How to cite:
Wulandari, Sri Oktaviani, M. Thoyib, M. Husni Mubarok (2022). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal
Syntax Transformation, 3 (8).
https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.593
E-ISSN:
2721-2769
Published by:
Ridwan Institute
Jurnal Syntax Transformation
Vol. 3, No. 8, Agustus 2022
p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769
Sosial Sains
FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN
Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarok
Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Email : [email protected], [email protected], [email protected]c.id
INFO ARTIKEL
ABSTRAK
Diterima
13 Juli 2022
Direvisi
11 Agustus 2022
Disetujui
23 Agustus 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan
asli daerah, belanja modal, belanja pegawai, dana alokasi khusus, dan
pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Faktor-faktor yang
diguakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Belanja
Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan
Ekonomi. Populasi penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang
menggunakan data sekunder yang berasal dari website resmi Badan
Pemeriksa Keuangan (www.bpk.go.id) dengan data runtut waktu
(Time-Series) mulai dari tahun 2016 hingga 2020 (5 tahun) dan data
silang (cross-section Data) sebanyak 17 Kabupaten/Kota, sehingga
data panel atau sampel yang digunakan berjumlah 85 panel atau
sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji
hipotesis dengan bantuan program SPSS For Windows Versi 26.00.
Hasil analisis data menunjukan bahwa secara simultan Pendapatan Asli
Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli
Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Pegawai merupakan
variabel paling dominan dalam mempengaruhi Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah.
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of income, capital expenditures ,
personel expenditures, and economic growth on the performance of
local governments in districts/cities in South Sumatra Province. The
factors used in this research are Regional Original Income, Capital
Expenditures, Personnel Expenditures, Special Allocation Funds, and
Economic Growth. The population of this research is 17
regencies/cities in South Sumatra Province. This research is a
quantitative study that uses secondary data from the official website of
the Supreme Audit Agency (www.bpk.go.id) with time series data from
Kata Kunci:
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli
Daerah, Belanja
Modal, Belanja
Pegawai, Dana
Alokasi Khusus, dan
Pertumbuhan
Ekonomi..
Keywords:
Regional
Government
Financial
Performance,
Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022 1135
Regional Original
Income, Capital
Expenditure,
Personnel
Expenditure, Special
Allocation Funds,
and Economic
Growth
2016 to 2020 (5 years) and cross data (cross data). (section Data) as
many as 17 regencies/cities, so that the panel data or samples used are
85 panels or samples. Data analysis techniques in this study are
descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple
linear regression test, and hypothesis testing with the help of SPSS For
Windows Version 26.00 program. The results of data analysis show
that simultaneously Regional Original Income, Capital Expenditures,
Personnel Expenditures, Special Allocation Funds, and Economic
Growth have a positive and significant impact on Regional Government
Financial Performance. Partially Local Original Income, Capital
Expenditure, Personnel Expenditure, Special Allocation Funds, and
Economic Growth have a positive and significant impact on the
Financial Performance of Local Governments. Personnel Expenditure
is the most variabl.
Pendahuluan
Sejak diberlakukannya otonomi daerah
di Indonesia, paradigma pengelolaan
keuangan daerah telah berubah secara radikal.
UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun
2004 menjadi landasan utama penerapan
sistem desentralisasi untuk mencapai tujuan
otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah
daerah merupakan salah satu indikator
terpenting untuk membentuk kebijakan dalam
pengelolaan keuangan daerah dan menilai
apakah pemerintah daerah mengelola
keuangannya dengan baik dan berdampak
positif bagi kesejahteraan masyarakat (Hamid,
2018). Salah satu cara untuk mengukur
kinerja keuangan pemerintah daerah adalah
dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah
daerah.
Menurut (Alhusain et al., 2018)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
penerimaan yang diperoleh dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin
tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam
struktur keuangan daerah, maka semakin
tinggi pula kemampuan keuangan yang
dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan
kegiatan pembangunan daerahnya. Kepala
Kanwil DJPb Sumatera Selatan mengatakan
rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
kantong pemerintah daerah di Sumatera
Selatan hanya sebesar 18,17 persen.
