54
Jurnal Syntax Transformation
Vol. 2 No. 1, Januari, 2021
p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769
Sosial Sains
MENATA KELOLA KELEMBAGAAN PKL BERDASARKAN HUBUNGAN ANTAR
STAKEHOLDER
Elisabeth Ratu Rante Allo, Auderey Tangkudung dan Adipati Rahmat Gumelar
Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia
Email: elisabethratu@gmail.com, audreygdt2018@gmail.com dan adipatirahmat@gmail.com
INFO ARTIKEL
ABSTRACT
Diterima 2 Januari 2020
Diterima dalam bentuk revisi
10 Januari 2020
Diterima dalam bentuk revisi
15 Januari 2020
This article discusses efforts to establish institutional
governance for street vendors in Barito Street, Kebayoran
Baru Subdistrict, South Jakarta Municipality, DKI Jakarta
Province. This study was conducted by analyzing the
relationship between stakeholders who have an interest in the
existence of street vendors, using actor network theory
approach and UCINET software assistance. This study found
that street vendors are stakeholders who have the highest
close relationship compared to all other stakeholders.
However, with the position of street vendors as the object of
policy, the stakeholders with the second highest proximity,
namely the cooperative and MSME office of DKI Jakarta city,
must occupy a central position as a bridge between the
government and street vendors, with partners and other
related parties. This study is useful in efforts to empower street
vendors in urban areas.
ABSTRAK
Artikel ini mendiskusikan upaya membentuk tata kelola
kelembagaan bagi para pedagang kaki lima di jalan barito,
kecamatan kebayoran baru, kotamadya jakarta selatan,
provinsi DKI jakarta. Kajian ini dilakukan dengan
menganalisis hubungan antar stakeholder yang memiliki
kepentingan terhadap keberadaan PKL di jalan barito tersebut,
dengan menggunakan pendekatan actor network theory dan
bantuan perangkat lunak UCINET. Kajian ini menemukan
bahwa PKL merupakan stakeholder yang memiliki hubungan
kedekatan yang paling tinggi dibandingkan seluruh
stakeholder lainnya. Namun dengan posisi PKL sebagai objek
kebijakan, maka stakeholder dengan kedekatan tertinggi
kedua, yaitu dinas koperasi dan UMKM kota DKI jakarta,
harus menempati posisi sentral sebagai jembatan antara
pemerintah dengan PKL, dengan mitra dan pihak terkait
lainnya. Kajian ini bermanfaat dalam upaya pemberdayaan
PKL di kawasan perkotaan.
Keywords:
PKL; stakeholder; actor
network theory; UCINET
Kata kunci:
PKL; pemangku kepentingan;
teori jaringan aktor; UCINET
Pendahuluan
Pedagang kaki lima atau PKL adalah
pelaku usaha yang melakukan usaha
perdagangan dengan menggunakan sarana
usaha bergerak maupun tidak bergerak,
menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial,
fasilitas umum, lahan dan bangunan milik
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat
sementara/tidak menetap (Rosita & Kurniati,
2006). PKL tumbuh begitu cepat karena
Menata Kelola Kelembagaan PKL Berdasarkan Hubungan Antar Stakeholder
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 1, Januari 2021 55
adanya permintaan dari para calon konsumen
yang umumnya merupakan pejalan kaki dan
juga didorong oleh kesempatan yang tercipta
pada ruang-ruang publik yang dekat dengan
keberadaan para konsumennya (Yatmo,
2008).
PKL pada dasarnya merupakan
kegiatan usaha sektor informal, sehingga
keberadaannya berada diluar sistem
perencanaan perkotaan yang umum. Posisi
tersebut menjadikan keberadaan PKL pada
umumnya tidak tertata, tidak higienis, tidak
aestetik, dan rawan premanisme (Ko Ko Et
Al., 2020). Sebagai akibatnya pemerintah
kota DKI jakarta menjadi terpaksa harus
melakukan penertiban sebagai jalan untuk
mengembalikan fungsi ruang-ruang publik
tersebut kepada fungsi awalnya
(Rahardyan,Aziz & Fitriani, 2019).
