungan.

ICEL memberikan pandangan bahwa kriteria wajib AMDAL dalam omnibus law masih sangat ringkas dan memerlukan pengaturan yang rinci, detail dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan berdampak pada kemunduran upaya menjaga lingkungan. Sejatinya jika mendasarkan pada Pasal 23 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 kriteria usaha yang wajib memiliki AMDAL limitasinya terukur, yakni jika usaha: (a) mengubah bentuk lahan dan bentang alam; (b) eksploitasi terhadap sumber daya alam; (c) proses dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kemerosotan daya alam; (d) proses dan hasil eksploitasi mempengaruhi lingkungan alam dan buatan; (e) kegiatan yang mempengaruhi kawasan konservasi; (f) introduksi jasad renik, tumbuhan dan hewan; (g) usaha yang memiliki resiko tinggi dan berkaitan dengan pertahanan negara; dan (h) penerapan teknologi yang memiliki dampak bagi perubahan lingkungan hidup. Pada hakikatnya UU yang sudah ada sebelum di terbitkannya UU Omnibus Law ini sudah memberikan kejelasan di dalam upaya prefentif untuk menjaga kelestarian lingkungan akan tetapi UU ini dianggap terlalu prosedural dan menghambat iklim investasi yang dianggap mempersulit investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga di terbitkanlah UU cipta kerja ini yang di harapkan akan menumbuh kan iklim investasi untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia untuk menyambut Indonesia emas di tahun 2045.

Aspek lain yang menjadi sorotan, adalah berkaitan dengan pembatasan ruang partisipasi dan akses publik, terutama dalam proses penyusunan AMDAL. Perubahan Pasal 26 Ayat (2) omnibus law Cipta Kerja, mengatur bahwa dalam proses penyusunan dokumen Amdal maka hanya masyarakat sekitar lokasi yang terdampak langsung yang dilibatkan dalam proses konsultasi. Implikasinya, hanya warga sekitar lokasi area produksi yang bisa menyampaikan pandangan, keberatan dan masukan terhadap proses AMDAL. Padahal dampak kerusakan lingkungan tidak saja menyangkut sisi hulu sumber eksploitasi atau operasi kegiatan, akan tetapi sampai hilir yang akan berdampak pada masyarakat luas. Dalam ekosistem lingkungan hidup tidak dikenal pembatasan yang bersifat administratif dengan mengkotak-kotakan wilayah karena sifatnya holistik dan komprehensif (Suntoro & Komnas, 2021).

Persoalan kritikal lain yang dinilai terjadi kemunduran adalah perubahan paradigma dalam penuntutan pidana dengan mereduksi makna konsep strict liability, yakni tanggung jawab terhadap kerugian akibat perilaku pengerusakan lingkungan tanpa perlunya unsur kesalahan dan pembuktian. Secara ringkas, melalui Pasal 88 omnibus law menghapus frase bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Implikasinya bagi perusahaan atau orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, meskipun dapat dituntut pertanggungjawaban akan tetapi masih memerlukan pembuktian unsur kesalahannya. Padahal esensi konsep strict liability sebagai mekanisme pengawasan bagi pelaku agar menjaga dan menaati kaidah lingkungan hidup, melakukan upaya pencegahan dan pemulihan dampak. Penerapan hukum pidana lingkungan ini dalam pandangan Prof. Sudarto, ahli hukum pidana Universitas Diponegoro dimaksudkan sebagai mekanisme penanggulangan kejahatan lingkungan, sekaligus upaya pencegahan. Diharapkan dengan penerapan secara tegas akan terwujud cita pembangunan hukum nasional Indonesia, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Alam, 2020). Maka dari itu sungguh suatu keprihatinan ketika kita melihat konteks di balik pengesahan UU omnibus law ini berawal dari waktu pengesahan nya yang seakan-akan memanfaatkan momentum Covid-19 agar tidak adanya halangan berupa demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sebagai perlawanan akan diterbitkannya UU ini, yang seharusnya konsentrasi yang dialokasikan untuk pembentukan UU Omnibus Law baik itu dari legislatif dan pemerintah dialokasikan untuk memikirkan tentang penanggulangan Covid-19 yang waktu itu sedang melonjak tajam penyebarannya. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa yang ada di benak para pemangku kepentingan adalah kepentingan jangka pendek keuntungan sesaat tanpa memikirkan kepentingan jangka panjang yang menyangkut kehidupan generasi berikutnya sehingga bukan suatu kebetulan jika perusahaan sekelas tesla yang memiliki perhatian besar terhadap keberlangsungan lingkungan hidup membatalkan niatannya untuk berinvestasi di Indonesia karena visi yang mereka miliki untuk membangun keberlangsungan hidup bertentangan dengan apa yang ada di dalam UU Omnibus Law.