Sementara rasio transfer dana dari pusat
mencapai 81,83 persen. Hanya Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah
Kota Palembang yang tercatat memiliki rasio
PAD di atas rata-rata, yakni sebesar 40,36
persen dan 34 persen. Berikut perbandingan
realisasi PAD Sumatera Selatan dari tahun
2016-2020
Tabel 1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.
Tahun
2016
2017
2018
2019
2020
Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2022)
Dari tabel 1, dapat dilihat realisasi
Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan
belum stabil. Penurunan realisasi pada
Pendapatan Asli Daerah disebabkan pandemi
COVID-19 selama tahun 2020 yang
mengakibatkan perekonomian masyarakat
pada umumnya mengalami penurunan yang
signifikan.
Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarok
1136 Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022
Provinsi Sumatera Selatan merupakan
salah satu daerah di Indonesia yang berupaya
dalam meningkatkan realisasi belanja
modalnya dengan tujuan untuk meningkatkan
belanja pembangunan infrastruktur. Realisasi
belanja modal sejumlah pemerintah daerah di
Sumatera Selatan masih tergolong rendah.
Hingga September 2021, realisasi belanja
modal sejumlah pemerintah daerah bahkan
masih ada yang dibawah 50 persen.
Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Provinsi Sumatera Selatan, ada delapan
daerah yang realisasi belanjanya masih
dibawah 50 persen. Realisasi belanja modal
Sumatera Selatan tahun 2016-2020 dapat
dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2
Data Realisasi Belanja Modal
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020
Tahun
Realisasi (Rp)
2016
607.740.926.745
2017
1.377.382.678,423
2018
1.537.275.105,768
2019
1.606.219.507.432
2020
1.564.700.767.363
Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2022)
Tabel 2 menjelaskan bahwa realisasi
belanja modal Provinsi Sumatera Selatan
menunjukan penurunan pada tahun 2020.
Rendahnyanya serapan belanja tersebut sangat
mempengaruhi kondisi perekonomian daerah
terutama pada tingkat kinerja keuangan
pemerintah daerah.
Selain belanja modal, belanja pegawai
juga merupakan segala bentuk pengeluaran
pemerintah yang digunakan untuk mendanai
kompensasi yang diberikan oleh pemerintah
daerah dalam bentuk uang dan komoditas
yang tersedia untuk pegawai negeri sipil.
Belanja pegawai dapat dijadikan sebagai salah
satu indikator dalam melihat kemandirian
suatu daerah (Suwarno, 2021). Di lansir dari
(Zulkanedi, 2021) menyampaikan bahwa
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)
menyorot anggaran belanja pegawai di
Sumatera Selatan yang lebih besar dibanding
belanja modal pada tahun anggaran 2021.
Berikut ini data belanja pegawai Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2016-2020.
Tabel 3
Data Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020
Tahun
Realisasi (Rp)
2016
655.085.575.419
2017
1.458.701.975.762
2018
1.657.583.970.192
2019
1.757.169.664.436
2020
1.771.524.397.218
Sumber: www.bpk.go.id. (data diolah, 2022)
Melalui Tabel 3 dapat dilihat bahwa
realisasi belanja pegawai di Sumatera Selatan
mengalami peningkatan dari tahun 2016-
2020. Hal ini membuktikan bahwa besarnya
belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) berdampak
langsung terhadap APBD pada pengurangan
belanja modal yang sangat signifikan serta
pengelolaan keuangan daerah yang masih
belum efektif dan efisien.
Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi
solusi atas kekurangan anggaran pemerintah
daerah untuk perluasan infrastruktur (Putra &
Ulupui, 2015). DAK adalah dana yang berasal
Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022 1137
dari pemerintah pusat, diberikan kepada
pemerintah daerah dan digunakan untuk
kegiatan yang menjadi kewenangan daerah
tetapi merupakan prioritas nasional (Huda &
Sumiati, 2019). Dilansir dari
(www.rmolsumsel.id/), penyaluran Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Sumsel ke
kas daerah hingga 30 September 2021 baru
mencapai Rp623,89 miliar atau sebesar 32,78
persen dari total pagu anggaran sebesar
Rp1,90 triliun. Rendahnya penyerapan DAK
Fisik tersebut disebabkan lemahnya proses
perencanaan yang dibuat pemerintah daerah.
Berikut ini data Dana Alokasi Khusus (DAK)
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.