Sebagai sebuah pedagang yang
bergerak pada sektor informal. Satu orang
PKL pada umumnya hanya merupakan
pekerja ekonomi skala mikro, namun dalam
satu titik areal publik, pada umumnya dapat
ada hingga belasan hingga puluhan PKL yang
saling berhubungan. Misalnya PKL makanan
dengan PKL minuman yang secara kasar
sudah dapat menjadi satu kelompok pujasera
di sebuah pertokoan. Hubungan antar PKL
yang dapat memutar uang dalam nilai yang
sangat besar ini, selalu menarik perhatian
banyak pihak dengan kepentingan masing-
masing.
Para pihak yang memiliki kepentingan
atau stakeholder ini adalah pemerintah pusat,
pemerintah daerah, organisasi masyarakat,
pedagang formal, pemilik lahan, hingga PKL
itu sendiri. Mereka ini merupakan para
stakeholder yang berperan terlibat dalam
kehidupan PKL di ruang-ruang publik DKI
jakarta.
(Debrah, 2007), menyatakan bahwa
PKL sebagai pekerja yang bergerak pada
sektor informal seharusnya mendapat
pemberdayaan dari pemerintah. Sehingga
PKL dapat lebih sejahtera agar mampu
bertransformasi kepada pedagang formal
yang tercatat dalam roda ekonomi sebuah
kota. Pemberdayaan dari pemerintah daerah
juga sepatutnya diberikan kepada PKL karena
mereka berkontribusi kepada penerimaan
pajak secara tidak langsung melalui jual beli
barang dan jasa serta menyerap tenaga kerja.
(Walsh, 2010) juga mengingatkan
bahwa pemberdayaan tersebut dapat
diwujudkan salah satunya melalui penciptaan
dan atau pembenahan tata lembaga sektor
informal PKL kedalam sistem yang lebih
baku. Dengan tujuan agar PKL dapat lebih
mudah dikendalikan, diawasi, dan dibina
kepada bagian dari sistem perdagangan kota
itu sendiri (Economy, 2019)
Namun dengan begitu banyaknya
stakeholder yang memiliki peran masing-
masing dalam pergerakan PKL di kota DKI
jakarta, maka upaya pemberdayaan PKL
menjadi sulit karena seluruh pihak merasa
memililki kepentingan dan bersaing dalam
mempertahankan kepentingan masing-
masing. Oleh karena itu perlu dibangun suatu
tata kelola koordinasi antar stakeholder yang
jelas untuk mencapai tujuan yang ingin
dicapai.
Metode Penelitian
Kajian ini merupakan penelitian
dengan pendekatan kuantitatif, namun metode
penelitian yang digunakan merupakan metode
campuran antara metode kuantitatif dengan
kualitatif. Peneliti menggunakan alat bantu
berupa perangkat lunak sebagai mekanisme
olah data hasil diskusi dan perhitungan rumus
matematika juga akan digunakan, yaitu
perangkat lunak UCINET 64 untuk
menganalisis hubungan antar stakeholder dan
juga perangkat lunak netdraw untuk
memetakan jaringan stakeholder.
Software UCINET versi windows 64,
yang merupakan perangkat lunak untuk
menganalisis data jaringan sosial. Perangkat
lunak UCINET ini digunakan untuk
menganalisis hubungan antar stakeholder, dan
Elisabeth Ratu Rante Allo, Auderey Tangkudung dan Adipati Rahmat Gumelar
56 Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 1, Januari 2021
dapat diunduh secara gratis pada tautan
berikut ini: https://sites.google.com/site/ucine
tsoftware/home. software netdraw,
merupakan program berbasis windows untuk
memvisualisasikan data jaringan sosial.