Apabila kita pikirkan secara mendalam di sahkannya UU ini adalah berawal dari adanya benturan antara kepentingan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang yang mana sebenarnya orang yang memiliki kepentingan jangka pendek sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan kepentingan jangka pendek artinya seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi, akan tetapi yang menjadikan peneliti terheran-heran adalah ternyata mereka sangat berambisi sekali untuk memperkaya diri yang sebenarnya mereka sudah memiliki kecukupan yang sangat berlebihan terlebih mereka mengorbankan kepentingan orang banyak serta kerusakan alam yang imbasnya akan di rasakan oleh generasi selanjutnya termasuk anak cucu mereka.

Maka dari itu seharusnya para pemangku kepentingan memiliki pola pikir jangka panjang dalam membentuk UU sebagai antitesa para oligarki yang kebanyakan ber pola pikir jangka pendek, sungguh kekayaan bukanlah hal yang menjadikan nama seseorang di kenang dan abadi akan tetapi seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat banyak maka nama kita akan harum dalam sejarah, apabila kita mengambil contoh maka sosok ilmuan seperti al khawarizmi yang hidup pada abad 12 jauh lebih di kenang dan di ingat jika di bandingkan dengan para orang-orang kaya dan raja-raja pada zamannya, maka dari itu ciptakanlah manfaat dan legacy yang akan membuat nama kita harum di dalam lembaran sejarah bukannya mementingkan kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan orang banyak serta kelestarian lingkungan.

Setelah mengamati pandangan para pakar ekonomi penulis hendak mengelaborasikan pendapat demikian dengan pandangan penulis mengenai jaminan investasi dalam omnibus law yang akan penulis uraikan dalam sub bab berikutnya.

3. Efektifitas omnibuslaw dalam pembangunan investasi (studi kasus perusahaan tesla inc)

Terkait Efektifitas Omnibuslaw dalam pembanguna Investasi terdapat berbagai pro dan kontra, rata-rata golongan yang menunjukan sikap pro merupakan para pengusaha dan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan karena dengan adanya Omnibuslaw perusahaan mereka akan semakin lancar dan langgeng hal tersebut di tunjukan terkait adanya subtansi pasal di dalam Omnibuslaw yang mempermudah izin perusahaan tambang serta di perpanjang nya izin HGU meskipun harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, yang akan mengancam kehidupan generasi selanjutnya. Mereka silau dengan uang cepat yang akan mereka dapatkan tanpa mempertimbangkan efek negatif kedepannya di tambah lagi para pejabat di lingkup legislatif dan eksekutif banyak yang memiliki perusahaan tambang semua itu akan menambah kesengsaraan ibu pertiwi dan masyarakat luas.

Sedangkan untuk kalangan yang kontra adalah para kalangan pro lingkungan yang tidak setuju jika bumi Indonesia dan kekayaan yang terkandung didalamnya di rusak dan di ambil sumber dayanya dengan secara membabi buta. mereka menuntut UU omnibuslaw yang sekarang sudah di sah kan itu untuk di batalkan, akan tetapi apalah daya ternyata omnibuslaw sudah disah kan dan telah menjadi UU di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bahkan bukan hanya sekedar penolakan yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia, subtansi yang terkandung di dalam UU omnibuslaw ini akan membuat banyak perusahaan dunia yang kelestarian lingkungan menjadi salah satu fisinya enggan untuk berinvestasi di Indonesia dikarenakan kebijakan dan UU yang tidak pro lingkungan.