Tabel 4
Data Realisasi Dana Alokasi Khusus
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020
Tahun
Realisasi (Rp)
2016
148.180.327.539
2017
855.483.708,566
2018
2.171.297.782,400
2019
2.259.489.236,940
2020
2.233.802.709.438
Sumber: www.bpk.go.id. (data diolah, 2022)
Pada Tabel 4 di atas dapat dilihat
bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada
tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini
dikarenakan respons Pemda terhadap
pengelolaan DAK terbilang kurang. Sebagian
pemda tidak terlalu proaktif dalam mengelola
DAK yang diterimanya.
Angka pertumbuhan ekonomi secara
teoritis menggambarkan peningkatan secara
nyata jumlah barang dan jasa yang diproduksi
di suatu wilayah yang kemudian dapat
menggambarkan perkembangan ekonomi
wilayah yang bersangkutan Berdasarkan data
dari Badan Pemeriksa Keuangan RI,
Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2020
diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan
tahun 2019 (Nugroho, 2016). Adanya
pandemi wabah COVID-19 menyebabkan
perlambatan konsumsi rumah tangga, ekspor
luar negeri, dan investasi yang disebabkan
menurunnya aktivitas ekonomi untuk
mengurangi tingkat penyebaran wabah
COVID-19.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif,
karena penelitian ini akan menggunakan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Data
PDRB Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan
periode 2016 s/d 2020 yang dipublikasikan
pada website resmi Badan Pemeriksa
Keuangan RI www.bpk.go.id.
Populasi dalam penelitian ini yaitu 17
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
yang tediri dari 13 Pemerintah Kabupaten dan
4 Pemerintah Kota dengan periode waktu 5
tahun dari tahun 2016-2020. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode sampel jenuh (sensus
sampling) yaitu semua anggota populasi
digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013).
Jumlah pengamatan pada penelitian ini adalah
85 sampel (17 Kabupaten/Kota x 5 tahun).
Teknik Teknik pengumpulan data yang
akan digunakan pada penelitian ini yaitu
teknik dokumentasi serta dari sumber lainnya,
dimana peneliti akan mengumpulkan
dokumen yang berkaitan dengan variabel
penelitian yang ada, seperti Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) serta data Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) untuk mengumpulkan data
mengenai anggaran dan realisasi Pendapatan
Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai,
Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarok
1138 Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022
Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan
Ekonomi
Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan dengan menggunakan data variabel
Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal,
Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus,
dan Pertumbuhan Ekonomi serta Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah. Jumlah
sampel dalam penelitian ini sebanyak 85
sampel dengan periode waktu 5 (lima)
tahun yakni 2016-2020. Untuk
menganalisis data, peneliti menggunakan
bantuan aplikasi Statistical Product and
Service Solutions (SPSS) versi 26
(Purnomo, 2016).
Tabel 5
Hasil Uji Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah
85
2,79
31,94
8,4322
5,45762
Belanja Modal
85
14,12
51,94
28,0371
7,69332
Belanja Pegawai
85
13,67
57,43
37,7635
8,42378
Dana Alokasi Khusus
85
6,19
21,94
12,9794
3,37110
Pertumbuhan Ekonomi
85
-,25
8,65
3,7618
2,13666
Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
85
66,48
121,93
92,4615
9,50560
Valid N (listwise)
85
Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022
Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
85
Normal Parametersa,b
Mean
,0000000
Std. Deviation
,29963352
Most Extreme Differences
Absolute
,069
Positive
,069
Negative
-,058
Test Statistic
,069
Asymp. Sig. (2-tailed)
,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022
Berdasarkan Tabel 6 di atas
menunjukkan bahwa hasil pengujian data
yang digunakan berdistribusi normal.
Diketahui nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-
tailed) sebesar 0.200, nilai signifikansi
tersebut lebih dari 0.05, artinya data yang
diolah berdistribusi normal.
Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022 1139
Tabel 7
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
1
(Constant)
,800
,459
1,743
,085
Pendapatan Asli
Daerah
1,003
,007
,576
149,793
,000
,851
1,175
Belanja Modal
1,013
,008
,820
128,387
,000
,309
3,239
Belanja Pegawai
1,009
,008
,894
132,042
,000
,274
3,644
Dana Alokasi
Khusus
1,001
,011
,355
91,478
,000
,835
1,197
Pertumbuhan
Ekonomi
,991
,017
,223
59,557
,000
,898
1,113
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022
Berdasarkan hasil output SPSS pada
Tabel 7 di atas diperoleh hasil bahwa kelima
variabel independen memiliki nilai Tolerance
≥ 0,10 dan nialai Variance Inflation Factor
(VIF) ≤ 10. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar
variabel bebas atau independen dalam model
regresi.