Perangkat lunak netdraw ini digunakan untuk
membuat visualisasi jejaring antar
stakeholder PKL di jalan barito 1, dan dapat
diunduh secara gratis pada tautan berikut ini:
https://sites.google.com/site/netdrawsoftware/
home.
Wilayah kajian dari penelitian ini
adalah areal PKL di sepanjang jalan barito I,
kecamatan kebayoran baru, kotamadya
jakarta selatan, provinsi DKI jakarta. Areal
PKL ini dipilih sebagai wilayah kajian karena
memiliki rekam permasalahan yang jelas dan
juga keberadaan peran para stakeholder
dalam keberadaan PKL di jalan barito 1.
Gambar 1. wilayah kajian di jalan barito 1,
kecamatan kebayoran baru, kotamadya
jakarta selatan
Hasil dan Pembahasan
Analisis peran para stakeholder dalam
kajian ini, dibutuhkan untuk mengetahui
peran seluruh stakeholder yang memiliki
kepentingan dengan aktivitas PKL di jalan
barito 1. Dari tingkat terkecil yaitu individu,
hingga tingkat tertinggi yang berada di tangan
pemerintah pusat. Upaya menganalisis
hubungan antara stakeholder dilakukan
dengan pendekatan Actor Network Theory
(ANT).
ANT merupakan suatu konsep yang
melihat para stakeholder sebagai suatu
jaringan yang berhubungan satu sama lain,
dan tidak berdiri sendiri-sendiri (Latour,
1996). Analisis hubungan antara stakeholder
dengan pendekatan ANT perlu dilakukan
dengan identifikasi para stakeholder,
melakukan analisis hubungan antar
stakeholder, dan melakukan analisis masing-
masing stakeholder. Pelaksanaan setiap
tahapan disampaikan sebagai berikut.
1. Identiffikasi Stakeholder PKL di Jalan
Barito 1
Identifikasi stakeholder merupakan
proses identifikasi individu, kelompok,
atau organisasi yang dapat mempengaruhi,
dipengaruhi, atau merasa dirinya
dipengaruhi oleh keputusan atau aktivitas
stakeholder lain (Latour, 1996).
Identifikasi stakeholder dalam jaringan
keberadaan PKL di jalan barito 1
dilakukan melalui diskusi dengan para
stakeholder ataupun melalui kajian
literatur, sehingga diperoleh hasil
identifikasi sebagai berikut.
Tabel 1
identifikasi stakeholder terkait dalam
jaringan PKL di jalan barito 1
No.
Stakeholder terkait
1
Kementerian
perdagangan
2
Kementerian koperasi
dan UMKM
3
Kementerian tenaga
kerja
4
Dinas koperasi dan
UMKM
5
Dinas tata kota
6
Pedagang kaki lima
7
Organisasi
kemasyarakatan
8
Pedagang formal
9
Pemilik lahan
10
Polisi pamong praja
11
Konsumen
Menata Kelola Kelembagaan PKL Berdasarkan Hubungan Antar Stakeholder
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 1, Januari 2021 57
Sebagaimana terlihat dalam tabel 1,
setiap stakeholder yang ada dalam
jaringan tidaklah berdiri sendiri, tetapi
juga memiliki hubungan dengan
stakeholder-stakeholder yang lain, baik
dalam bentuk koordinasi, pelayanan, dan
produsen-konsumen. Namun diketahui
bahwa beberapa stakeholder yang
seharusnya saling berhubungan ternyata
tidak memiliki jalur koordinasi yang jelas.
Sebagai contoh adalah koordinasi di
tingkat pemerintah pusat dan daerah,
dimana sebenarnya keberadaan PKL dapat
dilihat sebagai suatu bentuk ketidak
tertataan ruang publik. Keberadaan PKL
telah mengurangi kenyamanan pejalan
kaki, menghilangkan keberadaan fasilitas
umum, membuat ruang publik menjadi
terkesan kotor, tidak higienis, dan
semrawut. Namun PKL juga merupakan
salah satu bentuk wujud ekonomi informal
yang memutarkan uang dalam jumlah
besar dan menyerap tenaga kerja.