Maka dari itu sebaiknya pemerintah harus lebih peka terhadap suara rakyat untuk melahirkan kebijakan dan UU yang pro terhadap rakyat, bukan pro terhadap kalangan tertentu yang mengakibatkan jurang kemiskinan dan ketidak adilan semakin lebar dan meluas.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bila Undang-Undang Omnibus Law cipta kerja akan membuat melejitnya investasi lokal dan asing. Dari sisi payung hukum, dalam UU sapu jagad tersebut tertuang dalam dua klaster. Pertama, klaster kemudahan berusaha berupa penghapusan atau pencabutan Pasal 112 UU Gangguan dan Pasal 116 UU Wajib daftar perusahaan. Menurut Bahlil, bila kedua pasal tersebut disepakati untuk dicabut dampaknya, mengurangi rantai perizinan berusaha secara subtansi izin gangguan diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan.

Selain itu, mendorong tumbuhnya kegiatan berusaha dengan penghapusan wajib daftar perusahaan yang diintegrasikan dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan penyederhanaan izin-izin tambahan, maka dapat memberikan dampak positif pada iklim berusaha di Indonesia.

Jika kita lihat uraian tersebut menunjukan bahwa Omnibus law terkesan bagus dan menunjang kebutuhan masyarakat banyak akan pekerjaan, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa kemudahan perizinan itu berdampak pada hilang nya perhatian pemerintah pada lingkungan hidup sebagaimana di atur di dalam dalam UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun pasal-pasal yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup adalah sebagi berikut:

1. Definisi Amdal di dalam Pasal 1 ayat 11 UU No 11 tahun 2020.

2. Peran Pemerhati lingkungan Pasal 26 ayat 2 UU No 11 tahun 2020.

3. Keberatan dan pelibatan masyarakat di hapus Pasal 26 ayat 4 UU No 11 tahun 2020.

4. Menghapus keberadaan Komisi penilaian amdal UU No 11 tahun 2020.

5. Mengatur ketentuan baru mengenai Tim uji kelayakan UU No 11 tahun 2020

6. Pembatalan berdasarkan putusan pengadilan di hapus UU No 11 tahun 2020.

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak mampu menyesuaikan diri menghadapi tantangan investasi yang harusnya telah dikalkulasi dengan cermat sebagai bagian dari agenda industrialisasi berbasis sumberdaya alam (resource-based industrialisation). Sebagian elit seolah-olah bekerja sendiri berdasarkan motivasi personal yang tidak diimbangi oleh dukungan kelembagaan dan kemampuan aparat untuk bersama-sama mewujudkan agenda pembangunan nasional Jadi pemerintah memang sangat perlu duduk bersama dengan semua pihak, melakukan refleksi secara menyeluruh atas situasi terkini di sektor pertambangan. Apalagi, nikel adalah salah satu komoditas andalan masa depan yang memiliki nilai strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik.

Pemerintah harus benar-benar jelas soal investasi pertambangan. Tidak hanya mengundang sebanyak-banyaknya investor, lalu membiarkan mereka berjibaku dengan segala urusan yang muncul di lapangan. Negara harus hadir dalam setiap tahapan investasi, urusan investasi di komoditas nikel harus “clear” dari hulu sampai hilir. Jika tidak, hal yang buruk akan terjadi dan terus terulang, serta hal-hal buruk lain yang sudah antri di belakangnya.