Gambar 1
Grafik Plot Hasil Uji Heteroskedastisitas.
Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022
Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarok
1140 Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022
Tabel 8
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
11
1,000a
,999
,999
,30897
2,070
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Khusus, Belanja Modal, Belanja Pegawai
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022
Tabel 8 di atas menunjukkan nilai
Durbin-Watson untuk hipotesis sebesar
2,070. Oleh karena nilai DW lebih besar dari
4 – DU (4 – 1,7736 = 2,2264) dan kurang
dari 4 – DL (4 – 1,5254 = 2,4746), maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa model
regresi sudah terbebas dari autokorelasi
karena nilai DU < DW < 4-DU atau 1,7736 <
2,070 < 2,2264.
B. Pembahasan
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda, diperoleh untuk t
hitung sebesar 149,793 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 karena nilai
t hitung > nilai t tabel (149,793 >
1,990) dan nilai signifikansi lebih kecil
dari dari 0,05 atau 0,000 < 0,05. Maka
dapat dinyatakan bahwa H1 diterima
dan H0 ditolak, artinya bahwa
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
positif dan signifikan secara parsial
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah yang berarti setiap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah maka akan
menyebabkan peningkatan nilai
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil penelitian ini didukung
dengan penelitian sebelumnya yang
pernah dilakukan oleh (Maulina et al.,
2021), (Istiza et al., 2021) dan (van’t
Hof et al., 2021) yang menyatakan
bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
2. Pengaruh Belanja Modal terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda, diperoleh untuk t
hitung sebesar 128,387 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 karena nilai
t hitung > nilai t tabel (128,387 >
1,990) dan nilai signifikansi lebih kecil
dari dari 0,05 atau 0,000 < 0,05. Maka
dapat dinyatakan bahwa H1 diterima
dan H0 ditolak, artinya bahwa Belanja
Modal berpengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
yang berarti setiap peningkatan
Belanja Modal maka akan berdampak
pada peningkatan nilai Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.
Hasil penelitian ini didukung
oleh peneltian sebelumnya yang
pernah dilakukan oleh (Lestari &
Hapsari, 2020) yang menyatakan
bahwa belanja modal berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
3. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda, diperoleh untuk t
Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022 1141
hitung sebesar 132,042 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 karena nilai
t hitung > nilai t tabel (132,042 >
1,990) dan nilai signifikansi lebih kecil
dari dari 0,05 atau 0,000 < 0,05. Maka
dapat dinyatakan bahwa H1 diterima
dan H0 ditolak, artinya bahwa Belanja
Pegawai berpengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
yang berarti setiap penurunan Belanja
Pegawai maka Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah akan semakin baik.
Hasil penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Prasetiyo, 2021) dengan penelitian
yang berjudul pengaruh pendapatan
asli daerah, dana alokasi umum,
belanja modal, dan belanja pegawai
terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah dimana hasil penelitian nya
menunjukan bahwa belanja pegawai
tidak berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kemandirian keuangan daerah.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda, diperoleh untuk t
hitung sebesar 91,478 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 karena nilai
t hitung > nilai t tabel (91,478 >
1,990). dan nilai signifikansi lebih
kecil dari dari 0,05 atau 0,000 < 0,05.
Maka dapat dinyatakan bahwa H1
diterima dan H0 ditolak, artinya bahwa
Dana Alokasi Khusus berpengaruh
positif dan signifikan secara parsial
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah yang berarti setiap peningkatan
Dana Alokasi Khusus maka akan
semakin efisien nilai Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.
Hasil penelitian ini didukung
dengan penelitian sebelumnya yang
pernah dilakukan oleh (Machmud &
Radjak, 2018) yang menyatakan bahwa
dana alokasi khusus berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda, diperoleh untuk t
hitung sebesar 59,557 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 karena nilai
t hitung > nilai t tabel (59,557 >
1,990). dan nilai signifikansi lebih
kecil dari dari 0,05 atau 0,000 < 0,05.