Sehingga dari sisi pemerintah pusat seperti
kementerian perdagangan, kementerian
koperasi dan UMKM, serta kementerian
tenaga kerja, keberadaan PKL sangat
menguntungkan mereka, namun menjadi
beban bagi pemerintah kota DKI jakarta
yang harus menyelesaikan dampak negatif
dari keberadaan PKL tersebut.
Hal ini kemudian menimbulkan
kendala ketika masing-masing stakeholder
memiliki kepentingannya sendiri-sendiri
dan saling berupaya melindungi
kepentingan masing-masing. Pihak
pemerintah pusat pada berbagai
kementerian memberikan program yang
mendukung keberadaan PKL, sementara
permasalahan utama yaitu dampak negatif
PKL pada ruang publik DKI jakarta
seringkali diabaikan.
2. Perlibatan Stakeholder
Melalui pendekatan Actor Network
Theory (ANT), (Missonier & Loufrani-
Fedida, 2014) menyarankan agar seluruh
stakeholder dilibatkan kedalam suatu
upaya perumusan solusi bersama. Upaya
ini harus dibangun dengan lebih dahulu
menyatukan persepsi mengenai masalah
yang dihadapi.
Masalah utama yang dihadapi dari
keberadaan PKL adalah dampak negatif
yang tercipta atas keberadaan PKL, yang
berbandingkan dengan dampak positif
yang juga tercipta atas keberadaan PKL.
Dalam hal ini kedua dampak bertolak
belakang tersebut harus disadari oleh
seluruh stakeholder dalam jaringan
keberadaan PKL.
Dengan bersama-sama dipahaminya
dampak positif dan negatif dari
keberadaan PKL tersebut, maka seluruh
stakeholder perlu membangun suatu
kesepakatan atas tujuan bersama yang
akan dicapai. Dengan adanya tujuan
bersama yaitu tata kelola PKL yang
menguntungkan semua pihak, maka
seluruh pihak sepatutnya berkontribusi
kepada pencapaian tujuan tersebut.
3. Kerangka Tata Kelola PKL
Hasil identifikasi stakeholder dengan
menggunakan pendekatan Actor Theory
Network setidaknya menjadi gambaran,
bahwa hubungan antar stakeholder dalam
keberadaan PKL di jalan barito 1 belumlah
terbentuk. Hubungan antar instansi yang
bertanggung jawab dalam pemberdayaan
dan penanganan dampak negatif PKL pun
terkesan samar. Sehingga pemerintah DKI
jakarta terkesan seperti bekerja sendirian
dalam mengemban tugas tersebut.
Analisis jaringan komunikasi
digunakan dalam proses ini karena dapat
membantu menganalisis peran dan posisi
masing-masing aktor yang terlibat dalam
jaringan keberadaan PKL di jalan barito 1.
Dalam analisis jaringan komunikasi, posisi
masing-masing aktor diukur berdasarkan
ukuran sentralitas (centrality), sehingga
diketahui siapa aktor yang paling
Elisabeth Ratu Rante Allo, Auderey Tangkudung dan Adipati Rahmat Gumelar
58 Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 1, Januari 2021
menonjol dan paling menentukan dalam
keseluruhan jaringan (complete network)
(Hansen et al., 2020).
Empat ukuran sentralitas tersebut
antara lain, 1) sentralitas tingkatan (degree
centrality), 2) sentralitas kedekatan
(closeness centrality), 3) sentralitas
keperantaraan (betweeness centrality), dan
4) Sentralitas Eigenvektor (eigenvektor
centrality) (Borgatti et al., 2002)
Sebagaimana disampaikan dalam sub
bab metode, proses menganalisis jaringan
komunikasi ini akan menggunakan
bantuan perangkat lunak UCINET 64,
yang dilakukan dengan cara menganalisis
hasil tabulasi hubungan antar stakeholder.
Tabulasi hubungan antar stakeholder
tersebut disampaikan dalam Tabel 2
berikut.
Tabel 2
Hubungan antar stakeholder terkait
keberadaan PKL di jalan barito 1
Keterangan:
1. Kemendag
2. Kemkop UMKM
3. Kemenaker
4. Dinkop UMKM
5. Din tata kota
6. PKL
7. Ormas
8. Pedagang formal
9. Pemilik lahan
10. Pol pp
11. Konsumen
Pada tabel 2, kolom paling kiri dan
baris paling atas merupakan huruf-huruf
yang mewakili ke-11 stakeholder.
Kemudian antara satu stakeholder dengan
stakeholder lain diidentifikasi, apakah
mereka memiliki hubungan komunikasi
atau tidak. Jawaban ya dan tidak tersebut
diperoleh berdasarkan hasil identifikasi
satu per satu stakeholder.
Nilai 1 diisi jika diketahui bahwa
misalnya stakeholder A dan stakeholder B
memiliki hubungan komunikasi yang
berkaitan terkait keberadan PKL di jalan
barito 1. Misalnya kementerian
perdagangan memiliki hubungan
komunikasi dengan PKL. Sedangkan nilai
0 diisi kedalam tabel jika misalnya antara
stakeholder A dengan stakeholder B
ternyata tidak memiliki hubungan
komunikasi. Seperti contohnya, dinas tata
kota tidak memiliki hubungan dengan
organisasi masyarakat setempat.
Setelah identifkasi selesai
dilaksanakan dan semua kotak terisi, maka
dilakukan analisis dengan perangkat lunak
UCINET 64 untuk melakukan olah data
yang hasilnya sebagai berikut:
1. Visualisasi network metrics.
Sebagai langkah awal, pertama-
tama peneliti menggunakan
perangkat lunak netdraw untuk
memvisualisasikan Network
Metrics antar stakeholder sebagai
berikut.
Gambar 2
visualisasi network metrics antar
Stakeholder terkait keberadaan PKL di
jalan barito dengan netdraw UCINET
Stakeholder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
5
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
6
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
7
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
8
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
10
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Menata Kelola Kelembagaan PKL Berdasarkan Hubungan Antar Stakeholder
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 1, Januari 2021 59
Hasil visualisasi data interaksi
jaringan stakeholder terkait keberadaan
PKL di jalan barito dengan menggunakan
perangkat software netdraw, menunjukkan
bahwa bentuk sebaran node masih
terpecah-pecah, dan belum memusat, yang
mengindikasikan bahwa pola interaksi
antar stakeholder belum sepenuhnya
terhubung dan masih terpecah-pecah ke
dalam sub-sub jaringan. Belum terhubung
dan terpecah-pecahnya pola interaksi antar
node, dapat menyebabkan aliran
komunikasi tidak lancar dan informasi
yang penting tidak tersampaikan kepada
pihak yang membutuhkan.
Dengan menimbang hasil visualisasi
sociogram, maka sepertinya aktor-aktor
yang merupakan pusat dari sociogram
tersebut adalah PKL dan dinas koperasi
dan UMKM kota DKI jakarta. Namun
untuk membangun suatu kerangka
kelembagaan yang efektif, maka pola
interaksi yang masih terpecah-pecah harus
disatukan.
Hal tersebut bertujuan untuk
memudahkan pemerintah kota DKI jakarta
sebagai pihak yang secara formal memiliki
kewajiban dalam pemberdayaan PKL
untuk mengoptimalkan dampak positif dan
meminimalkan dampak negatif.
2. Sentralitas antar stakeholder. Hal
penting kedua dalam penggunaan
UCINET dalam menganalisis
hubungan antar stakeholder adalah
menganalisis stakeholder mana
yang memiliki peran paling besar
dalam hubungan antar stakeholder
PKL. Dengan didasarkan kepada
olah data UCINET, diketahui
bahwa hasil olah datanya adalah
sebagai berikut.
Tabel 3
Nilai-nilai sentralitas dari 11
stakeholder dalam hubungan PKL
a. Sentralitas Tingkatan (Degree of
Centrality), merupakan analisis
yang memperlihatkan popularitas
aktor didalam jaringan
komunikasi. Dalam jaringan aktor
yang berkepentingan terhadap
keberadaan PKL, aktor dengan
sentralitas tertinggi adalah PKL
dengan jumlah hubungan
sebanyak 8 link, dan nilai ndegree
sebesar 0,727. Nilai ini
menunjukkan bahwa PKL
merupakan pihak yang
berhubungan paling banyak
dengan seluruh stakeholder
lainnya. Stakeholder kedua yang
memiliki dikenal adalah dinas
koperasi dan UMKM provinsi
DKI jakarta,
b. Sentralitas kedekatan (Closeness
Centrality), merupakan analisis
yang menggambarkan seberapa
dekat stakeholder (node) dengan
seluruh stakeholder lain didalam
jaringan. Kedekatan diukur
dengan dari berapa (Rosita &
KURNIATI, 2006)langkah
(jalur/path) seorang aktor dapat
menghubungi atau dihubungi oleh
aktor lain dalam jaringan (Hansen,
Derek L. et.al, 2020).
No
Stakeholder
Degree
nDegre
Closene
ss
Between
ness
Eigen
vector
1
Kemendag
2.000
0.182
0.250
3.000
0.229
2
KemKop
UMKM
2.000
0.182
0.458
3.000
0.229
3
Kemenaker
2.000
0.182
0.458
3.000
0.229
4
DinKop
UMKM
6.000
0.545
0.458
13.000
0.229
5
Din Tata
Kota
4.000
0.364
0.579
7.333
0.452
6
PKL
8.000
0.727
0.524
26.167
0.524
7
Ormas
4.000
0.364
0.688
9.333
0.349
8
Pedagang
Formal
1.000
0.091
0.550
2.000
0.257
9
Pemilik
Lahan
2.000
0.182
0.379
3.500
0.060
10
Pol PP
4.000
0.364
0.423
6.167
0.142
11
Konsumen
1.000
0.091
0.550
6.167
0.371
Elisabeth Ratu Rante Allo, Auderey Tangkudung dan Adipati Rahmat Gumelar
60 Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Semakin rendah nilai kedekatan,
akan semakin baik karena
memperlihatkan jarak yang rendah
setiap aktor untuk berhubungan
dengan aktor lain. Aktor yang
memiliki tingkat kedekatan terbaik
adalah PKL yang sebagian besar
hanya membutuhkan 1 langkah
untuk menghubungi sebagian
besar aktor lain.
Sementara aktor dengan kedekatan
terburuk adalah konsumen dan
juga pedagang formal, karena para
stakeholder ini memang tidak
pernah atau jarang sekali
dilibatkan dalam diskusi terkait
pemberdayaan PKL di jalan barito
1, sehingga hampir tidak pernah
bertemu dan bertatap muka
dengan para stakeholder lain
dalam jaringan.
c. Sentralitas keperantaraan
(betweeness centrality),
merupakan sentralitas yang
memperlihatkan posisi aktor
sebagai perantara (betweeness)
dari hubungan aktor satu dengan
aktor lain dalam jaringan. Apakah
suatu aktor (node) untuk
menghubungi aktor lain dapat
langsung berhubungan atau harus
melalui aktor tertentu.
Hasil analisis dalam tabel 3
memperlihatkan bahwa nilai
sentralitas keperantaraan untuk
jaringan komunikasi PKL barito
yang terbesar adalah PKL dengan
nilai 26.167, sedangkan
stakeholder kedua terbesar adalah
dinas koperasi dan UMKM kota
DKI jakarta yakni 13,000.
Menurut (Prell, 2012) sentralitas
keperantaraan penting untuk
diamati karena berkaitan dengan
kontrol dan manipulasi informasi.
Dengan demikian dinas koperasi
dan UMKM kota DKI jakarta
harus membangun suatu bentuk
kepercayaan mutual dengan PKL
sehingga informasi yang beredar
selalu sama dan akurat.
d. Sentralitas eigenvektor
(eigenvector centrality),
merupakan analisis sentralitas
yang dapat melihat seberapa
penting posisi seorang stakeholder
dalam suatu jaringan. Nilai
seberapa penting ini digambarkan
sebagai seberapa banyak jaringan
yang dipunyai oleh
orang/organisasi/institusi yang
mempunyai relasi dengan aktor
(Hansen et al., 2020). Aktor yang
memiliki nilai sentralitas
eigenvektor tertinggi adalah PKL
dengan nilai 0,524. Nilai
eigenvektor tertinggi menunjukkan
bahwa stakeholder tersebut
memiliki pengaruh penting dalam
jaringannya.
Dari hasil analisis stakeholder
berdasarkan sentralitas, diketahui bahwa
PKL merupakan stakeholder yang
memiliki pengaruh yang terbesar dalam
jaringan keberadaan PKL di kota DKI
jakarta. PKL menempati empat posisi
sentralitas yaitu tingkatan, kedekatan,
keperantaraan, dan eigenvektor. Hal ini
sepertinya tercipta karena PKL dihubungi
secara langsung oleh berbagai
kementerian, dan juga berhubungan
langsung dengan para stakeholder di
lapangan lainnya seperti ormas, polisi
pamong praja, hingga konsumen.
Namun sebagai sebuah objek
pemberdayaan, mereka tidak memiliki
kewenangan untuk mengeluarkan
kebijakan perkotaan, sehingga PKL justru
harus dibantu oleh wakil pemerintah
sekaligus stakeholder kedua yang
berdasarkan analisis, memiliki sentralitas
Menata Kelola Kelembagaan PKL Berdasarkan Hubungan Antar Stakeholder
Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 1, Januari 2021 61
tertinggi kedua, yaitu dinas koperasi dan
UMKM.
Dinas koperasi dan UMKM harus
mengambil posisi utama dalam tata kelola
kelembagaan pemberdayaan PKL. Dinas
koperasi dan UMKM harus berada
ditengah, menghubungkan koordinasi
antar kementerian dan instansi di tingkat
kota DKI jakarta lainnya, hingga
menyerap perspektif konsumen dan
pedagang formal.
Dengan demikian kerangka
kelembagaan yang perlu dibentuk dalam
jaringan tata kelola kelembagaan
pemberdayaan PKL barito harus bersifat
memusat (interlock personal network),
dengan dinas koperasi dan UMKM
mengambil peran yang dominan dari salah
satu aktor dalam jaringan komunikasi
tersebut.
Gambar 3
Bentuk tata kelola kelembagaan jaringan
keberadaaan PKL barito
Sebagaimana tergambar pada gambar
3.Dinas koperasi dan UMKM DKI jakarta
harus berperan sebagai jembatan antara
kebijakan (kementerian/lembaga) dengan
objek kebijakan (PKL), juga dengan para
mitra (ormas) dan juga para pihak yang
terlibat lainnya (pemilik lahan, konsumen,
dan pedagang formal).
Dengan demikian PKL dapat
menerima program bantuan sesuai dengan
kebutuhan di lapangan, dan fokus kepada
upaya-upaya mengembangkan usahanya
agar dapat menjadi lebih sejahtera.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, PKL
merupakan stakeholder yang memiliki
pengaruh terbesar dalam kedekatan hubungan
antar stakeholder. Namun sebagai objek
kebijakan, maka stakeholder dengan
pengaruh terbesar kedua harus mengambil
peran sebagai jembatan antar stakeholder.
stakeholder ini adalah dinas koperasi dan
UMKM DKI jakarta yang dapat mengambil
peran sentral dalam upaya tata kelola
kelembagaan PKL di jalan barito. Dengan
peran sentral pada dinas koperasi dan UMKM
DKI jakarta, maka dinas koperasi dan
UMKM DKI jakarta dapat lebih kuat dalam
mengelola program dari pusat dan daerah,
lebih mudah dalam membina koordinasi
dengan ormas, dan juga dapat fokus
memenuhi aspirasi konsumen, pemilik lahan,
dan juga pedagang formal yang terimbas
keberadaan PKL. Sehingga PKL dapat fokus
dalam menjalankan usaha mereka tanpa
menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan perkotaan DKI jakarta.
Bibliografi
Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L.
C. (2002). Ucinet for Windows:
Software for social network analysis.
Harvard, MA: Analytic Technologies, 6.
Debrah, Y. A. (2007). Promoting the informal
sector as a source of gainful
employment in developing countries:
insights from Ghana. The International
Journal of Human Resource
Management, 18(6), 1063–1084.
Economy, O. (2019). Tackling Vulnerability
in the Informal Economy.
Hansen, D. L., Shneiderman, B., Smith, M.
A., & Himelboim, I. (2020). Social
network analysis: measuring, mapping,
and modeling collections of
connections. Analyzing Social Media
Networks with NodeXL: Insights from a
Elisabeth Ratu Rante Allo, Auderey Tangkudung dan Adipati Rahmat Gumelar
62 Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Connected World. Elsevier Inc,
Burlington, 31–52.
Ko Ko, T., Dickson-Gomez, J., Yasmeen, G.,
Han, W. W., Quinn, K., Beyer, K., &
Glasman, L. (2020). Informal
workplaces and their comparative
effects on the health of street vendors
and home-based garment workers in
Yangon, Myanmar: a qualitative study.
BMC Public Health, 20, 1–14.
Latour, B. (1996). On actor-network theory:
A few clarifications. Soziale Welt, 369–
381.
Mbudja, A. P., Walujo, D. A., & Sugito, S.
(2019). Efektivitas hasil belajar IPS
melalui penggunaan model
pembelajaran snowball throwing pada
siswa kelas IV SDN Ende 5 dan SDI
Ende 10. Premiere Educandum: Jurnal
Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran,
9(2), 82–90.
Merina, N. (2016). Pengertian UKM &
UMKM? Bagaimana Usaha Kecil
Menengah di Indonesia. GOukm. Id.
Missonier, S., & Loufrani-Fedida, S. (2014).
Stakeholder analysis and engagement in
projects: From stakeholder relational
perspective to stakeholder relational
ontology. International Journal of
Project Management, 32(7), 1108–1122.
Prell, C. (2012). Social network analysis:
History, theory and methodology. Sage.
Rahardyan,Aziz & Fitriani, F. F. (2019).
Buah Simalakama Penataan Pedagang
Kaki Lima Ibu Kota.
Rosita, P., & KURNIATI, R. (2006). Kajian
Karakteristik Pedagang Kaki Lima
(PKL) Dalam Beraktivitas dan Memilih
Lokasi Berdagang di Kawasan
Perkantoran Kota Semarang (Wilayah
Studi: Jalan Pahlawan-
Kusumawardhani-Menteri Soepeno).
Universitas Diponegoro.
Sudaryono, M. A., Rustiyarso, R., & Salim, I.
(2018). Analisis Faktor Penyebab
Ketidaktercapaian Kriteria Ketuntasan
Minimal dalam Pembelajaran Sosiologi
Siswa Kelas Xii IIS. Jurnal Pendidikan
Dan Pembelajaran Khatulistiwa, 7(3).
Walsh, J. (2010). Street vendors and the
dynamics of the informal economy:
Evidence from Vung Tau, Vietnam.
Asian Social Science, 6(11), 159–165.
Yatmo, Y. A. (2008). Street vendors as ‘out
of place’urban elements. Journal of
Urban Design, 13(3), 387–402.
Zaenab, S. (2015). Metodologi Penelitian
Pendidikan Kualitatif Perspektif
Kekinian. Malang: Selaras.