Sepuluh-lima belas tahun terakhir elit pemerintah memang terlihat semakin menyadari bahwa isu pertambangan bukan sebatas terkait ketersediaan sumberdaya nikel. Tuntutan global telah membuka mata bahwa ada isu lain yang lebih penting yakni isu lingkungan dan sosial. Lahirnya kesadaran ini adalah hal positif, namun pemerintah sepertinya belum memiliki desain tata kelola industri pertambangan yang komprehensif dan aplikatif di lapangan.

Usaha penerapan tata kelola sumberdaya dipahami secara dangkal sebatas profiling potensi pertambangan tambang dari aspek kewilayahan, ada tidaknya lembaga pendidikan yang bisa menyuplai SDM di sektor pertambangan, dan perkiraan jumlah cadangan atau sumberdaya mineral.

Dalam pandangan penulis, semua isu itu sudah diketahui sejak lama oleh investor. Para investor tentunya memiliki instrumen riset and development yang solid terkait sumber-sumber bahan baku penting. Elon Musk sebagai pemilik perusahaan Tesla.Inc yang ditelpon presiden pasti sudah punya data nikel dunia dan sudah pasti paham bahwa Indonesia adalah negeri yang paling kaya di dibanding negara-negara lain. Tapi mengapa hingga hari ini mereka belum memutuskan untuk berinvestasi di sini, inilah yang harus menjadi perhatian bersama.

Saat ini yang justru semakin menguat adalah kepedulian pasar terhadap isu lingkungan dan sosial terkait produk industri ekstraktif. Pasar industri baterai dan mobil listrik itu tercipta karena adanya tuntutan global akan industri yang ramah lingkungan dan bersahabat dengan masyarakat. Karena itu, tidak mungkin produsen mobil listrik mau membangun pabrik dan membeli bahan baku secara langsung dari para pelaku perusak lingkungan. Itu sama saja bunuh diri.

Sayangnya, negara justru masih belum sukses hadir terkait kedua isu tersebut. Negara terkesan tidak berdaya menghadapi hantaman kerusakan lingkungan di sektor pertambangan. Negara justru terkesan lepas tangan, membiarkan perusahaan berhadapan adu kuat dengan masyarakat jika ada konflik menyangkut isu lingkungan dan sosial yang sebenarnya negara harus hadir sebagai penengah diantara kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Padahal jika terjadi bakar-bakaran seperti kerusuhan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Konawe, sumber masalahnya adalah isu sosial yang notabene tidak diurus negara. Dalam konteks lain, insiden yang sama bisa saja muncul akibat kelalaian lingkungan. Masyarakat Sulawesi Tenggara sudah mulai mengeluhkan banjir yang melanda sawah dan perkebunan mereka sejak pertambangan nikel semakin masif beroperasi beberapa tahun terakhir. Jika tidak segera ditangani, bukan mustahil kejadian bakar-bakaran tersebut akan terulang kembali sehingga membuat para investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

Sejauh ini, negara tidak pernah serius dan kritis dalam berpikir untuk memitigasi persoalan di sector pertambangan khususnya terkait isu lingkungan dan isu sosial. Inilah yang sesungguhnya menjadi pemahaman dan kekhawatiran investor global dalam menentukan apakah mereka memilih Indonesia atau tidak. Inilah yang menjadi keraguan Tesla, sehingga presiden merasa harus menelpon dan membujuk mereka secara khusus.

Belum lagi, fakta lainnya yaitu pemerintah ketat saat memberikan izin di sektor pertambangan namun justru longgar bahkan tidak mengawasi implementasi izin yang telah dikeluarkan lalu semakin di perparah dengan di sahkan nya UU omnibus law yang mempermudah perizinan sehingga semakin lengkaplah penderitaan ibu pertiwi. Isu yang menjadi konsumsi publik, pengawaasan izin pertambangan selalu menjadi ruang negosiasi informal yang ilegal, yang pada akhirnya menjadi surga bagi para pemburu rente.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui betapa UU cipta kerja/Omnibus Law ini memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk merusak lingkungan hidup di negara kesatuan republik indonesia sehingga bukan merupakan suatu kebetulan jika perusahaan sekelas Tesla.Inc yang keberlangsungan hidup menjadi salah satu fisi besarnya mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di indonesia.

Kesimpulan

Niat baik pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar perekonomian masyarakat Indonesia melalui kebijakan yang mempermudah investasi ternyata mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra semua itu di dukung dengan data masing-masing pihak, terlebih dari itu semua ternyata UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini tidak ramah lingkungan sehingga mengancam keberlangsungan lingkungan hidup, hal ini menjadi faktor terbesar gagal nya rencana pemerintah untuk mengajak perusahaan Tesla.Inc berinvestasi di Indonesia karena sebagaimana kita ketahui salah satu fisi besar perusahaan Tesla adalah menciptakan keberlangsungan lingkungan hidup sehingga kebijakan-kebijakan suatu negara yang ingin di jadikannya sebagai tempat berinvestasi harus memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu lingkungan hidup sedangkan Indonesia melalui UU Cipta Kerja menunjukan hal yang sebaliknya, sehingga Tesla.Inc memilih untuk berinvestasi di India ketimbang Indonesia.

Bibliografi

(Icel), I. C. For E. L. (2020). Catatan Atas Ruu Cipta Kerja. Https://Icel.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Catatan-Atas-Ruu-Cipta-Kerja-Icel-13.02.20.Pdf

Alam, S. (2020). Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1), 137–151.Google Scholar

Alan, B. (2017). Human Rights And The Environment: Where Next? In Challenges In International Human Rights Law (Pp. 765–794). Routledge. Google Scholar

Asmus, V. F. (1947). Logika. Google Scholar

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid Ii. Google Scholar

Asshiddiqie, J. (2020). Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia. Penerbit Konstitusi Press. Google Scholar

Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. Arena Hukum, 10(2), 227–250. Google Scholar

Corputty, P. (2020). Omnibus Law Sebagai Alternatif Penyembuh Obesitas Regulasi Sektoral. Jurnal Saniri, 1(1), 44–61. Google Scholar

Faqir, Anisyah Al, W. Setu Embu. (2020). Menimbang Baik Buruk Omnibus Law. Https://Www.Merdeka.Com/Khas/Menimbang-Baik-Buruk-Omnibus-Law.Html

Franks, C. E. S. (2010). Omnibus Bills Subvert Our Legislative Process. The Globe And Mail, 14. Google Scholar

Imam, S. (2003). Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan. Google Scholar

Kirkemann Boesen, J., & Martin, T. (2007). Applying A Rights-Based Approach/An İnspirational Guide For Civil Society. Google Scholar

Knox, J. (2018). Framework Principles On Human Rights And The Environment. United Nations Human Rights Special Procedures,. Https://Www. Ohchr. Org/Documents/Issues/Environment/Srenvironment/Frameworkprinciplesuserfriendlyversion. Pdf. Google Scholar

Massicotte, L. (2013). Omnibus Bills In Theory And Practice. Canadian Parliamentary Review, 36(1), 13–17. Google Scholar

Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja. Rechtstaat Nieuw, 5(1). Google Scholar

Pound, R. (1937). The Future Of Law. The Yale Law Journal, 47(1), 1–13. Google Scholar

Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia. Pamator Journal, 13(1), 1–6. Google Scholar

Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 1–10. Google Scholar

Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Penerbit Buku Kompas. Google Scholar

Suntoro, A., & Komnas, H. A. M. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Ham, 12(1), 1–18. Google Scholar

Suparjo Ramalan. (2021). Terungkap! Ini Penyebab Tesla Tidak Jadi Bangun Pabrik Di Ri. Https://Www.Idxchannel.Com/Economics/Terungkap-Ini-Penyebab-Tesla-Tidak-Jadi-Bangun-Pabrik-Di-Ri

Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa). Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), 6(2), 440–455. Google Scholar

Jurnal Syntax Transformation	Vol. 2 No. 10, Oktober 2021
p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769	Sosial Sains