Maka dapat dinyatakan bahwa H1
diterima dan H0 ditolak, artinya bahwa
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh
positif dan signifikan secara parsial
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah. Jadi dapat dinyatakan bahwa
semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi
yang menunjukan besarnya tingkat
potensi daerah maka semakin baik pula
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh
(Nurhayati & Hamzah, 2020) yang
menyatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana
Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan
Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil Uji F pada
penelitian ini, maka diperoleh nilai
Fhitung sebesar 15885,607 > Ftabel
2,330 dan juga diperoleh nilai
signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih
kecil daripada α = 0,05 atau (0,00 <
0,05), sehingga Ha diterima dan H0
ditolak. Artinya variabel Pendapatan
Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja
Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarok
1142 Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022
Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan
Pertumbuhan Ekonomi secara simultan
atau bersama-sama berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini,
maka diperoleh kesimpulan bahwa secara
parsial Pendapatan Asli Daerah, Belanja
Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi
Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi terbukti
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan.
Pendapatan Asli Daerah, Belanja
Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi
Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi secara
simultan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan.
BIBLIOGRAFI
Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti,
N. W. (2018). Kebijakan dan strategi
peningkatan pendapatan asli daerah
dalam pembangunan nasional. Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.Google Scholar
Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh
Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Majalengka–Jawa Barat.
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi,
Keuangan Dan Investasi), 1(4). Google
Scholar
Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh
PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja
Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah
Wahana Akuntansi, 14(1), 85–100.
Google Scholar
Istiza, D., Feblin, A., & Yulitiawati, Y.
(2021). Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Dan Dana Perimbangan
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2015-2019.
JETAP, 2(1), 47–61. Google Scholar
Lestari, E., & Hapsari, D. W. (2020).
Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan
Asli Daerah (Pad), Dan Opini Audit
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DI
Yogyakarta Tahun 2013-2018).
EProceedings of Management, 7(2).
Google Scholar
Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018).
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum Dan Dana Alokasi Khusus
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo. Journal Of
Accounting Science, 2(1), 17–32.
Google Scholar
Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S.
(2021). Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, dana Perimbangan, Belanja
Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
daerah. Journal of Information System,
Applied, Management, Accounting and
Research, 5(2), 390–399. Google
Scholar
Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh
Pendidikan Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi. Media Ekonomi Dan
Manajemen, 29(2). Google Scholar
Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020).
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan
Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan
Manajemen, 1(1). Google Scholar
Prasetiyo, R. I. (2021). Pengaruh Dana
Alokasi Umum, Pendapatan Asli
Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap
Belanja Daerah (Studi kasus pada
Pemerintah Daerah di Jawa Tengah
tahun 2018-2020). Universitas Islam
Sultan Agung Semarang. Google
Scholar
Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 8, Agustus 2022 1143
Purnomo, R. A. (2016). Analisis statistik
ekonomi dan bisnis dengan SPSS. CV.
Wade Group bekerjasama dengan
UNMUH Ponorogo Press. Google
Scholar
Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015).
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk
Meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 11(3),
863–877. Google Scholar
Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian
pendidikan pendekatan kuantitatif,
kualitatif dan R&D. Google Scholar
Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU,
Belanja Modal dan Belanja Pegawai
Terhadap Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah. Seminar Nasional
Akuntansi Dan Call for Paper
(SENAPAN), 1(1), 61–69. Google
Scholar
van’t Hof, M., Tisseur, C., van Berckelear-
Onnes, I., van Nieuwenhuyzen, A.,
Daniels, A. M., Deen, M., Hoek, H. W.,
& Ester, W. A. (2021). Age at autism
spectrum disorder diagnosis: A
systematic review and meta-analysis
from 2012 to 2019. Autism, 25(4), 862–
873. Google Scholar
Zulkanedi, B. (2021). Kemendagri Sorot
Anggaran Belanja Pegawai di Sumsel
Tinggi.
https://sumsel.inews.id/berita/kemendagr
i-sorot-anggaran-belanja-pegawai-di-
sumsel-tinggi/2
Copyright holder :
Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarok (2022)
First publication right :
Jurnal Syntax Transformation
This article is licensed under: